Kita, Tetangga, dan Papua

Ketika ibu hendak menikahkan adik perempuan saya, untuk kali pertama ia berpikir menyewa gedung. Selain karena ia sudah tua, terlalu lelah untuk mempersiapkan pesta dan segala sesuatunya, adik perempuan saya juga tak mau ribet.

Protes justru datang dari tetangga-tetangga kami. Sebagian di antara mereka telah bekerja kepada almarhum ayah saya, juga kepada adik saya, selama bertahun-tahun. Mereka bertanya kepadanya, “Jadi, Ibu tidak mau berbagi kebahagiaan dengan kami? Tidak lagi mau mempekerjakan kami?”

Memang seperti itulah cara orang-orang di lingkungan rumah ibu saya biasanya mengajukan protes. Blak-blakan, tapi juga dengan setengah bercanda setengah menyindir. Mereka bukan orang-orang yang terbiasa datang ke gedung pernikahan, dengan kode pakaian tertentu, pada jam yang telah ditetapkan pula.

Di luar itu, tentu saja pernikahan di gedung umumnya mempergunakan jasa katering. Di sini mereka juga keberatan, karena merasa tak ikut dilibatkan bekerja di dapur. Tidak, sebenarnya tak ada upah bagi para tetangga yang ikut membantu memasak di dapur atau mempersiapkan berbagai tetek bengek pesta. Buat mereka, bisa memberikan tenaga kepada salah satu di antara mereka yang punya hajat merupakan kehormatan tersendiri.

Setelah berdiskusi dengan adik perempuan saya, akhirnya ibu saya mengambil jalan tengah. Pernikahan tetap di gedung, tapi tak jauh dari rumah. Hanya berjalan kaki lima menit. Artinya, masih di lingkungan perkampungan kami. Jasa katering hanya dipakai sebagian, terutama untuk camilan yang diinginkan adik saya. Sisanya, tetap ada masak di dapur yang melibatkan para tetangga.

Solusi itu berjalan lumayan baik. Para tetangga bisa ikut berbahagia dalam pesta pernikahan tersebut. Mereka datang di waktu yang longgar karena dekat. Mereka juga gembira bisa ikut susah payah menanak nasi, memotong sayur, memasak rendang, dan lain sebagainya.

Saya teringat pesta pernikahan beberapa tahun lalu itu saat membaca berbagai kabar tentang Papua. Bukankah hubungan antartetangga di lingkungan perkampungan, dengan berbagai konflik maupun pengertiannya, juga bisa dipakai cara membaca di level hidup berbangsa?

Isu tentang Papua selalu berakhir dengan tuntutan mereka untuk menentukan nasib sendiri. Juga gugatan tentang sejarah bagaimana Papua menjadi bagian dari Indonesia. Lalu, menghadapi tuntutan itu, reaksi Jakarta juga selalu tak jauh berbeda: penangkapan dan pengiriman polisi maupun tentara yang lebih banyak ke Papua.

Di sini saya tak ingin masuk ke perdebatan mengenai hak menentukan nasib sendiri. Saya justru ingin menengok ke dalam hubungan Indonesia (atau bagian Indonesia lainnya) dan Papua. Kita bisa melihat betapa hubungan itu memang bermasalah sejak lama. Dan, tak pernah ada peta jalan untuk memperbaikinya.

Jika hubungan Papua dan daerah-daerah lain diibaratkan hubungan bertetangga di kampung, sudahkah kita berbagi kebahagiaan maupun duka bersama? Sudahkah orang-orang Papua menjadi realitas sehari-hari dalam kehidupan, katakanlah orang-orang di Jakarta? Saya rasa jauh dari itu.

Setiap kali saya pergi ke toko swalayan atau warung makan, masih mungkin saya bertemu orang sebagai pelayan maupun pemilik warung yang berasal dari Padang, Aceh, Bugis, dan Bali. Tapi, tak pernah saya bertemu orang Papua. Jika kamu bekerja di sebuah kantor, seberapa kemungkinannya kolega kerjamu orang Papua?

Kita dengan mudah menimpakan masalah-masalah itu semata-mata sebagai ketimpangan ekonomi dan pendidikan. Tentu saja itu benar, sebagian. Reaksi pemerintah, selain reaksi keamanan, sering kali material, seperti pembangunan yang masif di tanah Papua di masa pemerintahan Joko Widodo. Itu juga perlu, tapi tak cukup.

Sekali lagi, seperti kisah tetangga-tetangga ibu saya, mereka ingin membantu tanpa mengharapkan upah. Mereka ingin hadir, menjadi bagian dari sebuah kehidupan komunal. Bahkan, tak jarang mereka tak hanya memberikan tenaga, tapi malah memberikan bahan makanan untuk orang yang punya hajat.

Selama puluhan tahun, Papua nyaris tak hadir dalam kehidupan komunal Indonesia. Ya, mereka memang hadir di sepak bola atau pameran-pameran kebudayaan. Tapi, realitas sehari-hari jelas sangat tak terlihat dan itu merupakan problem yang seharusnya diperbaiki sejak awal.

Pernahkah ke toko buku dan melihat sebuah novel karya penulis Papua? Pergi ke bioskop, berapa tahun sekali Anda melihat film dengan bintang utama orang Papua? Jika Anda pemilik toko, seberapa besar kemungkinan Anda merekrut orang Papua menjadi karyawan?

Jika jawaban kemungkinannya mendekati angka nol, kita memang punya masalah dalam hubungan sosial dengan orang Papua. Dan pemerintah dengan keras kepala terus mencoba menyelesaikannya dengan senjata dan gelontoran uang, yang semakin membuat kita terasing satu sama lain.

Diterbitkan pertama kali di Jawa Pos, 7 September 2019.