Intelektual Publik

Apa rasanya jika kamu telah menyelesaikan pendidikan bertahun-tahun di bidang tertentu, kemudian pandanganmu didebat habis-habisan oleh orang awam yang bahkan belum lulus sekolah?

Apa rasanya jika kamu seorang ahli penuh pengalaman di pekerjaan tertentu, tapi keputusan-keputusanmu dipertanyakan oleh orang yang bahkan penganggur?

Jika pandangan mereka memang menantang nalar atau memberi sudut pandang baru, mungkin kita akan tercengang. Akan tetapi, yang lebih sering terjadi, kadang-kadang pendapat itu tak hanya ngawur, bahkan tak memiliki dasar argumen yang kuat, tak memiliki referensi yang dipercaya, tapi orangnya ngeyel tak mau kalah. Saya yakin, dalam situasi kedua itu, kita lebih sering jengkel dan mungkin frustrasi untuk menjelaskan panjang lebar.

Apa boleh buat, kita telah, tengah, dan akan terus menghadapi hal seperti itu di masa kita, terutama dengan penetrasi luar biasa media sosial. Pendidikan, pengalaman, dan bahkan kepakaran seseorang tiba-tiba terasa tidak ada artinya.

Yang lebih penting, tampaknya, siapa yang bisa lebih ribut dan kemudian memiliki pendukung lebih banyak. Mereka menciptakan kor untuk semakin ribut dan akhirnya menenggelamkan suara ahli.

Bayangkan pula, suatu hari tiba-tiba seseorang bicara di akun media sosialmu. Mungkin itu kenalan jauhmu atau teman lamamu. Dia mengajakmu untuk hijrah, untuk beribadah lebih sering, untuk menutup auratmu lebih rapat, sementara kamu tahu hidupnya juga tak saleh-saleh amat. Ketika kamu merasa tak nyaman dengan khotbahnya, dia hanya akan berkata, “Maaf, cuma mengingatkan.”

Sementara itu, seseorang yang benar-benar memiliki kapasitas di bidang hukum, sosial, atau agama ketika mencoba mengingatkan sesuatu dengan mudah diledek sebagai SJW. Social justice warrior. Meskipun istilah itu mungkin baik, ledekan tersebut lebih sering merupakan upaya membungkam dan meremehkan.

Sekali lagi, sialnya, hal itu tak terelakkan. Internet dengan berbagai produk terkininya menciptakan dunia yang lebih terbuka. Nyaris tanpa sekat. Selama memiliki akses terhadap layanannya, siapa pun bisa bertemu di sana. Tanpa memandang kelas ekonomi, suku, bangsa, agama, dan tentu saja tingkat keilmuan.

Situasi itu pada dasarnya anugerah. Jika di dunia nyata orang terkotak-kotak oleh kategori-kategori itu (kecil kemungkinan seorang janitor di sebuah perusahaan berdebat dengan direktur utama, bahkan mengenai kebersihan toilet sekalipun), internet memungkinkan kita menghapus sekat-sekat tersebut. Siapa pun bisa bicara.

Saya mengatakan anugerah karena di bidang lain, ruang itu menampilkan wajah yang hampir sama tapi dengan efek yang berbeda. Jika media sosial diganti dengan layanan pasar bersama semacam Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, hasilnya: Pedagang rumahan kadang bisa bersaing serius dengan pemilik brand ternama. Bahkan, beberapa perusahaan ritel mulai menutup banyak toko karena serbuan pemain-pemain kecil di pasar daring.

Bisa dibayangkan para pemain besar itu juga jengkel sebagaimana para pakar. Mereka sudah berinvestasi bertahun-tahun di sebuah produk, melakukan riset yang lama, tiba-tiba industri rumahan hanya dengan modal kecil dan coba-coba malah menggerus omzet mereka. Biaya iklan yang jor-joran tiba-tiba terasa tiada artinya.

Tentu saja korban pemain kecil juga berlimpah. Para penjual pulsa telepon merupakan orang-orang yang menjerit oleh kemudahan membeli pulsa melalui ATM maupun layanan toko digital. Demikian juga ojek pangkalan, kena hantam layanan berbasis aplikasi. Pasar hotel tergerus layanan Airbnb, di mana kamar rumah pun bisa disewakan.

Di bidang ekonomi itu, internet membuat para pemain besar maupun kecil bisa berjaya sekaligus bisa tumbang. Pokok soalnya, menurut saya, ada di lingkungan yang berubah. Ada yang beradaptasi dengan baik, ada yang tidak.

Ibu rumah tangga di kompleks rumah saya salah satu yang beradaptasi dengan baik. Tanpa punya warung, kini dia bisa berjualan pempek. Pelanggannya datang dari radius 10 kilometer hanya karena aplikasi layanan antar.

Bagaimana dengan dunia media sosial, dengan kejengkelan para pakar menghadapi gerombolan orang-orang awam yang ribut dan sok tahu? Pertama, bisa saja para pakar itu merupakan pemain lama yang juga kaget dengan lingkungan baru. Seperti perusahaan-perusahaan besar yang brand-nya tak lagi dilirik karena orang beralih untuk berbelanja di toko daring.

Kedua, meskipun kejengkelan mereka bisa dimengerti, seperti di bidang ekonomi, bukankah dunia internet dan digital juga memungkinkan kita memperoleh gagasan-gagasan baru dan hebat yang datang bukan dari “pakar” secara tradisional? Persis sebagaimana kita menemukan penjual kue pisang di layanan antar, yang enak luar biasa meskipun tak punya merek?

Kita tak bisa melupakan kenyataan bahwa tak semua orang memiliki akses terhadap pendidikan sebagaimana tak semua orang punya akses pada modal. Yang terpenting justru bagaimana memperbaiki situasi ini.

Sebagaimana komunitas ekonomi (pemerintah, bank, bahkan konsumen) bahu-membahu mendidik pelaku ekonomi kecil untuk meningkatkan kualitas produk dan akses pasar, komunitas intelektual bisa melakukan hal yang sama. Pendidikan dan para pakar tak lagi harus dijalankan dan dihasilkan melalui sekolah maupun perguruan tinggi.

Seperti banyak bisnis, artis, selebriti, bermunculan melalui dunia internet dan digital. Saya yakin dunia intelektual juga seharusnya demikian. Apa yang disebut sebagai intelektual publik, yakni intelektual atau pakar yang tidak berasal dari lingkungan akademis, justru sangat mungkin lahir dalam kultur tersebut.

Orang bisa belajar pemrograman dan bahkan merakit mesin melalui internet. Jadi, kenapa tidak belajar sosial, politik, agama, juga filsafat? Sekarang pokok soalnya, bagaimana kita menciptakan pakar-pakar baru sama baiknya melalui perguruan tinggi maupun YouTube atau layanan lain. Itu seharusnya menjadi tantangan baru dunia intelektual kita.

Diterbitkan di Jawa Pos, 6 April 2019.

Sastra yang Mendefinisikan Indonesia

Diskusi panas terjadi mengiringi pernyataan yang ditulis Pamela Allen dan diterbitkan National Center for Writing, Inggris, berjudul ”Where are all the Indonesian writers?”.

Esai itu diterbitkan dalam rangka menyambut Indonesia sebagai Market Focus dalam perhelatan London Book Fair yang berlangsung minggu depan. Ia antara lain menulis:

“Bahkan sejak ‘permulaan’ kesusastraan Indonesia modern pada awal abad ke-20, para penulis terlibat dengan proyek menciptakan dan mendefinisikan identitas Indonesia, sebuah upaya yang berkembang dari gerakan nasionalis. Kesusastraan dipandang tak sekadar produk konsumsi dan hiburan, tapi juga bagian penting dari proyek pembangunan nasional.”

Esai tersebut sebetulnya sudah terbit beberapa waktu di jurnal In Other Words dengan judul berbeda. Selepas memancing polemik dan mengundang beberapa esai bantahan, entah kenapa, National Center for Writing menghapus esai tersebut dari lamannya semula.

Tulisan itu kurang lebih mencoba menjawab kenapa kesusastraan Indonesia tak begitu tampil di dunia. Melanjutkan pernyataan di atas, ia mencoba menjawab, “… apresiasi penuh atas banyak karya sastra Indonesia bergantung pada pemahaman atas konteks sosial-politik”, yang akhirnya, “untuk beberapa pembaca, ‘keliyanan budaya’ ini terlalu menantang, terlalu kompleks, atau memang terlalu sulit.”

Di sinilah saya kira masalahnya muncul. Pertama, adakah yang salah dengan proyek menciptakan dan mendefinisikan identitas nasional? Hampir sebagian besar kesusastraan negara-bangsa di dunia, langsung tidak langsung, terlibat dalam proyek semacam ini.

Amerika tak hanya dibangun oleh para pemburu emas, tapi juga oleh Huckleberry Finn dan Moby Dick. Bahkan Cien años de soledad tak hanya disebut memberikan imajinasi bagi Kolombia, tapi bahkan bagi Amerika Latin.

Kedua, apakah “keliyanan budaya” membuat sebuah karya jadi sulit dibaca? Tentu saja saya akan sedikit bersusah payah untuk membaca Shakespeare dengan konteks sosial dan bahasa Inggris abad ke-16.

Saya juga harus susah payah membaca novel-novel Hungaria, Ceko, atau Polandia pada masa cengkeraman komunisme, sesuatu yang tak terpikirkan oleh pembaca Indonesia di mana orang-orang komunis justru dibantai habis.

Dengan segala kesusahpayahan tersebut, apakah kedongkolan harus ditujukan kepada Shakespeare, László Krasznahorkai, Bohumil Hrabal, atau Witold Gombrowicz beserta kesusastraan nasional mereka? Saya kira tidak.

Setiap karya sudah pasti memberikan tantangan bagi pembaca. The Tin Drum karya Günter Grass sudap pasti berkaitan erat dengan Jerman di antara dua Perang Dunia. Demikian pula Midnight’s Children Salman Rushdie memiliki keterkaitan dengan sejarah dan nasionalisme India.

Kita tak hanya menghadapi keliyanan budaya, tapi juga kelas, sejarah, agama, termasuk gender. Dalam tingkat tertentu, semua karya bisa menyulitkan bagi sembarang pembaca. Justru di situlah salah satu fungsi kesusastraan, untuk menjembatani dinding-dinding pemisah keliyanan tersebut.

Ketiga, tanpa menampik keberadaan “keliyanan budaya” yang sama, kita juga sebaiknya curiga dengan apa itu proyek penciptaan dan pendefinisian identitas Indonesia ini. Kenapa ia cenderung mengabaikan kesusastraan yang “sekadar” produk konsumsi dan hiburan? Lihat, misalnya, bagaimana periodisasi kesusastraan Indonesia secara umum sejalan dengan lini masa peristiwa sosial-politik besar.

Banyak hal menarik dalam esai Pamela Allen. Satu hal yang menjadi perdebatan panas adalah kenapa pertanyaan mengenai kesusastraan Indonesia itu justru dijawab pengamat luar -meski ia telah sangat lama mempelajari dan menerjemahkan karya sastra Indonesia.

Saya tak akan masuk ke pembicaraan tersebut, yang telah banyak diperbincangkan para penulis dengan baik, dan akan kembali ke masalah proyek menciptakan dan mendefinisikan identitas Indonesia.

Telaah-telaah semacam Novel Populer Indonesia karya Jacob Sumardjo, misalnya, seberapa sering memperoleh tempat yang baik? Juga karya-karya yang dibahasnya, di mana tempatnya dalam kesusastraan Indonesia?

Proyek-proyek penerjemahan karya sastra, sebagaimana mengiringi perhelatan semacam Frankfurt dan London Book Fair, lebih sering meng-kelas-dua-kan mereka.

Tentu banyak masalah di luar sana. Dalam konteks kesusastraan global, rezim dan selera penerbit-penerbit asing yang bisa jadi sangat “Barat” merupakan satu masalah. Dominasi bahasa Inggris adalah masalah lain. Mentalitas kolonialisme sebagai struktur dunia, yang pengaruhnya tetap kuat hampir seabad setelah Perang Dunia II, juga menjadi catatan.

