Pramoedya Ananta Toer and Socialist Realism Literature

By: books.coffee-cat.net

Initially written a thesis for his philosophy degree in Universitas Gadjah Mada, Eka, evidently deferential to Pramoedya but at the same time also critically sensible, offers a comprehensive basic text on (as the title suggests) Pramoedya Ananta Toer and (his role in) the growth of Socialistic Realism in relation to the global movement as well as local figures/parties. Covering general as well as specific historical facts with lucid clarity, the book assumes little familiarity with Indonesian history and is accessible to general readers.

Born in Blora on February 6, 1925, he was the first child of Pak Mastoer, a political activist (in PNI) and a HIS (and later IBO) teacher. His mother, Oemi Saidah, was a daughter of a village (Rembang) chief’s mistress, who was to be the well-known inspiration for Gadis Pantai. Pram didn’t stand out in his early schooling, his writing and intellectual activities became more visible once he left for Jakarta, compiling meticulous research, documentation and translation on history, philosophy and literature (which became instrumental sources and elements for his writings).

Kurniwan divided Pramoedya’s writings into three periods: 1) pre-Lekra (association with Angkatan 45 and Gelanggang) 2) with — and influenced by — Lekra, and lastly, 3) post-Lekra. Gelanggang’s “failure” in its revolutionary ideals of universal humanism resulted in many of its followers soon renouncing and accusing it as decadent ivory-tower that encouraged the cultures of capitalism, bourgeois and feudalism. The heterogeneity of backgrounds, beliefs and groups encompassed in Angkatan 45 contributed to the labyrinthine difficulty of basic ideological formation. Out of this frustration, Lekra, as a social commitment in art and literature, was formed.

Written under the general overview on the philosophy and history of socialist realism in relation to Marxist historical materialism (rooted from Hegelian dialectic materialism): in Russia, with a lack of written theory on art and aesthetic by either Marx or Engels, socialist realism was initially created (and publicly declared by Andrei Zhdanov) as compromised middle ground to appease both Proletkul’t and historical (mainly bourgeois) culture. Also included is alternative theories and criticism by Georg Lukács and Trotsky, not included in Pramoedya’s Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia.

In China, wrote Kurniawan, with their less social and historical burden from Euro-, bourgeois-centric past aesthetic and culture, Marxism could be implemented more “consistently”, encouraging the Chinese to form their own “socialism with Chinese characteristics”. Noted is Pram’s visit to China (for Lu Hsün’s death anniversary) which left a great impression and altered Pram’s perspectives.

The early nascent Socialist Realism in Indonesia, where the ideological contrast between proletarians and bourgeois has not yet been distinctly defined, can be traced much earlier to pre-Independence era, from Hadji Moekti’s Hikajat Siti Mariah and Tirto Adhi Soerjo’s Njai Permana. Works with higher socialist content consecutively appeared, closely associated with ISDV, SI Semarang and early PKI, e.g. Semaoen’s Hikajat Kadiroen, and Marco Kartodikromo’s pornographic Mata Gelap, and later (after much protest to his earlier novel), Student Hidjo, Soemantri’s Rasa Mardika (or Hikajat Sudjarmo). (Eka drew extensive reference from Soe Hok Gie’s Di Bawah Lentera Merah and Roeslan Abdulgani’s Sosialisme Indonesia.) World wars and the increasing hegemony of Balai Pustaka (with its state-based censorship) were to temporarily hinder the growth of socialist literature, only to propel it forward in post-war era.

