Kita, Tetangga, dan Papua

Ketika ibu hendak menikahkan adik perempuan saya, untuk kali pertama ia berpikir menyewa gedung. Selain karena ia sudah tua, terlalu lelah untuk mempersiapkan pesta dan segala sesuatunya, adik perempuan saya juga tak mau ribet.

Protes justru datang dari tetangga-tetangga kami. Sebagian di antara mereka telah bekerja kepada almarhum ayah saya, juga kepada adik saya, selama bertahun-tahun. Mereka bertanya kepadanya, “Jadi, Ibu tidak mau berbagi kebahagiaan dengan kami? Tidak lagi mau mempekerjakan kami?”

Memang seperti itulah cara orang-orang di lingkungan rumah ibu saya biasanya mengajukan protes. Blak-blakan, tapi juga dengan setengah bercanda setengah menyindir. Mereka bukan orang-orang yang terbiasa datang ke gedung pernikahan, dengan kode pakaian tertentu, pada jam yang telah ditetapkan pula.

Di luar itu, tentu saja pernikahan di gedung umumnya mempergunakan jasa katering. Di sini mereka juga keberatan, karena merasa tak ikut dilibatkan bekerja di dapur. Tidak, sebenarnya tak ada upah bagi para tetangga yang ikut membantu memasak di dapur atau mempersiapkan berbagai tetek bengek pesta. Buat mereka, bisa memberikan tenaga kepada salah satu di antara mereka yang punya hajat merupakan kehormatan tersendiri.

Setelah berdiskusi dengan adik perempuan saya, akhirnya ibu saya mengambil jalan tengah. Pernikahan tetap di gedung, tapi tak jauh dari rumah. Hanya berjalan kaki lima menit. Artinya, masih di lingkungan perkampungan kami. Jasa katering hanya dipakai sebagian, terutama untuk camilan yang diinginkan adik saya. Sisanya, tetap ada masak di dapur yang melibatkan para tetangga.

Solusi itu berjalan lumayan baik. Para tetangga bisa ikut berbahagia dalam pesta pernikahan tersebut. Mereka datang di waktu yang longgar karena dekat. Mereka juga gembira bisa ikut susah payah menanak nasi, memotong sayur, memasak rendang, dan lain sebagainya.

Saya teringat pesta pernikahan beberapa tahun lalu itu saat membaca berbagai kabar tentang Papua. Bukankah hubungan antartetangga di lingkungan perkampungan, dengan berbagai konflik maupun pengertiannya, juga bisa dipakai cara membaca di level hidup berbangsa?

Isu tentang Papua selalu berakhir dengan tuntutan mereka untuk menentukan nasib sendiri. Juga gugatan tentang sejarah bagaimana Papua menjadi bagian dari Indonesia. Lalu, menghadapi tuntutan itu, reaksi Jakarta juga selalu tak jauh berbeda: penangkapan dan pengiriman polisi maupun tentara yang lebih banyak ke Papua.

Di sini saya tak ingin masuk ke perdebatan mengenai hak menentukan nasib sendiri. Saya justru ingin menengok ke dalam hubungan Indonesia (atau bagian Indonesia lainnya) dan Papua. Kita bisa melihat betapa hubungan itu memang bermasalah sejak lama. Dan, tak pernah ada peta jalan untuk memperbaikinya.

Jika hubungan Papua dan daerah-daerah lain diibaratkan hubungan bertetangga di kampung, sudahkah kita berbagi kebahagiaan maupun duka bersama? Sudahkah orang-orang Papua menjadi realitas sehari-hari dalam kehidupan, katakanlah orang-orang di Jakarta? Saya rasa jauh dari itu.

Setiap kali saya pergi ke toko swalayan atau warung makan, masih mungkin saya bertemu orang sebagai pelayan maupun pemilik warung yang berasal dari Padang, Aceh, Bugis, dan Bali. Tapi, tak pernah saya bertemu orang Papua. Jika kamu bekerja di sebuah kantor, seberapa kemungkinannya kolega kerjamu orang Papua?

Kita dengan mudah menimpakan masalah-masalah itu semata-mata sebagai ketimpangan ekonomi dan pendidikan. Tentu saja itu benar, sebagian. Reaksi pemerintah, selain reaksi keamanan, sering kali material, seperti pembangunan yang masif di tanah Papua di masa pemerintahan Joko Widodo. Itu juga perlu, tapi tak cukup.