Namun, jejaring-jejaring di dalam kesusastraan Indonesia sendiri, saya rasa, perlu memperoleh sorotan. Jejaring seperti Lontar Foundation jelas memberikan banyak pengaruh kuat terhadap ilusi mengenai identitas Indonesia dalam karya sastra ini. Tentu beserta akibatnya: pengabaian terhadap kecenderungan-kecenderungan kesusastraan yang lain.

Pengaruh itu bisa jadi karena posisi mereka dalam distribusi karya sastra maupun kekuatan kapital yang mampu menggerakkan aktivitas mereka secara berkesinambungan. Lontar, sebagai salah satu contoh, memperoleh momentum yang penting di antara pergelaran Frankfurt dan London Book Fair, di mana karya-karya sastra Indonesia dalam terjemahan menjadi produk yang dipamerkan.

John McGlynn, editor penerbit Lontar, dalam wawancara dengan The Jakarta Post pada 2017 mengatakan, “Penerbit (asing) tak mencarimu, mereka mencari Indonesia.”

Jika dia percaya dengan apa yang dikatakannya, lantas seperti apa “Indonesia” yang dia maksud? Bukankah dia tak perlu mencari genius-genius kesusastraan? Dia hanya perlu mencari para penulis yang cocok dengan bayangannya tentang Indonesia –dan tepat di titik seperti inilah salah satu masalah kesusastraan Indonesia berawal.

Diterbitkan di Jawa Pos, 9 Maret 2019.

Menyapu Sampah ke Bawah Permadani

Apa yang terjadi jika saya duduk di warung rokok, lewatlah seorang gadis yang pada dasarnya tidak saya kenal, kemudian saya memanggilnya, ”Neng, temenin sini, dong,” atau ”Hey, kamu manis, deh”?

Si gadis mungkin melengos dan bapak penjual rokok di warung akan tertawa atau malah ikut menggoda. Peristiwa itu dianggap kejadian biasa. Sebab, saya lelaki, tak peduli dengan apa pun yang dirasakan si gadis.

Sekarang bayangkan saya penulis terkenal, lalu seorang mahasiswi sastra ingin belajar atau sekadar penasaran karena dia kagum pada tulisan saya. Saya pergunakan kesempatan itu untuk mengajaknya bicara siang dan malam.

Di satu titik, saya membujuknya datang ke kamar dan menidurinya, kalau perlu dengan cekokan minuman sambil mengintimidasi, “Masak anak sastra enggak berani?”

Apa yang akan terjadi? Sangat mungkin masyarakat akan bilang, “Salah si cewek. Ngapain dia datang ke kamar buaya?” Sebab, saya lelaki, punya sedikit kuasa, tidak apa-apa jadi buaya pemangsa.

Skenario ketiga. Saya mahasiswa KKN dan teman mahasiswi saya terjebak hujan di pondokan saya. Saya mengizinkannya tidur di kamar. Bukannya tidur di kursi atau menjagai dia, saya malah ikut masuk ke kamar.

Saat dia tidur, saya mulai meraba tubuhnya. Teman saya terbangun dan marah. Ketika dia bersuara, apa yang akan terjadi?

Kampus sangat mungkin akan memanggil kami, menyuruh kami berdamai. Sebab, saya lelaki, dan kampus yang dipenuhi lelaki tak pernah mau berpikir bahwa lelaki memang bisa sebrengsek dan sejahat itu. Mereka akan mendorongnya menjadi tindak asusila.

Kasus-kasus semacam itu bukan kisah khayalan, juga bukan omong-kosong. Yang terkini terjadi pada seorang mahasiswi UGM bernama Agni (bukan nama sebenarnya) dan rektorat UGM malah memilih jalan damai.

Sebuah insentif dari institusi pendidikan bagi para predator seks. Sebuah keputusan memalukan bagi institusi pendidikan yang seharusnya berada di garis terdepan untuk melindungi civitas academica-nya dari segala jenis kekerasan.

Permakluman atas para predator seks, yang umumnya lelaki ini, memang sangat mengkhawatirkan di tengah masyarakat yang masih memuja maskulinitas, bahkan machoisme, di dalam budaya patriarki. “Kamu lelaki keren kalau kamu bisa memangsa perempuan”, “Ikan asin di meja, wajar dimakan kucing garong.”

Korban kekerasan seksual, umumnya perempuan, sering kali bungkam juga karena tekanan budaya semacam itu. Tekanan bahkan bisa datang dari sesama perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan #MeToo yang dipelopori para perempuan penyintas bangkit melawan budaya kekerasan seksual ini. Gerakan tersebut merebak dari Amerika, Asia, Eropa, dan tentu termasuk Indonesia meski situasinya masih tertatih-tatih.

Mengikuti gerakan tersebut, jelas kita tahu bukan hal mudah bagi para penyintas untuk bersuara. Dari sana kita juga bisa belajar satu hal yang sangat penting: mereka tak hanya menghadapi pelaku, tapi juga masyarakat yang buta dan penuh permakluman. Sering kali para lelaki, meskipun bukan predator, menjadi beban tambahan karena kita memutuskan diam, didera rasa sungkan yang tak patut.

Lihat, misalnya, kasus di Akademi Swedia. Pada awalnya mereka berusaha menutupi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Jean-Claude Arnault, yang memiliki kerja sama dengan akademi. Bayangkan, bahkan anggota akademi itu sebagian adalah perempuan, termasuk istri si pelaku.

Pertemuan-pertemuan berakhir buntu, sebagian mungkin karena solidaritas sesama budayawan. Hal itu membuat beberapa anggota yang kritis akhirnya memutuskan keluar.

Perlu desakan masyarakat, termasuk kepada institusi-institusi otoritatif, untuk mengakhiri kekerasan seksual ini. Akademi Swedia bahkan akhirnya memutuskan tindakan ekstrem tidak menganugerahkan Nobel Kesusastraan tahun lalu. Itu dilakukan untuk membereskan dan mendefinisikan ulang peran-perannya sebagai institusi.

Kita juga bisa belajar dari tindakan Gereja Katolik beberapa hari terakhir. Rumor tentang perbudakan seks atas para biarawati sudah menjadi konsumsi publik bertahun-tahun lamanya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya para biarawati bicara tentang hal ini, sebagaimana sulitnya bagi Gereja Katolik membuka kenyataan tersebut. Ini tak hanya menyangkut reputasi lembaga, tapi bahkan kesuciannya.

Meskipun begitu, Paus Fransiskus akhirnya berdiri di depan dan secara terbuka mengakui masalah ini. Itu langkah yang sangat besar bagi Gereja Katolik dan lebih besar bagi para korban serta penyintas secara umum.

Maka melihat apa yang dilakukan rektorat UGM atas kasus Agni, saya anggap sebagai kemunduran, terutama jika melihat tren yang sangat baik di belahan dunia lain. Ketika institusi-institusi berusaha berdiri bersama para korban dan penyintas, UGM justru memberikan insentif buruk bagi pelaku. UGM terkesan menyembunyikan sampah di bawah permadani indah, memastikan kampus sebagai tempat damai dengan segala perdamaiannya.

Jika kamu mahasiswa dan memukuli adik angkatanmu hingga babak belur, jangan khawatir, rektorat mungkin akan mengusahakan perdamaian. Jika kamu dilecehkan atau diperkosa, sebaiknya kamu diam tak bersuara. Hal-hal seperti inikah yang ingin dibangun UGM atau mungkin kampus-kampus lain di Indonesia?

“Benar,” kata Paus Fransiskus, “Ada pastor dan uskup yang melakukannya.” Sikap demikianlah yang seharusnya ditiru Rektorat UGM, sebab mengatakan kebenaran mestinya menjadi darah daging di lembaga intelektual semacam universitas.

Diterbitkan di Jawa Pos, 9 Februari 2019

Tempat Terbaik Bagi Buku

Di manakah tempat terbaik untuk menyimpan buku? Di rak buku? Rak buku tempat yang sangat terbatas, kecuali rumahmu bisa terus berkembang. Seiring bertambah jumlah bukumu, rak bukumu akan menjadi tempat yang sempit, dan buku-buku mulai menjajah meja kerjamu, sofa tempatmu bersantai, bahkan tempat tidurmu.

Bicara tentang rak buku, bahkan rak-rak di toko buku yang ada sekarang seringkali tak sanggup menampung kedatangan buku-buku baru dari penerbit. Toko buku bukannya semakin meluas untuk mengakomodasi pendatang-pendatang baru, yang ada semakin menyempit, berbagi dengan alat-alat tulis dan pertokoan.

Rak di toko buku bahkan mulai dilihat sebagai aset properti. Luasnya, atau daya tampungnya, harus dihitung dengan berapa banyak yang bisa dihasilkan dari sana per bulan atau per tahun. Maka buku-buku yang dianggap lambat menghasilkan, dengan cepat digusur oleh buku-buku yang dianggap lebih cepat laku. Rak di toko buku bukan gudang, apalagi lemari arsip.

Kondisi ini memang sangat menjengkelkan untuk banyak penerbit, terutama penerbit-penerbit kecil. Apalagi jika penerbit-penerbit itu menerbitkan buku yang serius, atau agak serius, yang tak terjual cepat dalam satu-dua bulan. Memangnya buku penting macam The Origin of Species karya Charles Darwin bisa mendadak bestseller? Demikian pula buku macam biografi pelukis Basoeki Abdullah?

Untunglah kesulitan kadang memberi peluang bagi jiwa-jiwa yang kreatif. Iklim yang tidak menguntungkan bagi perkembangan literasi ini didobrak oleh munculnya toko-toko buku alternatif. Pertama, tentu saja toko-toko daring di internet. Mereka tak dihadapkan oleh sewa tempat yang mencekik rekening usaha mereka yang tak seberapa. Ini membuat mereka bisa menampung segala jenis buku, dari yang super laris hingga buku yang pembacanya mungkin hanya puluhan orang.

Toko-toko buku daring ini bisa dimiliki nyaris siapa pun. Ada yang benar-benar serius berbisnis, bahkan dengan mendirikan perusahaan secara resmi. Mereka tak hanya membuka situs penjualan, tapi juga hadir dalam bentuk aplikasi. Ada pula ibu rumah tangga, atau mahasiswa, yang melakukannya secara sambilan. Berjualan melalui laman media sosial mereka seperti Facebook atau Instagram.

Kedua, saya rasa imbas dari menjamurnya toko buku daring, juga bermunculan toko-toko buku kecil secara fisik. Mereka mungkin tak ditemukan di mal-mal yang benderang, tapi di lingkungan kampus atau komunitas-komunitas. Sama seperti toko buku daring, toko-toko ini juga menjadi tempat lain, bahkan lebih baik, bagi banyak jenis buku menunggu pembelinya. Mereka menjadi berkah bagi banyak penerbit, dan akhirnya bagi literasi di negeri ini.

Akan tetapi keadaan yang penuh optimisme ini dirusak oleh beberapa peristiwa razia buku yang datang beruntun. Pertama terjadi di Kediri, disusul peristiwa serupa di Padang. Terakhir, juga terjadi di Tarakan.

Ketiganya dilakukan oleh prajurit TNI, juga dengan kesamaan alasan: menyita buku-buku yang diduga mengandung ajaran komunisme. Dengan menduga-duga, jelas mereka belum membaca buku-buku itu. Terbukti bahkan buku-buku Soekarno, salah satu proklamator kita, juga ikut disita. Mereka mengabaikan hukum yang melarang pengambilan paksa buku tanpa izin dari pengadilan.

Ada yang mencoba berspekulasi razia ini ada hubungannya dengan politik menjelang pemilu. Apakah itu benar atau tidak, yang jelas ini merupakan pukulan bagi dunia literasi. Peristiwa-peristiwa itu menciptakan rasa takut. Takut menerbitkan buku, takut menjual buku, dan akhirnya takut membaca buku. Bahkan saking ketakutannya, dan mungkin rasa frustasi, penjual buku di Padang memutuskan mengobral bukunya dalam rangka menutup toko.