Central to Pramoedya’s career is his eminent involvement with Lekra (and his assailing writings in Lentera under the slogan “politik sebagai panglima”), which, exacerbated by its strong affiliation to the increasingly influential PKI, has been accused of ruthless suppression of creativity, markedly in the Lekra vs Manikebu conflict. Pramoedya “found in Lekra and its ideology a firm platform, which could integrate visions of the past and future to help create a coherent picture of present experience, and could help bind the writer to a sociopolitically important group, but not directly to state and government” (Martina Heinschke). In Indonesian heated political climate of the 60s, the non-partisan attitude (by the Sastra magazine, led by H.B. Jassin) was indeed quite an anomaly. Some suspicion arose on the hidden role of military, and Manikebu, particularly Wiratmo Soekito and H.B. Jassin, became targeted in escalating hostile campaigns by Lekra and LKN (led by Sitor Situmorang), with the use of objective and rational dialogue replaced by derogatory and assailing sloganism.

Agar Pram Tak Jadi Berhala

Oleh: Damhuri Muhamad, Media Indonesia

Sudah jamak diketahui, sebagian besar pengagum karya-karya Pramoedya Ananta Toer adalah kalangan anak-anak muda penggila sastra. Tapi kekaguman itu belum disertai kajian kritis dan berimbang terhadap sosok kepengarangannya yang masih tampak bermuka dua itu. Belakangan ini, para pembaca setia itu nyaris tergelincir pada kekaguman yang berlebihan. Kecenderungan ini telah mendedahkan terminologi baru yang disebut Pramisme. Ini cukup berbahaya. Pram bisa saja berubah jadi ‘berhala’ yang selalu dipuja, tanpa cela.

Di sinilah pentingnya kajian komprehensif yang dilakukan sastrawan muda, Eka Kurniawan, lewat bukunya Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis. Buku ini dapat dianggap sebagai yang pertama membincang Pram dari sudut pandang anak muda. Eka hendak meluruskan kesimpangsiuran pemahaman terhadap realisme sosialis sebagai pijakan estetik kepengarangan Pram.

Penelusuran Eka tidak sekadar mempertegas realisme sosialis sebagai ‘mazhab’ kesenian para seniman Lekra di bawah patronasi Partai Komunis Indonesia (1950 sd pertengahan 1960). Lebih jauh ia menggali akar kefilsafatannya sejak perkembangan paling awal di Rusia–Maxim Gorky, yang dikenal sebagai pendiri realisme sosialis–sampai munculnya teoretikus-teoretikus seni realisme sosialis.

Sebelum mengungkap realisme sosialis dalam ruh kepengarangan Pram, pelacakan Eka menelikung jauh ke fase awal abad 20, khususnya pada kiprah kepengarangan Hadji Moekti lewat Hikajat Siti Mariah (Harian Medan Priaji, 7, Oktober 1910 sampai dengan 6 Januari 1912), Tirto Adhi Soerjo, 1875-1918, lewat Njai Permana dan yang paling penting adalah Hikajat Kadiroen (1920), karya Semaoen, tokoh sayap kiri Sarekat Islam yang kelak menjadi ketua pertama PKI.

Hasil riset kepustakaan Eka menunjukkan bahwa benih-benih realisme sosialis sudah mulai tertanam pada roman-roman tersebut, meskipun Hikajat Siti Mariah dan Nyai Permana, belum tampak mengontradiksikan dua kelas yang bertentangan (borjuis dan proletar). Tapi, (sebagaimana dikuatkan Pram) itu karena belum adanya pendidikan ideologi pada masa itu. Kadar sosialis lebih kental pada Student Hidjo (1919), karya Marco Kartodikromo dan tentu makin matang lagi pada 1950-an lewat Lekra yang secara nyata mengusung realisme sosialis sebagai pedoman proses kreatif para anggotanya. Dan, Pram salah seorang sastrawan yang berpengaruh di sana.

Di bagian ini, Eka menyingkap ‘sisi lain’ Pram yang barangkali belum banyak diketahui para pramis. Manuver-manuver ‘politik kesenian’ Pram dan kawan-kawan di Lekra dalam kasus tuduhan plagiat terhadap Hamka diurai dalam buku ini. Lepas dari soal apakah Tenggelamnya Kapal van der Wijck itu roman plagiat atau tidak, harus dikatakan bahwa objektivitas sama sekali hilang dari serangan terus-menerus terhadap tokoh kawakan itu.