Sekali lagi, seperti kisah tetangga-tetangga ibu saya, mereka ingin membantu tanpa mengharapkan upah. Mereka ingin hadir, menjadi bagian dari sebuah kehidupan komunal. Bahkan, tak jarang mereka tak hanya memberikan tenaga, tapi malah memberikan bahan makanan untuk orang yang punya hajat.

Selama puluhan tahun, Papua nyaris tak hadir dalam kehidupan komunal Indonesia. Ya, mereka memang hadir di sepak bola atau pameran-pameran kebudayaan. Tapi, realitas sehari-hari jelas sangat tak terlihat dan itu merupakan problem yang seharusnya diperbaiki sejak awal.

Pernahkah ke toko buku dan melihat sebuah novel karya penulis Papua? Pergi ke bioskop, berapa tahun sekali Anda melihat film dengan bintang utama orang Papua? Jika Anda pemilik toko, seberapa besar kemungkinan Anda merekrut orang Papua menjadi karyawan?

Jika jawaban kemungkinannya mendekati angka nol, kita memang punya masalah dalam hubungan sosial dengan orang Papua. Dan pemerintah dengan keras kepala terus mencoba menyelesaikannya dengan senjata dan gelontoran uang, yang semakin membuat kita terasing satu sama lain.

Diterbitkan pertama kali di Jawa Pos, 7 September 2019.

Toni Morrison dan Dunia yang Tidak Tunggal

Sekali waktu Toni Morrison, yang meninggal dalam usia 88 tahun pada 5 Agustus lalu, ditanya seorang wartawan, “Apakah nanti akan menulis tentang orang kulit putih?” Selama beberapa saat ia terdiam, sebelum menjawab, “Kamu tak sadar ya betapa rasis pertanyaan itu?”.

Dalam bawah sadar, manusia sering berpikir bahwa dirinya merupakan pusat segala sesuatu, pusat semesta. Segala hal mesti tentang dirinya. Jika ia bagian dari kelompok, perasaan itu akan dibawa ke logika kelompok. Bahwa kelompoknya harus menjadi pusat kisah semesta.

Yang menjadi problem adalah ketika kelompok yang kuat, mayoritas, memaksakan narasi kelompoknya kepada kelompok lain. Memaksa kelompok lain berada di pinggiran. Atau bahkan menghapuskannya dari peta.

“Aku tak pernah meminta Tolstoy menulis untuk seorang gadis berwarna yang lahir di Ohio,” kata Toni Morrison di kesempatan lain. “Aku juga tak pernah meminta James Joyce untuk tidak menulis tentang Katolik dan orang-orang Dublin.”

Ia mengatakan itu untuk melawan orang-orang yang menganggap karya-karyanya sangat sempit: menceritakan pengalaman orang-orang kulit hitam dan diceritakan untuk orang kulit hitam. Dengan kata lain, ia menggugat, memangnya kenapa kalau hanya menulis tentang orang kulit hitam? Toh, penulis kulit putih juga sering kali menulis kisah orang kulit putih dan diceritakan dengan cara pandang orang kulit putih pula?

Rasisme muncul ketika seseorang atau sekelompok orang menolak (ras) yang lain untuk berbagi pusat. Pertanyaan si wartawan mengindikasikan terus-menerus menceritakan orang kulit hitam sebagai hal aneh atau tak patut dan ia menuntut dengan pertanyaan, kapan Toni Morrison menulis tentang orang kulit putih.

Padahal, bukankah kesusastraan global, setidaknya dalam tiga ratus tahun terakhir, dipenuhi narasi yang menempatkan orang-orang kulit putih di pusat penceritaan? Memangnya ada yang meminta Tolstoy menulis tentang orang kulit hitam? Memangnya tak boleh orang kulit hitam berada di tengah narasi?

Sekilas, orang mungkin berpendapat bahwa Toni Morrison tampaknya anti terhadap kesusastraan kulit putih. Lebih tepatnya: putih dan lelaki. Tengok semua novelnya, selain menempatkan orang kulit hitam sebagai pusat narasi, ia juga menempatkan perempuan di sana. Sethe di Beloved atau si gadis kecil yang bernama Pecola di The Bluest Eye.