Salah satu cita-cita fundamental kita sebagai bangsa, tercantum dalam UUD 1945, adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa, jika kita didera rasa takut berhubungan dengan buku? Beberapa dekade lalu, di bawah Orde Baru, buku-buku tak hanya dilarang. Orang yang tertangkap menjualnya bahkan masuk penjara. Apakah kita akan kembali ke masa itu?

Bagi saya, jelas itu bukan pilihan. Ketakutan ini harus dilawan, dan cara melawannya adalah persis melakukan apa yang mereka tak ingin kita melakukannya. Razia buku, sebagaimana pelarangan dan sensor, merupakan puncak dari ekspresi “kalian jangan membaca buku”. Maka untuk melawannya, ya baca buku-buku itu. Undang-undang paling tinggi di negara ini menjamin hak kita untuk cerdas, antara lain melalui buku.

Tentu saja teror bagi pembaca buku mungkin tak akan berakhir begitu saja. Razia dari toko-toko buku itu mungkin hanya awal. Diskusi-disukusi buku beberapa kali digerebek. Hal lebih buruk mungkin akan terjadi: buku ditarik dari toko. Orang yang menjual buku tertentu ditangkap. Dari sejarah runtuhnya peradaban, kita bahkan tahu, perpustakaan pun bisa dibakar.

Akan tetapi, sekali kita membaca sebuah buku, buku memperoleh tempat terbaiknya. Buku bisa dirampas, bisa lapuk, bisa dibakar, bisa dipinjam, dan bisa hilang, tapi gagasan yang tertanam di kepala hanya bisa dihapus oleh gagasan yang lain. Bagi kekuasaan yang menghendaki bangsa yang bodoh, buku menjadi berbahaya karena ia mengandung gagasan. Mereka takut gagasan itu masuk ke kepala pembaca.

Lawanlah, dengan menyimpan buku-buku itu di kepalamu. Dengan membacanya.

Diterbitkan di Jawa Pos, 12 Januari 2019.

Max Havelaar dan Dosa Kolektif

Kenapa novel seperti Max Havelaar begitu penting, terutama dalam konteks kolonialisme Belanda di Indonesia? Pertama, tentu karena novel itu memberi sejenis inspirasi kaum pribumi. Kedua, sebenarnya ini kekuatan terbesarnya: Ia juga memberi pengaruh besar bagi pembaca Belanda sendiri.

Setidaknya itulah yang saya sadari beberapa waktu lalu, ketika duduk satu meja dengan seorang Belanda. Dia lelaki berumur enam puluhan tahun. Mengaku pernah jadi diplomat, jadi penulis, bekerja sebagai bos penerbitan, dan pernah belajar kesusastraan Belanda.

“Terutama kesusastraan yang ada hubungannya dengan Hindia.”

Saat itulah dia bicara tentang novel-novel kesukaannya. Dari novel karya Hella Haasse, De Stille Kracht karya Louis Couperus yang versi panggungnya selalu terjual habis dalam setiap pementasan di Amsterdam, dan berakhir dengan membicarakan Max Havelaar karya Multatuli. Dia menyebutnya sebagai karya terbesar kesusastraan Belanda.

Satu jilid novel itu bahkan selalu tersimpan di gedung parlemen, dan itu bukan tanpa arti sama sekali. Menurut dia, “Novel itu membuka kesadaran kami bahwa kami melakukan kesalahan di tanah kolonial.”

Tentu tidak sekaligus, tapi bisa dibilang novel tersebut membuka kesadaran seperti keran air. Makin lama semakin membesar dan menguat.

Perbincangan tersebut kembali mengingatkan saya kepada sejenis keyakinan lama tentang karya yang hebat. Sebuah karya menjadi sangat berarti tak semata-mata karena ia membuka realitas, katakanlah memperlihatkan ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan. Banyak novel atau karya lain melakukan itu, termasuk Max Havelaar.

Ada kekuatan dahsyat lain yang terkandung di dalamnya. Apa? Menurut saya, kekuatan untuk membuka borok diri. Kekuatan yang membuat si pembaca sadar betapa brengsek dirinya, betapa jahat bangsanya. Sebuah refleksi diri bahwa untuk ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan itu, salah satu pelakunya adalah kita sendiri.

Itulah kehebatan novel itu, kata kawan saya. Kekuatan yang membuatnya jadi cermin. Kekuatan yang menerbitkan rasa malu tak terkira, tapi juga membuat banyak orang Belanda bersedia melewati perasaan tersebut. Tidak semua seperti itu, memang. Namun, para pembaca Max Havelaar atau De Stille Kracht yang tersadarkan juga tidak sedikit.

Lantas, apa arti kisah pertemuan saya dengan orang Belanda dan omong-omongan kami tentang kesusastraan Belanda di Hindia untuk Indonesia di masa sekarang?

Saya punya sedikit kenangan kecil bertahun lampau dengan sebuah buku. Judulnya Saksi Mata karya Seno Gumira Ajidarma. Sampai hari ini saya masih menganggap buku itu sebagai kumpulan cerpen terbaik di Indonesia. Selain karena kisah-kisahnya, gaya menulisnya, terutama karena pengaruhnya (sastra maupun politik) terhadap saya pribadi.

Seperti banyak orang tahu, buku tersebut berisi cerita-cerita tentang pendudukan (militer) Indonesia di Timor Leste. Terutama selepas insiden Santa Cruz, Dili, 1991.

Jujur saja, sebelum membaca buku itu, saya tak tahu-menahu tentang Timor Timur (nama yang kita kenal waktu itu). Dan, menganggapnya sebagai provinsi bungsu (ke-27) yang sah. Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia.

Namun, selepas membaca buku tersebut ketika masih mahasiswa, pikiran saya perlahan mulai berubah. Yang sangat mengganggu saya terutama bukan para klandestin yang disiksa, kepala manusia yang ditancapkan di pagar depan rumah, melainkan orang-orang yang melakukan penyiksaan itu.

Kenapa? Sebab, saya melihat wajah sendiri. Kita. Tentu kita tak melakukannya langsung. Namun, bagaimanapun, mereka mewakili kita: Indonesia.

Saya yakin banyak mahasiswa naif seperti saya terbuka matanya dengan buku tersebut, setidaknya di masa sebelum 1998. Tuntutan turunnya Soeharto berkelindan waktu itu dengan simpati dan dukungan untuk kemerdekaan Timor Leste. Saya rasa, penting bagi kita mengakui kebiadaban diri, didera rasa malu karena pengakuan itu, dan melewatinya.

Dengan mengingat pengalaman itu, saya bisa mengerti penjelasan kawan saya mengenai pengaruh Max Havelaar bagi pembaca Belanda di masa lalu. Bukan hanya itu, saya yakin ini bisa juga berlaku untuk dosa-dosa kolektif kita lainnya sebagai sebuah bangsa.

Bahkan, mungkin kita tak perlu menunggu ada buku dahsyat semacam buku-buku itu. Daya gugah tersebut bisa kita peroleh dari mana pun: film, berita, buku penelitian, atau lainnya. Yang terpenting adalah kehendak untuk membuka diri, kemudian mengakui kesalahan-kesalahan kolektif kita, bahkan meskipun kita tak terlibat secara langsung.

Maukah kita, misalnya, mengakui dosa-dosa kita sebagai bangsa atas penculikan dan penghilangan aktivis di masa reformasi, sebagaimana pembunuhan Munir juga dosa kita? Dan barangkali sama sulitnya dengan yang lain-lain bagi sebagian besar bangsa Indonesia, bersediakah mengakui dosa-dosa kita di Papua?

Dalam sejarah banyak negeri, pengakuan sebuah bangsa secara kolektif atas dosa-dosa mereka akan menjadi penggedor bagi langkah-langkah besar mereka di masa selanjutnya. Para elite politik sering kali merupakan orang terakhir yang memiliki rasa malu atas dosa-dosa mereka. Namun, sekumpulan warga biasa bisa bergerak lebih dulu untuk kemudian memaksa mereka. Mulailah membaca tentang reformasi, Munir, dan Papua sekarang juga. Itu akan mempermalukan kita, memang, seperti orang Belanda merasa malu saat membaca Max Havelaar. Tapi, kita harus melewatinya.

Diterbitkan di Jawa Pos, 15 Desember 2018.

Politik yang Mengancam

Politik kita hari ini memang sangat riuh. Dan terdengar semakin berisik ketika nama Tuhan mulai dibawa-bawa. Sekelompok partai politik diklaim seseorang sebagai partai Tuhan, sedangkan lawannya dianggap partai setan. Selembar bendera menjadi perdebatan sengit karena berisi ikrar keesaan Tuhan. Jangan lupa, bahkan ada orang yang menganggap bencana sebagai azab Tuhan karena perilaku atau pilihan politik.

Dalam skala kecil yang remeh, itu juga terjadi. Tak jauh dari rumah saya di pinggiran Jakarta, pada sebuah tanah kosong di pinggir jalan, berdiri papan pengumuman.

Yang menarik adalah apa yang tertulis di sana, yang sekilas terlihat seperti sebaris doa: “Ya Allah, aku rela mendapat azab dari-Mu jika membuang sampah di sini. Amin YRA.”

Seingat saya, itu bukan satu-satunya pengumuman sejenis. Ada beberapa variasi lain di tempat yang berbeda. Semua diawali dengan “Ya Allah”, dilanjutkan dengan “aku rela masuk neraka” atau “aku rela miskin tujuh turunan”.

Akhirannya, jika bukan “buang sampah sembarangan”, tentu saja “kencing sembarangan”. Kita bisa menemukannya di gang yang gelap, di pinggir kali, atau di halaman rumah kosong.

Jika urusan sampah di lingkungan perumahan -yang seharusnya merupakan pekerjaan ketua RT- saja diserahkan kepada Tuhan, saya rasa tak mengherankan jika untuk hal lain, politik misalnya, Tuhan pun dibawa-bawa. Orang bisa berkilah bahwa Tuhan memang ada di mana-mana dan segala hal ada atas kehendak-Nya. Tetapi, saya kira persoalannya tak semata-mata itu.

Kita bisa belajar banyak dari papan ancaman azab tersebut dengan mencoba membacanya secara lebih teliti. Apa yang tertancap di sana bukan semata-mata sebuah pengumuman. Juga bukan sesederhana sebaris doa aneh. Ada sesuatu yang lebih dari itu, yang tersirat.

Memang pengumuman semacam itu bisa dianggap sebagai unjuk diri bahwa kita manusia religius. Kita manusia yang masih percaya kepada Tuhan, yang mengawasi perilaku kita. Tapi, di baliknya, kita bisa menangkap sejenis rasa frustrasi. Kita bisa membayangkan si pemilik tanah didera ketidakpercayaan pada tingkah laku manusia lain. Ia tak percaya pada kinerja ketua RT, juga para petugas kebersihan.

Bisakah hal itu diterapkan dalam skala yang lebih luas, terhadap jargon-jargon politik? Apakah dengan membawa nama Tuhan juga menunjukkan rasa frustrasi sekelompok orang?

Bisa jadi, meskipun sumber rasa frustrasinya bisa bermacam-macam. Termasuk kemungkinan rasa frustrasi kepada dirinya sendiri. Karena tak mampu mengubah tatanan dunia sebagaimana diharapkan. Maka, sekali lagi, ia mengharapkan sesuatu di luar dirinya.

Satu hal yang paling menarik adalah bagaimana nama Tuhan ini diekspresikan. Jika kembali ke doa aneh tersebut, segera kita merasakan sesuatu yang nyata: sebuah ancaman. Kata-katanya memang tak persis seperti itu, tapi artinya jelas. Jika membuang sampah di sini, kau akan memperoleh azab. Jika kencing sembarangan, kau akan masuk neraka atau miskin tujuh turunan.

Tuhan dihadirkan bukan sebagai pembawa harapan yang menyenangkan, atau sebagai penyelamat untuk segala hal, tapi sebagai penghukum. Lebih lucunya lagi, hukuman Tuhan hadir bukan lagi karena perkara berbuat dosa, tapi karena urusan tata tertib hidup di dunia.