Persoalan ini sengaja dipolitisasi berlarut-larut untuk hancurkan kepengarangan Hamka (A. Teeuw, 1997). Begitu pula, artikel yang dimuat Pujangga Baru (1953), “H.B. Jassin Sudah Lama Mati Sebelum Gantung Diri”, serangan terhadap Jassin, penggiat humanisme universal. Tiap minggu, Lentera (halaman budaya harian Bintang Timoer) yang dipimpin Pram melancarkan serangan tak hanya pada ideologi ‘kontrarevolusioner’ para manikebuis, tapi juga aspek pribadi kehidupan mereka.

Pram bersikukuh bahwa karya sastra harus menggambarkan penderitaan rakyat dan perjuangan menentang penindasan kolonial. Ia membabat habis musuh-musuh yang tak mau menyerah, sesuai slogan Maxim Gorky yang dikaguminya: if the enemy does not surrender, he must be destroyed.

Meski Eka sudah melakukan kajian berimbang perihal sisi terang dan sisi kelam Pram, masih terasa ada yang ditutup-tutupi. Misalnya soal pertentangan antara realisme sosialis (berkiblat pada humanisme proletar) versus manifes kebudayaan (Lekra menyebutnya Manikebu) yang menurut Pram dan kawan-kawan bermuara pada humanisme borjuis. Padahal, baik realisme sosialis maupun Manikebu sama-sama membangun konstruksi perlawanan terhadap kecenderungan seni modern yang asyik-masyuk dengan ambiguitas, ketidakpastian, lebih mengutamakan bentuk ketimbang isi.

Kehadiran buku ini telah melengkapi dan memperpanjang daftar kajian tentang Pram yang berhamburan sejak beberapa tahun belakangan ini. Pram memang sebuah fenomena, sekaligus sebuah problema. Barangkali, memang lebih baik Pram dilihat sebagai problema, ketimbang dianggap sebagai berhala.

Tulisan ini pernah dimuat di Media Indonesia, 20 November 2006.

Pengantar Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis

Oleh: Goenawan Mohamad

Di tahun 2006 ini Pramoedya Ananta Toer meninggal dan kita mewarisi sebuah ikon dan sejumlah karya. Yang belum banyak diingat ialah bahwa ia juga meninggalkan sebuah gagasan tentang sastra yang sebenarnya kontroversial.

Di tahun 1963, ia menyusun satu risalah tentang “Realisme Sosialis”, doktrin yang bagi Pramoedya dapat dan semestinya diterapkan sebagai dasar praktek sastra dan kritiknya. Meskipun dalam wawancaranya dengan Tempo 4 Mei 1999 ia mengatakan, “Saya tak pernah membela realisme sosialis”, risalah yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia itu adalah advokasi yang bersemangat untuk doktrin itu.

“Realisme sosialis” kini hanya diketahui secara samar-samar oleh generasi yang lahir setelah 1970-an. Penindasan dan pembungkaman atas pikiran-pikiran Marxis sejak 1966-1998 telah menyebabkannya hampir dilihat sebagai sesuatu yang gaib, dan sebab itu tak pernah dianalisis dengan baik. Dilihat sebagai bahan sejarah sastra dan seni, juga sebagai masalah pemikiran, “Realisme Sosialis” amat penting, walaupun umurnya tak panjang. Doktrin itu berbicara tentang masanya: inilah pegangan resmi para seniman anggota Lekra yang, di bawah patronase Partai Komunis Indonesia, merupakan organisasi dan gerakan yang terkuat di kalangan seniman Indonesia antara akhir 1950-an sampai dengan pertengahan 1960-an. Meskipun tak dapat dikatakan “Realisme Sosialis” telah dipahami dan dianut secara merata di kalangan Lekra, doktrin itu penting bagi Pramoedya sendiri. Sejak awal 1960-an ia dengan sadar menggunakannya buat menilai karya sastra – termasuk yang ditulisnya sendiri – dan mempengaruhi corak prosanya yang kemudian.