Tiba-tiba saya juga teringat dengan ancaman jenazah yang tak akan disalati jika ia atau keluarganya memilih calon tertentu di pemilihan kepala daerah tahun lalu. Tak ada bedanya, bukan?

Mungkin berlebihan membandingkan situasi dunia politik kita dengan urusan membuang sampah sembarangan. Meskipun begitu, ketika nama Tuhan dilibatkan, baik sebagai upaya untuk menakut-nakuti maupun sebagai sikap melemparkan urusan, manusia menjadi tersingkir. Manusia diasumsikan tak lagi perlu mengurusi urusan sendiri. Atau dianggap tak mampu melakukannya.

Bayangkan jika urusan sampah sungguh-sungguh selesai dengan doa aneh minta diazab. Saya kira masyarakat tak perlu lagi memiliki ketua RT, tak perlu lagi ada dinas kebersihan, dan tak perlu risau dengan segala limbah maupun gerakan daur ulang. Pemerintah Jakarta tak perlu bertengkar dengan masyarakat dan pemerintah Bekasi untuk urusan pembuangan sampah, apalagi sampai mengeluarkan anggaran besar.

Hal yang sama bisa kita terapkan dalam urusan yang lebih luas sebagaimana nama Tuhan dilibatkan dalam jargon-jargon politik. Pejabat pemerintah tak perlu pusing memikirkan bagaimana mengatasi banjir, atau sebaliknya, kemarau berkepanjangan. Ia hanya perlu mengumpulkan orang di stadion dan ramai-ramai berdoa. Gubernur juga hanya perlu menancapkan pengumuman sejenis di tiap-tiap sungai.

Dalam kasus membuang sampah sembarangan di dekat rumah, setiap hari saya masih melihat sampah di sana. Saya tak tahu siapa yang membuangnya, apakah orang tersebut memperoleh azab atau tidak, seketika atau kelak. Yang saya tahu, ancaman itu ternyata tak berguna sama sekali.

Di titik ini, saya mencoba membayangkan pembacaan yang berbeda. Barangkali si pemilik tanah tak benar-benar hendak mengancam, apalagi merendahkan posisi Tuhan hingga pada pengurus sampah.

Ia mungkin tengah mengingatkan kita bahwa kita tak becus mengurus perilaku sendiri. Bahwa kita tak punya malu. Bahwa kita mengaku beragama, tapi moral kita buruk. Papan pengumuman itu sejenis cermin untuk mengolok-olok.

Jika tujuannya seperti itu, rakyat yang frustrasi terhadap kegaduhan para politikus yang membawa nama Tuhan dan agama mungkin bisa membalas. Kita bisa memasang pengumuman di depan istana, misalnya, dengan tulisan: “Ya Allah, aku rela memperoleh azabmu jika tak menyelesaikan pelanggaran HAM di negeri ini.” Dan di depan gedung DPR: “Ya Allah, aku rela miskin tujuh turunan jika tertidur saat sidang.”

Kenapa tidak? Sepertinya itu tak melanggar aturan, bukan? Masak rakyat terus yang diancam dan ditakut-takuti?

Diterbitkan di Jawa Pos, 17 November 2018.

Banjir Kebohongan

Ada sebuah dongeng tentang seorang anak yang di sore hari sering berteriak dari pinggiran desa meminta tolong, ”Serigala! Serigala!”

Tapi, setiap kali penduduk desa berhamburan untuk menyelamatkannya, diketahui bahwa teriakan itu bohong belaka. Hingga suatu hari, si anak sungguh-sungguh dihadang serigala dan dia berteriak meminta tolong. Kali ini nahas, tak lagi ada yang percaya kepadanya.

Dalam beberapa waktu terakhir, politik Indonesia penuh dengan seliweran kabar bohong. Beberapa barangkali hanya mengundang geleng kepala.

Tapi, beberapa yang lain membuat masyarakat bereaksi dan para pelakunya diseret ke pengadilan.

Yang terakhir, dan saya yakin bukan puncaknya, adalah kasus yang menimpa Ratna Sarumpaet. Seniman teater itu diberitakan oleh kawan-kawan koalisi politiknya mengalami penganiayaan oleh orang tak dikenal di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Belakangan, masyarakat (dan polisi) menemukan, wajah Ratna yang bengkak ternyata merupakan efek operasi plastik.

Banyak yang percaya pelaku-pelaku kebohongan itu pada akhirnya akan bernasib seperti si anak dan teriakannya. Mereka akan dimakan serigala kebohongannya sendiri.

Contoh kasus Ratna. Tak berapa lama setelah kebohongannya terbongkar, dia ditangkap di bandara sebelum terbang ke Cile. Bahkan, meskipun dia mengaku hendak menghadiri Konferensi Internasional Dramawati Ke-11, orang telanjur tak percaya. Banyak orang yang menudingnya hendak kabur dari masalah hukum.

Benarkah hal ini selesai hanya dengan membongkar kebohongan dan pelakunya kehilangan kepercayaan? Saya tak yakin. Pokok utamanya bukan soal kebohongan yang terkuak atau pelakunya ditangkap dan tak lagi dipercaya.

Pokok soalnya, kebohongan-kebohongan itu seperti nyaris tanpa akhir. Bermunculan setiap waktu, diteriakkan bahkan oleh orang yang berbeda-beda.

Jelas, ini bukan masalah kebohongan yang bisa dihadapi dengan pesan moral semacam, “Jika kau berbohong, hidungmu akan terus memanjang”. Bahwa tak ada asap tanpa api. Untuk menjelaskan kebohongan yang ditutupi pasti akan terkuak.

Bukan. Ini bukan saatnya kita ceramah masalah itu.

Masih ingat kartun Donald Trump dengan hidung menyerupai Pinocchio pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat? Pesan moral jadi tak lagi penting.

Kenyataannya, Trump bahkan terpilih sebagai presiden Amerika Serikat meskipun banyak yang membuktikan kebohongan-kebohongannya. Di sini pun saya yakin, kebohongan tak akan berakhir hanya karena Ratna Sarumpaet ditangkap polisi dan bahkan dibuang kawan-kawannya sendiri.

Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan jika kebohongan semacam itu datang ganti-berganti? Dari waktu ke waktu?

Kita kembali ke kisah si anak yang diterkam serigala karena kebohongannya. Bayangkan, pada saat yang sama, seorang nenek berteriak-teriak karena cucunya tenggelam di sungai.

Belum usai mereka memeriksa kebenarannya, seorang petani berteriak ada gerombolan begal mencuri sapi ternaknya. Seorang istri menangis karena anak di kandungannya hilang dicuri. Seseorang membawa kabar karena gunung di daerah mereka akan meletus. Penduduk lain minta tolong karena ada perampok di rumahnya.

Setelah peristiwa dengan si anak dan kebohongan serigalanya, tentu penduduk menyangsikan semua kabar tersebut. Dan berharap bisa memeriksa kebenarannya satu per satu.

Tapi, yang mana? Dan jika mereka bisa berhasil membongkar kebohongan yang satu, apakah mereka akan bergerak ke kebohongan yang lain? Jika mereka kemudian menemukan sebagian besar adalah kebohongan, bagaimana dengan berita yang benar?

Simulasi semacam itu kini benar-benar terjadi pada era digital dengan penetrasi media sosial yang luar biasa di masyarakat. Sebelumnya, dunia digital ditandai dengan keadaan ketika informasi disajikan melimpah kepada kita.

Mari kita tengok berbagai informasi yang berseliweran di waktu yang kurang lebih sama di seputar kasus Ratna Sarumpaet. Sandiaga Uno menyatakan, makan nasi dan ayam di Singapura lebih murah daripada di Jakarta.

Apakah itu benar atau salah? Anda akan menemukan banyak orang sibuk untuk membantah maupun mendukung pernyataan tersebut.

Lantas, bagaimana dengan pernyataan Ma’ruf Amin yang bilang mobil Esemka akan meluncur bulan Oktober? Benar atau salah? Bergantung pihak mana, orang akan membela atau membantahnya juga.

Kita bisa menemukan informasi sejenis, juga pada hari-hari mendatang. Polanya sama: sebagian besar ada hubungannya dengan politik.

Apa yang bisa kita pelajari dari semua keributan ini? Bagi saya jelas, para elite politik dari berbagai kubu tengah menyeret kita dalam banjir semacam ini. Teriakan-teriakan minta tolong dan cari perhatian yang tak jelas. Kita dibuat bingung, ragu, saling curiga, dan dalam keadaan seperti itu, mereka berharap kita bisa dikendalikan.

Tujuannya hanya satu tentu: ambisi kekuasaan mereka belaka, bahkan meskipun taruhannya melihat kita tenggelam satu per satu. Tenggelam dalam pertikaian tanpa akhir, tenggelam dalam keributan yang tidak produktif.

Banjir jelas sulit dihadang. Tapi, kita bisa menyelamatkan diri dengan menolak tenggelam bersama mereka. Menolak terseret arus. Terutama jika tak mampu membuat mereka berhenti menciptakan banjir kebohongan.

Diterbitkan di Jawa Pos, 10 Oktober 2018.

Karena Tribalisme Tak Dikelola Seutuhnya

Catatan Sepak Bola

Ada apa di balik kebrutalan supoter Persib yang mengeroyok hingga mati seorang suporter Persija bernama Haringga Sirila? Pertama, jelas itu kasus pembunuhan dan harus ditangani sebagai kasus kriminal berat. Kedua, yang membuatnya berbeda dari kasus pembunuhan umumnya, meskipun pembunuhan tetaplah pembunuhan, ada unsur tribalisme yang menyedihkan di sini, dan jelas penanganannya tak bisa dilepaskan dari pokok penting tersebut.

Sepak bola modern memang merupakan wujud baru dari tribalisme, dengan kultus nyaris buta kepada klub dengan segala ritual pemujaannya. Jika sepak bola merupakan agama, stadion sebagai altar tempat pemujaan, maka klub sepak bola merupakan ordo-ordo di mana orang mengelompokkan diri dalam sejenis kesukuan. Sialnya, klub sepak bola kemudian tak hanya menjadi bagian dari ekosistem sepak bola itu sendiri, ordo bagi satu agama, tapi merembet menjadi identitas bahkan di luar persepakbolaan, terutama ketika pranata sosial tradisional mulai hancur perlahan-lahan.

Tengok misalnya Jakmania dan Persija. Orang akan berpikir bahwa Persija merupakan klub sepak bola Jakarta, maka suporternya yang sebagian bergabung atau menggabungkan diri menjadi Jakmania dibayangkan sebagai orang Jakarta pula. Kenyataannya tidak begitu.

Di pinggiran, di wilayah-wilayah yang secara administrasi masuk ke Depok, Bekasi, Tangerang, bahkan Karawang, dengan mudah kita akan menemukan kantong-kantong suporter Jakmania. Siapa mereka? Bisa jadi mereka memang orang-orang Jakarta yang tergusur oleh pembangunan dan harus menetap di luar wilayah Jakarta. Hal ini saya yakin juga berlaku untuk klub sepak bola lain dan suporternya, bahkan termasuk klub sepak bola mancanegara.

Problem terbesar kenapa kasus kebrutalan suporter ini terus-menerus terjadi, saya pikir terletak dalam keengganan mengelola unsur tribalisme ini secara menyeluruh. Kita tahu kebrutalan suporter hingga menewaskan sesama suporter bukan kali ini saja terjadi. Jika harus menyebut, sekelompok suporter Persija juga pernah melakukannya, tapi tentu saja ini tak bisa dijadikan pembenaran atas kasus yang baru terjadi. Pertanyaan pentingnya, kenapa ini terus terjadi dan apa upaya radikal untuk menghentikan kebrutalan ini?

Pada dasarnya naluri tribalisme dalam sepak bola modern sudah banyak diketahui dan bahkan dengan jitu dimanfaatkan. Kelangsungan sepak bola modern sebagai industri rasanya tak akan sebesar ini tanpa kesadaran akan adanya sentimen kesukuan ini. Ikatan yang kuat antara suporter dan klub mereka tak hanya memastikan stadion dipenuhi umat pemuja, tapi juga menjamin penjualan merchandise dan menjadi alasan kuat untuk menarik sponsor.

Dalam sepak bola Indonesia, ikatan-ikatan primordial baru ini bahkan seringkali dianggap sebagai pintu masuk untuk memperoleh dukungan politik. Tak mengherankan jika kepala daerah atau politikus lokal merasa harus mengidentifikasikan diri dengan klub setempat. Bahkan ketua umum PSSI tak mau meletakkan jabatannya meskipun ia terpilih sebagai gubernur.

Industri sepak bola mengeksploitasi sentimen tribalisme ini untuk tujuan-tujuan ekonomi dan politik, tapi gagal mengelola aspek-aspek primitifnya. Kegagalan inilah yang selalu membawa banyak masalah, dari sekadar vandalisme fasilitas stadion, kerusuhan di lapangan, hingga tawuran dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Untuk memahami selintas kecenderungan tribalisme ini, kita bisa menengok sejenak kepada sebuah novel penting yang banyak menjadi rujukan bahkan para ilmuwan. Novel ini memang tak ada hubungannya dengan sepak bola, tapi barangkali bisa membuat kita paham mengenai perilaku suporter. Novel ini berjudul Lord of the Flies, karya William Golding.

Secara singkat novel ini berkisah tentang sekelompok anak yang terdampar di sebuah pulau selepas pesawat mereka jatuh. Terisolir dari mana-mana, mereka secara alamiah membentuk kelompok, kemudian suku. Ada hasrat untuk mengatur diri sendiri, hasrat untuk berkuasa, pada saat yang sama, juga timbul persaingan, rasa cemas akan ditinggalkan, di mana aspek-aspek negatif ini akan berakhir menjadi semua memangsa semua.

Suporter sepak bola bisa dilihat dari kaca mata itu juga. Ada hasrat untuk mengelompokkan diri, tentu terpusat pada satu klub. Di dalam kelompok akan tercipta suatu persaingan antara kelompok-kelompok kecil, siapa lebih berkuasa atas yang lain. Dan pada saat yang sama, jangan lupa keberadaan kelompok lain. Sementara klub mereka bersaing dalam kompetisi yang resmi, kelompok suporter dengan beragam masalah mereka juga berkompetisi satu sama lain, kali ini tanpa wadah yang jelas.

Sifat tribalisme ini seharusnya bisa dikelola dengan memberi ruang bagi kelompok-kelompok suporter sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitas persepakbolaan. Suporter seharusnya menjadi bagian dari klub, sehingga ambisi tribalisme bisa disalurkan ke lapangan. Ke dalam pertandingan, melalui klub.

Suporter di Indonesia dalam tingkat tertentu mirip anak-anak di Lord of the Flies. Mereka hidup di alam rimba yang tak ada hukum, tak ada aturan main. Mereka berebut untuk menancapkan panji-panji kelompok, dan pada titik tertentu mengobarkan perang.

Mereka tercampak dari sistem persepakbolaan itu sendiri. Sebagian besar dari mereka tak pernah punya akses terhadap kebijakan-kebijakan klub. Pada saat yang sama, mereka terus dieksploitasi untuk kepentingan klub dan industri sepakbola secara umum. Kompetisi mereka berkobar di luar lapangan. Menjadi kebrutalan.

Lihat bagaimana sikap PSSI, otoritas tertinggi sepak bola, atas kasus ini. Mereka hanya menyampaikan belasungkawa, menyerahkan tragedi ini kepada kepolisian. Seolah PSSI tak punya wewenang apa pun. Padahal jelas, PSSI memiliki otoritas, tapi enggan mempergunakannya. Itu bukti bahwa masalah suporter seolah bukan masalah sepakbola.

Mengelola tribalisme suporter seharusnya merangkul mereka menjadi bagian dari klub, dan dalam hal ini, klub seharusnya ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dengan kata lain, Persib seharusnya bertanggung jawab atas tragedi ini. Otoritas sepak bola seharusnya punya nyali untuk bertindak, misalnya mendiskualifikasi atau menghukum Persib tidak bertanding selama sekian tahun. Menghukum Persib hanya bertanding tanpa penonton mempertunjukan sikap lembek, mendidik klub untuk tak pernah bertanggung jawab dan merasa tak perlu mengelola suporternya.

Jika suporter bisa kita anggap rakyat, jelas ada keengganan para pemegang otoritas, elit sepak bola, untuk berbagi kuasa dengan mereka.

Kematian Haringga tak hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga wujud nyata bahwa suporter hanya dianggap ada untuk dieksploitasi secara ekonomi dan politik. Nyawa mereka hanya berharga beberapa pertandingan tanpa penjualan tiket. Itu membuat tragedi ini lebih memilukan lagi.

Diterbitkan di Jawa Pos, 25 September 2018.

Usaha Membaca Secara Anarki

Pada umur awal dua puluhan, untuk pertama kalinya Emma Goldman menonton dan mendengar orasi John Most, seorang anarkis pendahulunya. Dengan gelegak jiwa anak muda, Emma membayangkan dirinya bisa mencapai taraf tersebut: bicara berapi-api di depan kerumunan massa, memengaruhi dan menggerakkan mereka. Butuh beberapa tahun untuknya menyadari bahwa, “aku tak lagi percaya kata-kata lisan”, dan meyakini “betapa rapuhnya itu untuk membangunkan kesadaran, bahkan emosi.” Ia menganggap orasi semacam itu hanya meninggalkan kesan yang sejenak, yang terbaik darinya adalah mengguncang keyakinan orang, tapi tak mencukupi untuk membawa mereka kepada kesadaran untuk belajar dan berpikir secara mendalam.

Ia mulai menulis banyak esai-esai politik sambil memperkenalkan anarkisme. Ia menulis tentang problem mayoritas-minoritas, tentang psikologi kekerasan, penjara, patriotisme, emansipasi perempuan, bahkan pernikahan dan cinta. Hingga pertanyaan berikutnya muncul: memangnya apa itu anarkisme? Sebagai sebuah paham, seperti apa metodenya? Pertanyaan itu sangatlah lumrah, apalagi jika dibandingkan dengan sepupu “kiri”nya, Marxisme, yang sangat ketat dan cenderung punya hasrat untuk “mengilmu-pengetahuan”kan filsafat progresif.

Dalam esainya tentang anarkisme, Emma memberi sedikit gambaran yang saya pikir berguna untuk pembicaraan kita selanjutnya. Ia mencoba menjawab tuduhan banyak kelompok bahwa anarkisme sangatlah tidak praktis, dengan mengatakan:

“Skema praktis (ia mengutip Oscar Wilde), merupakan sesuatu yang memang sudah berjalan, atau skema yang memang bisa dijalankan di suatu kondisi yang sudah ada, tapi masalahnya justru kondisi yang ada inilah yang kita tentang, dan skema apa pun yang bisa berjalan di kondisi ini jelas salah dan tolol.”

Kita bisa menduga ketika ia bicara “kondisi yang ada” merujuk kepada kondisi sosial, politik dan ekonomi, tapi saya pikir secara tersirat juga bicara tentang kondisi struktur pengetahuan. Ilmu pengetahuan dengan segala metodenya merupakan wilayah yang sama kakunya, penuh hirarki, penuh lembaga-lembaga otoritatif, dan terkadang bisa dibilang jauh lebih mapan daripada keadaan sosial, ekonomi, apalagi politik secara umum. Emma memberi kita jalan keluar: “Anarkisme, setidaknya sebagaimana saya mengerti, mewariskan kebebasan untuk mengembangkan sistem uniknya sendiri, selaras dengan kebutuhan.”

Ia bicara tentang pembebasan terus-menerus, pemberontakan terus-menerus terhadap keadaan yang salah dan curang ini. Dengan kata lain, skema harusnya sesuatu yang lentur, dan bukan sebuah sistem yang akhirnya memenjarakan diri sendiri.

Dalam konteks inilah saya ingin mengajak untuk melakukan ini, setidaknya, dalam cara kita membaca. Membaca apa pun, novel, puisi, traktat, bahkan iklan di jalanan, sebagai tindakan untuk terus-menerus membebaskan diri dan memberontak, sebab dalam tindakan yang seolah remeh ini, pembaca terus-menerus dihadapkan kepada begitu banyak otoritas: kuasa pengarang, kuasa pengetahuan, bahkan kuasa modal yang menyediakan apa yang bisa kita baca. Persis dalam titik inilah saya rasa Benedict Anderson melakukan dan menunjukkannya melalui buku Di Bawah Tiga Bendera: Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial.

***

Di masa sekarang, mungkin tak terbayangkan sebuah novel bisa menggerakkan sebuah bangsa, juga memberi landasan bagi imajinasi tentang bangsa tersebut, yang memang belum ada ketika novel itu diterbitkan, dan penulisnya tak hanya menjadi seorang martir, tapi juga dianggap sebagai Bapak Pendiri Bangsa. Tapi itu terjadi pada Noli me Tangere (serta sekuelnya, El Filibusterismo) serta sang penulisnya, Jose Rizal.

Filipina, seperti ditunjukan oleh Ben Anderson, jikapun menjadi warga negara Republik Global Kesusastraan, tentunya hanya warga pinggiran saja. Tak hanya di masa ketika Jose Rizal hidup di mana produksi novel-novel besar dimonopoli Perancis dan Inggris, yang lalu dibayang-bayangi dan diteruskan oleh Amerika dan Rusia, tapi bahkan sampai sekarang bisa dibilang masih saja merupakan warga pinggiran saja, sebagaimana apa yang terjadi dengan seluruh kesusastraan di wilayah Asia Tenggara ini. Siapa penulis Filipina yang Anda baca (atau setidaknya Anda kenal namanya) selepas Jose Rizal? Saya yakin sebagian besar di antara kita muncul dengan pikiran kosong.

Tapi kenapa novel itu bisa mencuat dari pinggiran, bersanding dengan raksasa-raksasa lain dari pusat-pusat Republik Global Kesusastraan ini? Ben meminjam argumentasi kuat Pascale Casanova bahwa “penulis-penulis pinggiran … menemukan orisinalitasnya saat berusaha mendobrak … menentang premis-premis yang berlaku dengan gaya yang berbeda.”

Saya rasa di sinilah Ben menunjukkan kejeniusan Rizal yang menentang “premis-premis yang berlaku dengan gaya yang berbeda” tersebut, sebab ini mengisyaratkan bahwa Rizal mengetahui terlebih dahulu “premis-premis yang berlaku” untuk menciptakan “gaya yang berbeda”. Sesuatu yang tentulah sulit dilakukan dari pinggiran, tapi menjadi mungkin dalam kasus Rizal. Ben menjelajah berbagai kemungkinan, melintasi batas-batas teritori, tak hanya bangsa-negara dan kebudayaan, tapi disiplin-disiplin ilmu, dari usaha melakukan perbandingan sastra, hingga sejarah ekonomi dan kolonial, bahkan pertarungan ordo-ordo gereja.

Seperti kaum anarkis yang mencoba merubuhkan segala sekat bangsa-bangsa, tradisi, dan otoritas, demikianlah pula sang novelis bekerja bersama kesusastraannya. Menilik kedua novelnya, meskipun secara khusus Ben menunjukkan novel keduanya, kita serasa melihat berbagai saling-silang tradisi kesusastraan lintas-bangsa melebur di sana, tak hanya berbaur tapi juga dipermainkan oleh sang penulis. Jose Rizal memang sedikit beruntung dalam hal ini: ia tak semata-mata anak Filipina, ia bisa dibilang anak global tak hanya secara pikiran, tapi juga bahkan secara fisik.

Tapi yang terpenting bukan semata-mata sumber-sumber berharga kesusastraan global yang secara istimewa bisa diaksesnya, melainkan bagaimana Jose Rizal mempergunakan itu semua untuk tujuan-tujuan “praktis”nya. Persis seperti dalam bayangan saya ketika merujuk kata-kata Emma Goldman, bahan-bahan kesusastraan yang disediakan untuknya dari berbagai peradaban itu dipergunakannya dalam konteks yang sangat berbeda: Filipina dan angan-angan kebebasannya.