Buku Eka Kurniawan ini sebuah introduksi yang amat baik bagi mereka yang ingin menelaah karya Pramoedya dalam hubungannya dengan doktrin (atau “teori”, atau “metode”) itu.

Ditulis dengan rapi dan terang, telaah Eka Kurniawan menampilkan lintasan sejarah ide “realisme sosialis” dalam polemik yang berlangsung di Uni Soviet di tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an, menjelang dan sesudah ia dirumuskan. Disinggung pula bagaimana “realisme sosialis” diterima di RRC di bawah Mao Zhedong. Terlebih lagi, dalam buku ini kita akan mendapatkan pandangan teoritikus Marxis terkenal, Georg Lukacs dan salah satu pendiri Partai Komunis yang cemerlang, Leon Trotsky, yang bertentangan dengan “realisme sosialis” yang diresmikan Stalin – satu hal yang tak disebut, apalagi diperbincangkan, Pramoedya. Dalam arti ini, buku Eka Kurniawan bisa jadi pelengkap risalah yang disusun Pramoedya, yang hampir sepenuhnya mengikuti garis rumusan Zhdanov, pejabat tinggi Partai, besan, dan juru sensor Stalin.

Mungkin sebab itu yang dikemukakan Eka Kurniawan – yang tak menyembunyikan keterpesonaannya kepada Pramoedya – tetap bukan sekedar ungkapan kekaguman seperti berpuluh-puluh pembicaraan tentang Pramoedya semenjak tahun 1970-an.. Di dalamnya sedikit banyak kita temukan pandangan kritis atas karya Pramoedya setelah ia menerapkan doktrin itu sendiri dalam karyanya, misalnya Sekali Peristiwa di Banten Selatan.

Doktrin itu memang tak mudah dipakai. Di tahun 1960 terbit sebuah buku setebal 99 halaman, yang dalam versi Inggris memakai judul On Socialist Realism. Penulisnya “Abram Tertz,” sebenarnya Andrei Siniavsky, seorang sastrawan Soviet yang harus menggunakan nama samaran dan menyelundupkan naskahnya ke Eropa Barat, sebuah tindakan yang kemudian menyebabkan ia dihukum tujuh tahun penjara di tahun 1966. Dalam telaahnya, Tertz menunjukkan, dengan “Realisme Sosialis” orang “menggabungkan apa yang tak dapat digabungkan”, to combine the uncombinable: di satu pihak harus ada tokoh “hero yang positif”, praktis manusia pejuang yang sempurna, di lain pihak ada keniscayaan uraian psikologis, yang menampakkan sang tokoh sebagai subyek yang retak dan tak solid; di satu sisi perlu deskripsi ideal tentang keadaan yang sesuai dengan cita-cita Partai, dan di lain pihak gambaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dituntut oleh “realisme”.

Dalam risalahnya tentang “Realisme Sosialis”, Pramoedya sendiri menyatakan, “Realisme Sosialis” adalah “realisme-kreatif”: sang penulis juga “menentang realitas”. Namun seperti dikatakan Lukacs, (yang waktu itu tak disebut sama sekali oleh Pramoedya), dalam kritiknya atas karya bertendens ala Zhdanov – kita menemukannya dalam Essays on Realism, bukan dalam buku ini — ada bahaya bahwa doktrin ini berada dalam “kerangka idealis,” yang menganggap bukan kenyataan sosial-politik yang menentukan gagasan, melainkan sebaliknya: “Bukan satu kecenderungan perkembangan sosial sendiri, yang semata-mata dibuat sadar oleh sang penyair…melainkan satu perintah (yang disusun secara subyektif), yang harus dipenuhi oleh realitas”.