Persis seperti dinamit yang ditemukan oleh Alfred Nobel, yang barangkali diciptakan demi memenuhi kebutuhan untuk meledakkan gunung-gunung demi eksploitasi pertambangan, di tangan kaum anarkis menjadi senjata ringkas yang bisa dibawa ke mana-mana dan mendobrak kebekuan zaman. Kita akan melihat bagaimana Ben menunjukkan seperti apa kesusastraan dan tradisi Eropa yang tersedia untuk Jose Rizal, bisa dipergunakannya bagaikan dinamit oleh kaum anarkis.

***

Saya bertemu Ben Anderson untuk pertama kali sekitar satu dekade yang lalu. Kami bicara tentang tempat-tempat di Jawa yang sering dikunjunginya, atau pernah dan ingin dikunjunginya kembali, dan sesekali menyarankan saya mengunjungi tempat-tempat tersebut. Adakalanya tempat-tempat itu demikian acaknya, dari mulai satu situ di Tasikmalaya selatan yang menurutnya dipenuhi kalong-kalong raksasaa, hingga sarannya untuk mengunjungi masjid yang pernah menjadi pusat Darul Islam di Garut, yang menyajikan percampuran arsitektur menarik.

Tapi di antara semua saran-sarannya, ia beberapa kali meminta saya membaca satu novel dari pengarang yang nyaris tak dikenal, setidaknya saya tak kenal namanya sampai Ben menyebut nama itu: Hino Minggo dengan seri bukunya berjudul Six Balax. Ia tak pernah mengajak saya membicarakan penulis-penulis sastra Indonesia dengan nama-nama besar, tidak juga menyarankan saya membaca nama-nama penulis tersebut. Melalui surel, atau ketika bertatap muka, satu-satunya penulis yang dengan ngebet disarankannya kepada saya hanyalah Hino Monggo.

Saya memang tak langsung menuruti sarannya, karena bukan hal yang gampang menemukan buku Hino Minggo. Dan ketika akhirnya saya menemukan buku itu, membacanya, saya terpana lama sambil berpikir keras, “Apa yang sedang Ben coba sarankan kepada saya?”

Six Balax sendiri dengan cepat memang menarik hati saya ketika membacanya. Itu kisah tentang detektif polisi dengan bandit-bandit tengil kelas coro, berbaur dengan gaya bahasa yang campur-aduk, adegan-adegan slapstik, komentar-komentar cunihin, hingga pesan moral yang seringkali agak brengsek. Meskipun saya merasa terhibur dengan bukunya, saya tak berpikir itu akan berguna bagi kerja kesusastraan saya, hingga saya mencoba untuk membaca “secara anarki” saran Ben Anderson tersebut.

Saya rasa ia menyadari latar belakang selera saya pada novel-novel hiburan semacam itu. Saya pembaca novel-novel horor dan silat, dan tak menyangkal pengaruh besar genre tersebut dalam karya yang saya tulis. Tapi saran Ben untuk membaca Six Balax membuat saya menjelajah ke berbagai karya lain, yang barangkali sama terlupakannya. Bahkan jika pun populer, barangkali tak memperoleh tempat dalam ruang-ruang emas kesusastraan dan kebudayaan Indonesia.

Di titik inilah saya menjelajah dari satu buku ke buku lain, dalam semangat “saran Ben untuk membaca Six Balax”. Saya tak hanya membaca kembali novel-novel silat (dari Kho Ping Hoo, SH Mintardja, Bastian Tito) dan novel horor (dari Abdullah Harahap hingga Tara Zagita), tapi juga menapaki kembali komik-komik Petruk-Gareng karya Tatang S, romans La Rose, hingga novel ala pulp fiction semacam Kaptin Umar Bey karya S. Puteradjaja. Sekali lagi, mereka mungkin tak memperoleh ruang emas yang sama dalam kesusastraan dan kebudayaan Indonesia sebagaimana mereka menempatkan Idrus, Sutan Takdir Alisjahbana, Iwan Simatupang, Chairil Anwar. Tapi selepas mengunjungi karya-karya ini, saya tak bisa mengelak dari sejenis pencerahan: saya melihat Indonesia, barangkali dengan mata dan perasaan yang jauh lebih segar.

Pikiran itu semakin menjadi-jadi setelah membaca Di Bawah Tiga Bendera, dengan silang-sengkarut kisah Jose Rizal dan Isabelo de los Reyes bersama pembentukan nasionalisme (bahkan identitas) Filipina. Menyadari bahwa wilayah yang kini menjadi Filipina tersebut terpisah-pisah tak hanya secara geografis, tetapi juga suku dan adat-istiadat, Isabelo menceburkan diri kepada kajian-kajian folklore. Mungkin bukan niat utamanya, tapi secara tak langsung ia membentuk sejenis dasar bagi imajinasi tentang Filipina. Pada saat yang kurang-lebih bersamaan, Jose Rizal meminjam dari berbagai khazanah luar, sebagaimana ditelusuri dengan detail oleh Ben, untuk menciptakan imajinasi mungkin tentang hal yang sama, dengan cara yang berbeda.

Membaca buku ini, dan kemudian mengikuti saran Ben dengan menafsirkannya secara agak liar, setidaknya bagi saya memberi sejenis titik pijak untuk melihat Indonesia, setidaknya sejarah kesusastraan Indonesia, dengan kacamata yang baru. Seperti bintang-bintang di langit kita gambar ulang membentuk rasi-rasi baru dalam konteks seperti “komparasi ilmu falak” yang disebut Ben.

***

Tentu saja menemukan cara baru bukan pokok pentingnya, demikian pula “komparasi ilmu falak” juga bukan pokok pentingnya. Kembali ke buku Benedict Anderson yang jadi tali simpul bagi pembicaraan ini, saya ingin mengutip apa yang ditulisnya di pendahuluan: “Atas nama kebebasan individu, anarkisme juga terbuka pada penulis-penulis dan seniman ‘borjuis’ (hal yang tak berlaku dalam Marxisme institusional). Meski sama sengitnya terhadap imperialisme, anarkisme tidak memendam syak wasangka teoritis terhadap paham-paham nasionalis ‘kecil’ dan ‘ahistoris’, termasuk yang berkembang di negeri jajahan.

Dalam kasus Jose Rizal, bisa jadi ia meminjam tradisi cerita bersambung yang antara lain dipelopori oleh Charles Dickens dan Eugene Sue, yang seringkali tujuan utamanya untuk hiburan, untuk merekatkan pembaca terus-menerus ke halaman koran/majalah yang menerbitkannya, dengan suspens dan kejutan dibuat dari episode ke episode; bisa pula ia meminjam bahasa Spanyol, yang merupakan bahasa kolonial yang bahkan tak memiliki akar mendalam di negerinya — mungkin hanya tiga persen yang bisa mempergunakannya di masa itu; tapi novelnya menjadi semacam dinamit dengan daya gebuk, membuatnya ditakuti penguasa kolonial dan para pemimpin gereja (bahkan dalam ketidakberdayaannya), dan memberi api bagi sebangsanya untuk memimpikan kebebasan.

Dengan cara seperti itulah barangkali kita bisa membaca apa pun dengan cara apa pun, bahkan melenceng jauh dari niat-niat di balik bacaan tersebut. Maraknya novel-novel romans yang muncul di tahun 70an, dengan tokoh-tokoh (dan juga penulis perempuan seperti La Rose, Marga T dan lain-lainnya), bahkan dengan sampul-sampul buku yang dipenuhi wajah perempuan, bisa jadi di satu sisi merupakan eksploitasi kapital (dan dunia hiburan) atas perempuan; tapi kenapa tidak dibaca dengan cara yang progresif, katakanlah sebagai momentum bagi wacana untuk merebut ruang-ruang budaya yang bisa jadi sebelumnya didominasi oleh wajah lelaki (sebagai perbandingan, lihat poster-poster para pahlawan di dinding kelas, yang umumnya didominasi wajah lelaki).

Kemunculan berbagai genre seperti cerita silat, horor, pulp fiction, komik banyolan, atau seri seperti Six Balax, juga di era Orde Baru, di satu sisi bisa jadi merupakan upaya untuk meredam dan menjauhkan pembaca dari isu-isu serius macam politik, sejenis eskapisme; tapi dengan cara baca yang anarki, kita bisa menjadikannya politis. Novel-novel horor Abdullah Harahap, misalnya sebagaimana saya dan dua teman, Intan Paramaditha dan Ugoran Prasad, pernah mencoba membaca ulang, bisa dipergunakan untuk membedah relasi urban dan rural, tak semata-mata urusan pesugihan babi ngepet.

Kita mungkin sedikit terpana melihat cara Benedict Anderson menulis atau menyajikan kisah tentang dua figur Filipina ini, tapi dari sana kita merasakan apa yang sudah disinggung dari Emma Goldman di muka, “Anarkisme mewariskan kita kebebasan” untuk melakukan hal ini dengan cara yang unik. Dan terutama sebenarnya bukan semata-mata apa yang ditulis pada sebuah buku, apalagi seringkali apa yang tersedia tak lebih apa yang disediakan oleh para penguasa jejaring perbukuan dan dunia intelektual, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membaca itu semua. Menarik simpul-simpul baru macam ilmu falak, dan pada saat yang bersamaan, mempergunakannya sebagai dinamit yang enteng dibawa ke mana-mana.

Disampaikan pada Lokakarya BenAR (Benedict Anderson Reader) II di Lembaga Studi Realino (LSR), Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 30 Agustus 2018.

Membayangkan Kembali (Kesusastraan) Indonesia dan Dunia

Jika Anda pembaca novel-novel atau cerita-cerita John Steinbeck, Anda mungkin akan mulai membayangkan seperti apa California di masanya, lengkap dengan lanskap pantai yang dipenuhi kapal-kapal nelayan dan pabrik pengalengan, para gelandangan, para pekerja, kebun anggur, atau orang-orang sederhana yang memelihara bunga krisan di depan rumahnya. Demikian juga jika Anda akrab dengan karya-karya Pramoedya, Anda mulai membangun imajinasi tentang Blora dengan sungai Lusi yang mengalir di sana.

Di novel Never Any End to Paris karya Enrique Vila-Matas, seorang anak muda yang merupakan seorang novelis pemula (yang juga narator dengan nama sama seperti penulis novel), pindah ke Paris setelah membaca A Moveable Feast. Ia tergila-gila dengan Paris dan kehidupan kesusastraannya, sebagaimana yang dibayangkannya setelah membaca karya Hemingway itu. Paris mungkin sangat beruntung, begitu banyak penulis dan karya sastra telah membangun bayangan orang tentangnya. Citra sebagai kota romantik penulis dibangun juga oleh kehidupan para penulisnya, dari mulai Victor Hugo hingga cafe-cafe tempat Simone de Beauvoir dan Jean Paul Sartre nongkrong, atau “generasi yang hilang” macam kawan-kawan Hemingway melintasi jalan-jalannya. Ketika saya menginjakkan kaki pertama kali ke Paris, satu tempat yang saya sempatkan untuk berkunjung adalah katedral Notre-Dame, masuk ke dalamnya dan menyalakan lilin. Tentu saja karena saya ingin mengkonfirmasi bayangan saya tentang katedral itu setelah membaca The Hunchback of Notre-Dame.

Belum lama saya membaca artikel di The Independent tentang kota-kota sastra yang disarankan untuk dikunjungi. Misalnya kita bisa merasakan suasana dan lanskap serta bertemu manusia-manusia Meksiko sebagaimana kita baca di The Savage Detective Roberto Bolaño. Tentu saja artikel itu juga menyarankan untuk mengunjungi kota Dublin dan meskipun jarak waktu yang membentang, kita mungkin akan membandingkannya dengan Dubliners karya James Joyce. Saya tak tahu, apakah ada orang Indonesia yang iseng mengunjungi Bloomington hanya karena membaca kumpulan cerpen Budi Darma, Orang-orang Bloomington.

Barangkali dengan kesadaran semacam ini pula, misalnya, Orham Pamuk terus-menerus menceritakan kota tempatnya tinggal hampir di sepanjang hidupnya (konon di lingkungan yang juga sama), Istanbul. Di mulai dari Istanbul lama, di masa kesultanan, melalui The White Castle dan My Name is Red, Istanbul yang mengalami beragam pergolakan di masa modern melalui A Strangeness in My Mind dan The Museum of Innocence, hingga akhirnya ia menerbitkan memoar tentang kota itu sebagaimana ia mengingatnya, melalui Istanbul. Membaca karya-karyanya, hampir mustahil kita tak tersedot dan mulai akrab dengan kota itu, bahkan tanpa mengunjunginya.

***

Tak hanya kepada kota-kota, para penulis dan karya sastra menciptakan aneka bayangan di kepala kita. Mereka bisa membawa kita ke mana saja, tentu saja, melintasi tak hanya batas-batas wilayah, tapi juga waktu, bahkan menembus batas-batas dunia nyata dan imajiner.

Ketika saya membaca untuk pertama kali The Tin Drum karya Günter Grass, saya tak hanya membayangkan seperti apa Jerman di masa sebelum Perang Dunia II hingga masa setelahnya, tapi juga mengikuti perjalanan Oskar, sang narator, untuk melihat “kehidupan Jerman”. Kita mungkin tak akan bisa memahami sepenuhnya gejolak sosial atau politik sebuah negara hanya melalui sebuah novel, tapi bagaimanapun, sebuah novel mungkin saja membentuk bayangan kita tentang itu, sekecil apa pun.

Hal yang sama saya kira bisa terjadi dengan Midnight’s Children karya Salman Rushdie. Tentu saja konyol jika Anda berharap mengerti sejarah India, kebudayaan mereka, gejolak kehidupan sosial dan politik pasca kemerdekaan mereka, hanya dengan membaca novel itu. Anda bahkan bisa membaca novel tersebut tanpa maksud-maksud demikian. Tapi sekali Anda membacanya, selalu ada kemungkinan apa yang dikatakan oleh Salman Rushdie menelusup ke dalam pikiran Anda, dan Anda tanpa sadar mulai membayangkan India dan orang-orang India dengan kehidupan sosial dan politiknya.

Bahkan meskipun diceritakan di kota imajiner, One Hundred Years of Solitude dan karya-karya Gabriel García Márquez yang lain, bisa memberi kita bayangan pembanding tentang Kolombia, selain soal perang antar gang kartel narkotika yang mungkin kita akrabi melalui berita, seri TV, maupun permainan komputer. Melalui karya-karya William Faulkner, kita membangun imajinasi tentang selatan di Amerika, meskipun bayangan itu mungkin juga berbaur dengan apa-apa yang ditulis oleh Eudora Welty.

Selama beberapa lama, misalnya, bayangan saya tentang Jepang dan orang-orangnya hanya dibangun oleh bacaan saya atas Yasunari Kawabata. Saya membayangkan kehidupan yang lamban, perempuan-perempuan yang cantik, ritual-ritual kecil yang jelimet. Bayangan itu rusak setelah membaca Haruki Murakami, meskipun tidak lenyap begitu saja. Mereka membaur, bersitegang dan menciptakan bayangan baru saya tentang Jepang dan orang-orangnya dalam sejenis ekuilibrium. Dan bayangan saya terus diperbaharui setelah membaca Ryūnosuke Akutagawa, Kobo Abe, Yukio Mishima, bahkan setelah melihat anime, film-film Akira Kurosawa dan tentu saja membaca manga.

Sial bagi Rusia. Bayangan saya tentang negeri itu berhenti di apa-apa yang saya baca dari Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov, atau kalaupun lebih muda dari mereka, juga berhenti di Maxim Gorki, Nikolai Leskov, atau Isaac Babel. Saya nyaris tak membaca karya-karya kontemporer mereka lagi, sehingga bayangan saya tentang Rusia mungkin hanya dibangun oleh berita-berita tentang Vladimir Putin, sang presiden.

Dan apa yang bisa dibayangkan orang di negeri asing yang jauh, katakanlah di Eropa Timur, di pedalaman Afrika, atau di ujung selatan Amerika Latin, tentang Indonesia? Mungkin mereka belum pernah membaca karya sastra Indonesia, dan tak satu pun penulis kita mereka kenal. Tidak juga film, musik, komik kita mereka kenal. Apa yang bisa mereka bayangkan? Mungkin sekilas mereka membaca tentang bom bunuh diri beberapa tahun lalu di satu berita kecil. Mungkin mereka melihat foto tentang dua anak muda yang dicambuk di muka umum di Aceh. Atau gembong narkoba yang dihukum mati di Nusa Kambangan. Maka mereka akan membayangkan seperti itulah Indonesia.

***

Sekarang, izinkan saya bicara tentang sesuatu yang lebih praktis dan mungkin politis. Kita tentu akrab dengan pertanyaan, “Apakah karya sastra bisa mengubah dunia?” Jika maksud pertanyaan itu adalah mengubah dunia secara langsung, saya sangsi. Jika ada karya sastra yang sanggup melakukannya, mungkin satu dari sejuta judul, atau lebih. Tapi saya percaya, karya sastra mampu mengubah cara pandang orang (pembacanya) tentang dunia, dan dari sanalah, perlahan-lahan, kita bisa mengharap orang tersebut (para pembaca) beraksi untuk mengubah dunia. Saya tak ingin melebih-lebihkan peran kesusastraan. Karya-karya seni dan intelektual lain, juga bekerja dengan cara yang kurang-lebih sama: film, musik, komik, seni pertunjukan, lukisan, dan lain sebagainya.

Saya rasa kita semua sadar, kita bukan negeri populer di dunia. Dalam berbagai gurauan, Bali lebih banyak dikenal daripada Indonesia, dan mereka tak tahu bahwa pulau itu ada di sini (dan gurauan ini sungguh nyata). Bahkan kunjungan wisatawan asing kita kalah telak oleh negara-negara tetangga, yang jauh lebih kecil, seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Tentu saja saya tak sedang membayangkan karya sastra Indonesia sebagai mesin yang mendatangkan banyak wisatawan. Ini sesederhana untuk menunjukkan betapa Indonesia dalam titik tertentu menjadi semacam “halaman kosong” di peta pikiran banyak orang.

Memang banyak cara untuk memperkenalkan sebuah bangsa, sebuah negara. Saya pernah melihat foto iklan kunjungan wisata ke Indonesia di bus-bus yang berkeliaran di London, misalnya, dan saya yakin itu merupakan salah satu upaya pemerintah memperkenalkan Indonesia ke penduduk London. Iklan sejenis bisa juga ditampilkan di jaringan televisi di negara-negara yang dituju, atau di laman-laman internet, selama pemerintah memiliki uang banyak untuk membayarnya.

Tak hanya iklan-iklan jualan, berbagai misi kebudayaan juga dilakukan, yang pada dasarnya dalam operasional pemerintah tak jauh berbeda dengan iklan juga. Dalam kesusastraan dan perbukuan, kita tentu ingat bagaimana pemerintah mengirim berbagai delegasi penulis dan buku ke berbagai pameran buku internasional, di Frankfurt, London, Bologna, Seoul, dan Shanghai. Tak hanya sampai di situ, pemerintah juga ikut mendanai penerjemahan berbagai buku, agar lebih mudah terakses oleh orang-orang asing.

Sebagaimana iklan, upaya-upaya ini mungkin akan berhasil jika kita terus-menerus melakukan gempuran. Sialnya, kita bukan satu-satunya negara yang melakukan upaya tersebut. Negara dan bangsa lain juga melakukannya, bahkan jauh sebelum kita, dan saya yakin dengan metode dan upaya yang jauh lebih kaya dan beragam.

Lagipula karya sastra sebaiknya memang tak diletakkan seperti sebuah iklan (meskipun bisa diperlakukan begitu), sebagaimana sebaiknya tak diperlakukan sebagai kartu pos (meskipun bisa pula berperan demikian). Hal terbaik dari sebuah karya sastra adalah, pembaca bisa datang kepadanya, menjamahnya, masuk ke dalamnya secara sukarela, dan menyerahkan dirinya ke apa pun yang ditulis si penulis. Ia seharusnya tidak memaksa seperti iklan, sehingga apa pun yang ada di sana bisa diterima secara sukarela. Ia seharusnya tidak cuma menjadi memento atau suvenir, seperti kartu pos, tapi merangsang si pembaca untuk masuk dan keluar dengan sesuatu yang baru dari sana.

Upaya memperkenalkan kesusastraan Indonesia, untuk ikut membangun bayangan orang tentang Indonesia (bersama dengan upaya-upaya lain), memang patut dilakukan. Tapi menciptakan situasi di mana orang secara sukarela membaca karya sastra Indonesia, dan membiarkan berbagai gagasan tentang Indonesia dalam pikiran mereka, saya kira jauh lebih penting lagi.

***

Problemnya, dunia jelas bukan sesuatu yang homogen, dan industri buku dunia yang beraneka ragam ini juga kerap kali berjalan dengan logika bisnis mereka sendiri. Apa yang kita bayangkan sebagai “sastra dunia”, misalnya sebagai sekumpulan karya-karya sastra terpilih secara kualitas dari berbagai negeri, lebih sering merupakan ilusi daripada kenyataan. Lebih sering mereka tak terlalu peduli, misalnya lagi, dengan karya sastra terbaik tahun ini dari negeri anu, sebagaimana kita juga tak terlalu peduli dan tak benar-benar ingin membaca karya sastra terbaik tahun ini dari Mesir, dari Lithuania, dari Filipina, atau negeri-negeri lain yang kita tak begitu kenal. Lebih sering terjadi ukuran-ukuran kualitas setiap bangsa juga berbeda-beda, tapi yang terutama, tentu saja ukuran-ukuran tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin baca.

Di titik ini, ketika kita bicara tentang kesukarelaan orang membaca sebuah karya sastra, kita juga bicara tentang problematika dan harapan seorang pembaca, atau lebih luas sebuah komunitas pembaca (sebuah bangsa). Sebuah novel bisa saja dianggap hebat secara kualitas estetik di Indonesia, juga memiliki relevansi sosial-politik secara tema, tapi apakah kualitas estetik dan relevansi tema itu dibutuhkan oleh pembaca Amerika, pembaca Nigeria, pembaca Jepang, atau pembaca Prancis? Percayalah, lebih sering itu tak terjadi. Bahkan sesama negara yang kesusastraan dan ekonominya sudah berkembang pesat pun (dengan tradisi yang bersinggungan) seringkali tak terjadi. Bayangkan, sebagai contoh, ketika penulis Prancis seperti J. M. G. Le Clézio dan Patrick Modiano memperoleh Nobel Kesusastraan, buku-bukunya masih jarang dan relatif tak dikenal di Amerika, sebab mungkin pembaca Amerika tak terlalu ingin membacanya.

Anomali-anomali kadang terjadi juga. Di masa-masa awal karirnya, William Faulkner bukanlah penulis yang dibaca di negerinya sendiri, Amerika. Jangankan di pembaca umum, bahkan di antara para kritikus pun bisa dibilang “diabaikan”. Diperkenalkan salah satunya oleh Sartre, ia menjadi populer di Prancis, sehingga orang Amerika pun mulai membacanya. Itu pun bahkan belum menyentuh para penjaga otoritas kualitas (jika istilah ini tepat) kesusastraan di sana. Setelah ia memperoleh Nobel Kesusastraan tahun 1949, barulah para kritikus dan juri “lokal” yang lama mengabaikannya memberi ia Pulitzer (1955, 1963), dan National Book Award (1951, 1955).

Hal-hal seperti itu bisa terjadi, untuk memperlihatkan apa yang disebut “sastra dunia” secara kualitas lebih sering ilusi, dan secara industri seringkali tak tertebak. Tapi pada saat yang sama, membaca karya-karya dari berbagai negeri yang terbit secara internasional (untuk sedikit menghindari diri dari menyebut mereka sebagai “sastra dunia”), bisa membawa kita ke berbagai keresahan dan harapan yang melanda dunia, melintasi batas-batas teritori wilayah, bahasa dan bahkan waktu.