Yang tak disebutkan baik dalam risalah Pramoedya dan hanya tersirat dikemukakan Eka Kurniawan ialah bahwa “perintah” yang “disusun secara subyektif” itu pada akhirnya datang dari Partai, dalam arti Partai Komunis, yang dianggap mewakili kesadaran proletariat. Di masa Stalin, “Partai” itu identik dengan pemimpin Partai dan aparatnya, yang melakukan sensor yang ketat. Militansi ideologis yang berkuasa – yang oleh Pramoedya disebut sebagai watak “Realisme Sosialis”, militansi yang antara lain mengikuti pedoman Maxim Gorky: “jika musuh tak menyerah, ia harus dihancurkan” – berakibat kepada disingkirkannya, sering dengan tak semena-mena, mereka yang dianggap melakukan perlawanan.

Di bawah Zhdanov, dan juga bahkan setelah ia tak ada, sederet sastrawan dan sejumlah jurnal dibungkam dan dibabat. Elan kreatif yang tampak berpendar-pendar penuh harapan pembebasan di awal Revolusi Oktober 1917, semasa Lenin, dengan berangsur-angsur punah. Untuk memakai istilah Lukacs, “mimbar” revolusioner telah digantikan “birokrat” Stalin. Penyair yang mempesona seperti Anna Akhmatova diganyang dan disingkirkan dan Osip Mandelstam ditangkap dan dibuang, hingga meninggal di tempat hukuman. Kita sudah tahu nasib “Abram Tertz” dan lebih terkenal lagi Boris Pasternak.. Dengan “Realisme Sosialis”, seperti yang terutama tampak di Uni Soviet, kritik akhirnya identik dengan apa yang dikatakan George Steiner: “the discerner of heresy”, pemantau kemurtadan.

Pada gilirannya, yang lahir dalam suasana seperti itu adalah karya-karya yang hanya menyuarakan apa yang disebut Lukacs, “optimisme birokratik yang formal dan hampa”, yang selintas seperti bersifat sosialis, tapi dalam faktanya “mati, kehilangan ide, dan tak efektif baik secara estetik maupun sebagai propaganda”. Seperti halnya Lukacs, Pablo Neruda, penyair komunis pemenang hadiah Nobel dari Chile itu, memandang kehidupan kebudayaan di bawah Stalin dengan masygul: di sana tejadi “sebuah pengerasan yang gawat”, un endurecimiento grave, yang lupa bahwa “Revolusi adalah hidup, dan rumus-rumus mencari peti mati mereka sendiri”.

“Rumus” seperti itu belum hadir di Indonesia. Meskipun desakan untuk “membabat” mereka yang berpikiran lain berlangsung, dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin ikut mengumandangkan “Realisme Sosialis” bagi kesenian Indonesia, kondisi sosial-politik dan posisi Partai Komunis Indonesia belum melahirkan seorang Stalin dan seorang Zhdanov. Bahkan risalah seperti yang disusun Pramoedya di tahun 1963 merupakan pembahasan pertama tentang doktrin itu; yang pasti sebagian besar anggota Lekra hanya samar-samar mengertinya. Semboyan “Seni Untuk Rakyat” bagi mereka sudah cukup, dan memang lebih menarik dan lebih membuka pelbagai kemungkinan tafsir – yang dalam seni rupa menghasilkan karya-karya yang sangat mengesankan dan jauh dari keseragaman, dan dalam puisi menghasilkan karya-karya Agam Wispi, H.R. Bandaharo dan Amarzan Ismail Hamid yang gemanya hidup sampai sekarang.

Karya Pramoedya sendiri mencapai puncaknya justru dari pembuangan di Pulau Buru, satu hal yang dikemukakan dengan baik oleh buku ini – ketika tak ada lagi Partai, pertimbangan-pertimbangan strategis, bahkan dorongan militansi yang disebutnya sebagai ciri “Realisme Sosialis”.

Salah satu nilai tambah telaah Eka Kurniawan ini ialah bahwa ada sikap memandang “Realisme Sosialis” dengan simpati, tapi juga dengan cukup kritis.

Tulisan ini merupakan pengantar untuk buku Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis, Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Realisme Sosialis a-la Pramoedya

Oleh: Nur Mursidi, guebisa.com

Siapa tak kenal dengan Pramoedya Ananta Toer? Seperti dikemukakan A Teeuw ia adalah sastrawan, penulis cerita dan pengarang prosa Indonesia nomer wahid dan tanpa saingan dalam abad ke-20. Selain itu, ia adalah satu-satunya sastrawan Indonesia yang pernah dicalonkan untuk mendapatkan hadiah Nobel di bidang sastra. Ungkapan A. Teeuw dan pencalonan terhadap dirinya itu, sebenarnya tidaklah berlebihan.

Karena karya-karya yang lahir dari pena sastrawan kelahiran Blora, 6 Februari 1925 itu memang mampu membuat pembaca terpukau dan berdecak kagum. Hampir setiap karyanya, setidaknya bisa kita dilihat adanya nuansa kemanusiaan yang cukup kental dan itu diusung Pramoedya dengan piawai sehingga pembaca bisa-bisa akan menangis tatkala membacanya.

Selain banyak karyanya diwarnai pengalaman hidupnya yang pahit, dengan disertai pembelaan terhadap rakyat kecil, Pramoedya pengagum dari Multatuli tampaknya tahu bagaimana sastra harus ditulis.

Ketika penguasa telah korup dan bertindak tak adil, ia lebih memilih jalan sastra dengan style avant garde (oposisi), daripada menjadikan sastra sebagai pelipur lara belaka. Akibatnya, di era Orba, karya-karyanya banyak yang dilarang karena dianggap mengajarkan Marxisme-leninisme.

Pertanyaannya kemudian, benarkah karya-karya Pramoedya memiliki tendensi atau setidaknya mendukung sosialisme sebagaimana garis sastra yang dianut oleh kaum Marxis yang dikenal dengan aliran realisme sosialis ?

Jika kita membaca buku karya A. Teeuw yang berjudul Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer, adanya tendensi dari karya-karya Pramoedya memang ada.

Namun, untuk dikatakan beraliran realisme sosialis, menurut A. Teeuw dengan bukti bahwa ia tak memahami ajaran Marx menjadikan ia tampak ragu. Tetapi lewat buku Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis ini, Eka Kurniawan justru ingin membuktikan adanya tendensi dalam karya-karya Pramoedya dan coba mengungkap ideologi estetis yang dianut Pramoedya ditinjau dari filsafat seni.

Sebagaimana diungkapkan Eka Kurniawan, jika kita menelisik sejarah kehidupan Pramoedya sendiri yang pernah terlibat dalam LEKRA yang nota benenya berada dibawah naungan PKI dan dalam tradisi sastra, LEKTRA menganut garis keras dengan keberpihakan terhadap kaum lemah dan mengecam kapitalisme, jelas itu satu bukti.

Apalagi setelah kepulangan Pramoedya dari Tiongkok (Oktober 1956) dalam rangka menghadiri peringatan ke 20 tahun wafatnya pengarang revolusi Cina, Lu Hsun yang telah menyadarkannya akan pentingnya politik.

Sehingga tidak salah, jika sejak itu ia mulai terlibat dengan politik dan dituduh telah memihak pada komunis dan bahkan telah jadi komunis. Pertanyaannya kemudian, benarkah karya-karya Pramoedya memiliki tendensi atau setidaknya mendukung sosialisme sebagaimana garis sastra yang dianut oleh kaum Marxis yang dikenal dengan aliran realisme sosialis?

Dengan memberikan kesadaran sejarah pada pembaca, ia sadar bahwa tugasnya sebagai seniman harus memihak pada para korban dan the havenots yang menderita akibat penindasan oleh kelas atas dalam sistem neo kolonialis dan kapitalis.

Apalagi setelah ia melihat humanisme universal (ala H.B. Jassin) atau cita-cita priyayi Jawa, sungguh tak bisa lagi diandalkan atau bermanfaat bagi masa rakyat. Dengan semua itu, ia telah berjuang. Ia ikuti sosok Lu Hsun yang dikaguminya realis dalam bertindak dan mengikuti Maxim Gorky yang menjadi gurunya, belajar dari sejarah.