Ketika saya membaca Everything I Don’t Remember karya penulis Swedia, Jonas Hassen Khemiri, saya menyadari keresahannya tentang isu-isu imigran, ras, dan politik identitas. Saya bisa mengerti bagaimana novel ini bisa diterima di beberapa negara lain, mengingat mereka juga menghadapi problem yang sama. Hal yang sama bisa dibaca untuk melihat kepopuleran kembali novel karya Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale, dan ketakutan orang tentang kemungkinan kembalinya otoritarianisme, tak hanya di Amerika tapi juga di negara-negara lain.

Itu hanya sebagian contoh saja. Seringkali kebutuhannya tak melulu soal isu sosial-politik, tapi tentu juga estetik. Kemunculan penulis-penulis semacam Cesar Aira, Enrique Vila-Matas, juga Laszlo Krasznahorkai, saya kira juga menjawab kebutuhan pembaca akan terobosan-terobosan estetik yang baru.

Pertanyaannya, sejauh mana kita berada dalam arus kegelisahan dan harapan semacam ini? Sejauh mana kita menjadi bagian dari dunia dalam hal berbagi persoalan? Apakah keresahan-keresahan ini, secara sosial-politik maupun estetik, sudah tercermin dalam karya-karya kita, di kesusastraan Indonesia? Atau, jangankan kita tahu apakah kita berada dalam denyut yang sama dengan problem dunia, jangan-jangan kita bahkan tak tahu apa yang menjadi problem kita sendiri di Indonesia? Kita tak tahu apa masalah kita dalam berbangsa, dalam berkomunitas sebagai Indonesia? Kita juga mungkin tak tahu problem-problem estetik kesusastraan Indonesia sendiri?

Atau jika kita sudah (merasa tahu), apakah hal itu sudah tampak dalam karya-karya yang kita hasilkan? Seberapa banyak, secara kualitas maupun kuantitas? Atau malah kita justru menjadi bagian dari problem ini, dengan cara yang tanpa sadar telah kita pilih, dengan bersikap tak peduli?

***

Melalui kesusastraan, sudah jelas kita menciptakan bayangan tentang dunia, sebagaimana jika itu kesusastraan Indonesia, ia juga menciptakan bayangan tentang Indonesia. Ia bisa menciptakan bayangan kita tentang sebuah kota, sebagaimana telah saya tunjukan di muka. Juga tentang perjalanan sebuah bangsa. Jauh lebih penting, saya kira, kesusastraan bisa menciptakan bayangan tentang seperti apa dunia dan Indonesia yang kita inginkan, hari ini maupun yang akan datang.

Novel seperti 1984 dan Animal Farm jelas lahir dari sutuasi kecemasan dan pada saat yang sama menguarkan impian tentang dunia. Ketakutan akan nafsu kekuasaan yang mendekam di balik aksi revolusi menghasilkan Animal Farm dan kecemasan akan masa depan di mana kehidupan manusia dikontrol oleh rezim totaliter, menghasilkan 1984. Meskipun novel ini bersifat fabel dan yang lainnya ditulis dengan gaya distopian, pada saat yang sama bukankah itu juga menyiratkan tentang dunia yang diharapkan? Dunia di mana kekuasaan memiliki batas-batas, demikian juga hubungan negara dan warga merupakan hubungan yang saling menghormati, di mana kebebasan dan hak pribadi dijamin.

Di sisi lain, Ulysses James Joyce bisa jadi menghentak mengenai kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dicapai oleh novel, dan bahasa yang dipergunakannya, bahkan sampai hari ini. Juga Pedro Paramo dari Juan Rulfo, tak semata-mata bersama novel-novel lain membuka kegelapan kawasan Amerika Latin, tapi juga membuka jalan bagi sebuah kecenderungan kesusastraan, yang antara lain menghasilkan booming kesusastraan Amerika Latin yang pengaruhnya menyebar ke mana-mana. Upaya-upaya menerobos problem-problem estetik kesusastraan, jelas sama pentingnya dengan problem-problem praktis yang dihadapi dunia.

Di kehidupan nyata, jelas Indonesia merupakan bagian dari dunia, dan dengan itu juga jelas menyumbang atau mewarisi problem-problem dunia. Itu sebenarnya sesuatu yang tak terelakkan. Kolonialisme yang diderita Indonesia, juga merupakan problem negara-negara lain di dunia, baik dari sisi yang mengkoloni maupun yang dikoloni. Dan problem itu jelas tak terisolir satu sama lain. Demikian pula problem-problem turunannya. Problem pascakolonial, revolusi kemerdekaan, kediktatoran militer, bahkan perang dingin, langsung atau tidak langsung dialami sebagian besar negara-negara di dunia.

Apakah problem-problem sosial politik itu juga berhubungan erat dengan problem-problem estetik kesusastraan? Saya bisa memastikan, iya, atau setidaknya, seharusnya begitu. Dalam kesusastraan kita sendiri, saya percaya kelahiran puisi-puisi Chairil Anwar, kebutuhannya akan sebuah bahasa dan ekspresi yang baru, beriringan dengan kebutuhan akan situasi sosial dan politik Indonesia yang juga baru. Dan bukankah Indonesia yang baru ini, adalah buah impian dari penyair semacam dia, tentu berkelindan dengan bayangan-bayangan yang juga muncul dalam karya-karya intelektual para pendiri bangsa ini.

***

Saya ingin melipir sejenak, untuk memperlihatkan bagaiman situasi sosial-politik, atau keputusan-keputusan sosial-politik, juga sanggup (secara terencana maupun tidak) menciptakan ruang estetik yang berbeda, bahkan dalam kesusastraan Indonesia. Kita akan kembali ke masa Soeharto. Bagaimana ia dan tangan-tangan kekusaannya, menciptakan situasi yang relatif kondusif untuk membuatnya berkuasa begitu dalam dan lama? Tentu saja salah satunya melalui strategi kebudayaan, termasuk strategi di bidang kesusastraan.

Kita tahu Soeharto telah membabat sebagian besar musuh-musuh politiknya, tertutama kaum kiri. Jika tidak dibunuh, mereka dikirim ke penjara dan pulau pembuangan, termasuk novelis Pramoedya Ananta Toer. Karya-karya mereka dengan cepat menghilang, diberangus. Ini situasi yang bahkan secara estetik, lawan-lawan politik rezim Soeharto tak memiliki tempat dan secara perlahan mulai menghilang. Dan ini belum cukup.

Saya kira bukanlah sebuah kebetulan jika sejak tahun 70an, masa di mana kekuasaan Soeharto memperoleh momentumnya untuk bertahan semakin lama, kesusastraan Indonesia juga diperkaya dengan lahirnya beragam genre. Saya menyebut kata “diperkaya” untuk melihat satu sisi secara positif, dan harus mengakui bahwa saya menikmati sebagian besar produk-produk kesusastraan ini, terutama karena saya hidup dan tumbuh bersama mereka. Tapi harus juga dilihat bahwa perkembangan yang luar biasa dalam kelahiran genre cerita silat, cerita horor, romansa, bahkan adaptasi pulp fiction, merupakan wajah brutal dari keberhasilan politik Soeharto: membuat kita jauh dari problem-problem sosial maupun politik. Satu generasi yang berjarak dengan problem sosial-politik, tentu saja menyumbang kekuasaan untuk langgeng lebih lama.

Jika kita membaca buku investigasi semacam Who Paid the Piper (karya Frances Stonor Saunders), kita tahu strategi kebudayaan semacam ini tak hanya terjadi di Indonesia. Itu merebak di mana-mana, di Amerila Latin, Asia, Eropa, bahkan Amerika Serikat, di bawah bayang-bayang perang dingin. Strategi kebudayaan Indonesia di masa itu, juga merupakan strategi kebudayaan dunia. Sekali lagi, dalam kehidupan nyata, Indonesia merupakan bagian dari dunia dan menyumbang atau mewarisi masalah maupun harapannya.

Sekarang mari kita bertanya, apa problem-problem Indonesia hari ini? Apakah problem-problem ini menyatu dalam denyut masalah negara-negara lain di dunia? Apakah problem-problem ini juga telah memicu kegelisahan kita terhadap masalah-masalah estetik dalam kesusastraan? Dalam penafsiran kita atas novel, puisi, atau bentuk kesusastraan yang lain. Atau lebih sederhana lagi, apakah problem sosial-politik maupun estetik ini, sudah mewujud dalam sebagian besar karya sastra kita hari ini?

Saya ingin menggarisbawahi beberapa isu penting yang setidaknya menggelisahkan saya akhir-akhir ini, dan mungkin menggelisahkan Anda semua. Kebangkitan politik identitas (salah satunya identitas agama), yang membuat perpisahan yang semakin nyata antara “kita” dan “mereka” tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di mana-mana. Demikian juga problem-problem ketercerabutan manusia dari lingkungannya: pengungsi, imigran, maupun pengucilan karena perbedaan. Kita juga masih mewarisi isu-isu lama yang tak kunjung selesai: kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, maupun bagaimana kapitalisme global tak hanya merusak lingkungan secara nyata, tapi juga merusak tatanan sosial komunitas-komunitas yang semakin rapuh.

Pertanyaannya kembali, apakah isu-isu ini, yang tak hanya merupakan isu di dunia tapi juga problem kita sehari-hari, telah memperoleh tempat dalam kesusastraan kita? Apakah problem-problem ini telah memicu strategi-strategi baru dalam pendekatan estetik kesusastraan Indonesia?

Sejujurnya, dibandingkan kenyataan bahwa Indonesia sebagai sebuah nama bisa dibilang tidak populer di dunia, dan kesusastraan Indonesia masih terengah-engah untuk memperoleh tempat dalam konstelasi kesusastraan dunia (apa pun definisinya), saya lebih mencemaskan sikap tidak peduli kita terhadap problem-problem dunia yang juga merupakan problem kita juga. Ketidakpedulian yang juga berimbas kepada tumpulnya daya kerja kreatif untuk menemukan strategi-strategi estetik dalam kesusastraan.

Jika kita berharap kesusastraan (setidaknya novel atau puisi) kita dibaca orang, menjadi warga kesusastraan dunia, diterjemahkan dan terbit di mana-mana, barangkali sebaiknya kita menengok sejenak atas karya-karya itu. Apa yang sudah kita tulis di sana? Apa yang membuat kita gelisah dan menuliskannya di sana? Apakah itu sesuatu yang akan membuat seseorang, entah jauh di mana, secara sukarela masuk ke sana, karena ia melihat kegelisahan sosial-politik atau estetik yang sama. Dan ketika ia membacanya, ia tak hanya melihat Indonesia, wajah orang-orang Indonesia, tapi siapa tahu juga ia menemukan dirinya di sana. Sebagaimana mungkin kita menemukan situasi absurd diri kita di novel-novel Franz Kafka, atau situasi-situasi tragis-menggelikan diri kita sebagaimana kita melihatnya di tokoh-tokoh cerpen Etgar Keret.

Jika hari ini kita memaki-maki atas situasi sosial-politik, di obrolan warung kopi maupun di lini masa sosial media, tapi pada saat yang sama kita menjauhi problem ini dalam kesusastraan, saya kuatir justru kita merupakan bagian dari problem. Itu menunjukkan kesusastraan kita tak memimpikan apa-apa, tak mencemaskan apa-apa, dan dengan satu dan cara lain, tidak sedang membayangkan dunia maupun Indonesia.

Jika kesusastraan kita tersing dari dunia, ini adalah penutup saya dan saya berharap kita memikirkannya dengan sangat serius, bisa jadi itu karena kita mengasingkan diri dari problem kita sendiri, secara sosial-politik maupun estetik. Kesusastraan Indonesia tidak menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, karena jangan-jangan kita tidak berbagi problem yang sama. Jika kesusastraan kita terasing dari masyarakatnya sendiri, bagaimana kita bisa berharap dunia menerima kesusastraan Indonesia?

Disampaikan pada Kuliah Umum di Kafe Basabasi, Yogyakarta, 3 Maret 2018. Juga diterbitkan di basabasi.co.