Dan semua itu untuk satu keyakinan yang ia anut, demi kebenaran, keadilan dan keindahan. Buku yang semula adalah skripsi penulis dengan judul Realisme Sosialis Pramoedya Ananta Toer (Suatu Tinjauan Filsafat Seni) di Universitas Gajah Mada ini, memang telah membuktikan bahwa apa yang ditulis Pramoedya sejalan dengan realisme sosialis LEKRA dengan ciri khasnya.

Namun, siapa yang bisa menduga jika kemudian dalam sistem kapitalisme, karya-karyanya menjadi lirikan empuk pemilik modal ? Dengan sejumlah karyanya yang diminati pembaca, menurut Eka, ia tak lebih sebagai merk dagang.

Ideologi Koran Sastra dan Pramoedya

Oleh: Mulyadi J. Amalik, Sriwijaya Pos

Judul: Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis
Penulis: Eka Kurniawan

Perdebatan ideologi antara kubu Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dengan kubu Manifes Kebudayaan (Manikebu) tidak bisa dilepaskan dari peran koran atau majalah sastra. Dalam konteks ini, tentu saja koran/majalah pada masa itu (1960-an) yang bersifat partisan terhadap ideologi atau partai tertentu secara tegas.

Pramoedya Ananta Toer adalah pengelola halaman sastra koran Bintang Timur – rubrik Lentera – yang merupakan ujung panah kubu Lekra, di mana koran tersebut merupakan koran partisan PKI. Di rubrik Lekra itulah, Pram dan kawan-kawannya mempromosikan kredo sastra realisme sosialis. Kelompok Manifes yang diporoskan pada HB Jassin dan Wiratmo Soekito, mengelola majalah Sastra, menganut humanisme universal dan bersikap non-partisan terhadap partai-partai yang ada. Soal pratisan dan non-partisan inilah yang kemudian menjadi titik debat berikutnya berkaitan dengan pers dan sastra perlawanan. Intinya, kubu Lekra menuntut kejelasan ideologi yang memihak rakyat, sedangkan kubu Manifes menganggap, “Setiap sektor kebudayaan tidak lebih penting dari sektor yang lain, dan karenanya harus berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.”

Titik pandang berikutnya terletak pada tujuan kesenian. Realisme sosialis, menurut kubu Lekra, meletakkan “kenyataan dan kebenaran” yang lahir dari “pertentangan-pertentangan yang berlaku di dalam masyarakat maupun di dalam hati manusia” sebagai dasar material kesenian. Dari situ, akan terlihat sejumlah gerak maju dan “hari depan” manusia. Dengan demikian, berlaku kesimpulan bahwa “seni untuk rakyat”. Kubu Manifes sendiri memaparkan humanisme universal sebagai “perjuangan kebudayaan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia”.

Dengan demikian, berkesenian berarti melaksanakan Kebudayaan Nasional dan “berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri … sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa”. Inilah dasar material kesenian kubu Manifes. Dengan demikian, berlaku kesimpulan bahwa “seni untuk (nilai) kemanusiaan”.

Perdebatan dua kubu di atas meruncing saat-saat mendekati peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Sisi gelap dari perseteruan dua kubu ini, di sini terletak dalam “caci maki atas privacy” oleh masing-masing pihak. Kiranya bagian ini yang tidak boleh terulang bila perdebatan itu mau dihidupkan kembali.

BUKU ini menyajikan secara ringan bagaimana perjalanan Pram bersama gerakan kesenian realisme sosialisnya. Sudut analisis penulis 90% dititikberatkan pada perspekif Lekra, termasuk dalam menilai kubu Manifes. Buku ini cocok disandingkan dengan buku Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensi Lekra/PKI Dkk susunan DS Moeljanto dan Taufiq Ismail, terbitan Mizan dan HU Republika tahun 1995.

Dalam buku ini, Pram tidak dilihat dari metode kritik sastra, tetapi metode filsafat sejarah berkaitan dengan perjalanan karya sastranya. Secara biografis, Eka Kurniawan, penulis muda yang baru berumur 24 tahun (lahir 1975) ini, memaparkan bahwa masuknya realisme sosialis ke Indonesia berkait erat dengan keberadaan Lekra dan PKI. Sekitar tahun 1950-an, beberapa seniman kiri menemui Nyoto (tokoh senior PKI) untuk menyatakan peranan seni dalam perjuangan kelas. Nyoto menganjurkan pemaduan antara tradisi-tradisi bessar dari realisme kritis dengan romantisme. Realisme akan menggelar realitas alam dan masyarakat, dan romantisme akan menunukkan bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi secara revolusioner (h.21). Di Indonesia, realisme sosialis dikembangkan oleh Lekra atas dasar keberpihakan kepada rakyat daripada atas logika marxisme. Kedekatan realisme sosialis dengan marxisme terletak pada semangat, kesamaan perjuangan, dan pilihan hidup. Tidak terbukti bahwa hubungan keduanya merupakan hubungan organisatoris meskipun banyak anggota Lekra juga anggota PKI (h.20).

Dalam tradisi seni, kapan realisme sosialis muncul? Tidak pasti. Menurut Pram, muncul sekitar tahun tahun 1905. Maxim Gorky, sastrawan Rusia, sering dianggap sebagai “bapak pendiri realisme sosialis” yang ditandai oleh novel-novelnya: My Childhood, My Appreticheship, dan My Universities. Novel-novel ini bersandar kuat pada realitas yang semi-otobiografi, pemaknaan realitas sebagai proses dialektika, dan tujuan kepada proses kebenaran. Jadi, realitas bukan tujuan.

Istilah realisme sosialis sendiri baru muncul 30 tahun kemudian melalui pernyataan Andrei Zdanov di hadapan Kongres I Sastrawan Sovyet di Moskow tahun 1934 (.10-11). Maxim Gorky inilah yang menjadi inspirator karya-karya Pram, selain Zode Zielen, John Steinbeck, dan William Sorayan (h.17). Pram sendiri mengaku tidak pernah membaca atau mempelajari karya-karya Marx, namun filsafat marxis – secara garis besar – dapat dikatakan sebagai dasar-dasar material metode realisme sosialis sehingga menjadi sebuah aliran seni marxis. Walaupun Karl Marx pernah giat menulis puisi, tidak ada karya-karya Marx dan Engels yang menyinggung soal estetika kesenian.

Akhirnya, dalam buku ini penulisnya mencoba menguraikan bagaimana Pram mencoba membagi periodisasi sastra Indonesia sehingga menjadi 9 tahap. Tahap-tahap itu ialah, tahap sastra asimilatif (sastra berbahasa Melayu-kerja), sastra gatra (sastra sosialistik, dan mulai muncul pers berbahasa Melayu), sastra formalis (Balai Pustaka), sastra nasionalis dalam periode sastra formalis (berciri nasionalis-individual), sastra Pujangga Baru (periode maraknya bahasa Melayu-sekolah, dan lalu menjadi cikal-bakal bahasa Indonesia), sastra periode jarak dan kapas (periode pendudukan Jepang), sastra borjuis patriotik (masa revolusi kemerdekaan RI), sastra borjuis dekaden (periode yang ditandai oleh Konferensi Meja Bundar), dan sastra realisme sosialis (masa pergerakan Lekra).

Terlepas dari setuju atau tidak, pastinya bahwa Pram adalah juga anak sejarah sastra Indonesia. Meminjam Maxim Gorky, maka kesadaran atas sejarahnya itulah yang membuat Pram selalu ingin berubah.

Tulisan ini pernah diterbitkan di Sriwijaya Post, 13 Februari 2000.