Tidak. Toni Morrison bahkan berkali-kali menyebut William Faulkner, seorang penulis lelaki dan berkulit putih, sebagai orang yang berpengaruh dalam kesusastraannya. Ia bahkan belajar dari penulis semacam Faulkner, terutama bagaimana Faulkner berhasil untuk tetap menempatkan karya sastranya dalam regionalisme.

Bagi Toni Morrison, itu sangat penting. Faulkner hanya bercerita tentang orang-orang selatan, lebih spesifik lagi di wilayah fiktif yang bernama Yoknapatawpha. Ia bercerita dengan cara pandang orang selatan, dan tampaknya untuk orang selatan pula. “Kenyataannya, seluruh dunia tetap bisa membaca Faulkner,” kata Toni Morrison.

Dari Faulkner, ia belajar bahwa menceritakan lingkup yang regional sangatlah mungkin dan sangatlah bisa tak terbatas. Bicara tentang pengalaman perempuan-perempuan kulit hitam Amerika, bisa sama luasnya, baik tema maupun persoalan, dengan penulis lain mengisahkan ras-ras manusia lainnya.

Kematian Toni Morrison menjadi kehilangan yang besar, bukan hanya bagi kesusastraan, tapi terutama di tengah situasi di mana politik identitas merebak di mana-mana. Kekerasan politik, baik verbal maupun fisik, di mana orang atau kelompok saling mendesak untuk menjadi pusat narasi.

Kita tahu, Toni Morrison tak hanya mengubah lanskap kesusastraan Amerika, tapi juga ikut mengubah lanskap masyarakatnya. Ia telah menampilkan wajah Amerika yang sejati, justru dengan menuliskan narasi yang selama itu hilang. Narasi pengalaman hidup orang kulit hitam.

Itu tak hanya penting bagi orang kulit hitam sendiri, sebagaimana itu penting bagi aneka ras di Amerika, bahkan pengaruhnya meluas hingga di luar Amerika. Toni Morrison telah mengajari dunia bahwa pusat-pusat narasi itu tidak tunggal. Juga fakta sederhana bahwa jika tidak diceritakan, sebuah kelompok sosial akan “hilang” dan kelompok sosial lain merasa berhak sewenang-wenang karena berpikir mereka hidup sendiri.

Diterbitkan pertama kali di Jawa Pos, 10 Agustus 2019.

‘Hanya Mengingatkan’

Aktif di media sosial, sering kali, berarti ada banyak orang yang mengingatkanmu untuk segala hal. Kelompok orang saleh akan mengingatkanmu untuk menutup aurat dan aktivis kesehatan akan mengingatkanmu akan bahaya merokok.

Teman saya bahkan diingatkan agar jangan terlalu banyak mempertontonkan belah dadanya, oleh orang yang tak begitu dikenal. Yang lain akan diingatkan polisi bahasa bagaimana cara menulis “di” yang benar.

Dirjen Pajak dengan sigap mengingatkan seorang selebritas yang berhasil menjual ribuan potong kerudung akan kewajiban pajaknya. Demikian pula perusahaan, semacam maskapai penerbangan, akan diingatkan penumpang jika tak memberikan layanan yang baik.

Bagi saya, fenomena itu sudah melampaui apa yang dibayangkan George Orwell di novel 1984. Ini situasi yang bisa dibilang sebagai pasca-Orwellian.

Di dunia Orwellian, kita menemukan diri menjadi objek pengawasan. Tindakan, kata-kata, bahkan pikiran kita terus dipantau. Tak hanya oleh perkakas semacam telescreen, tapi juga oleh polisi pikiran dan mata-mata.

Pusat pengawasan itu berakhir di Saudara Besar, yang bisa berupa sosok atau mungkin sistem. Jika seseorang tepergok melanggar aturan-aturan atau nilai-nilai, ia bisa diciduk. Dibikin hilang atau semacam direindoktrinasi.

Tidak. Situasi masyarakat media sosial tidak persis seperti itu. Tak ada sosok maupun sistem tunggal bernama “Saudara Besar”. Yang ada adalah masyarakat, negara, kapital, atau siapa pun, saling mengawasi satu sama lain.

Dengan kata lain, yang kita hadapi bukanlah kekuasaan terpusat yang sangat kuat, tapi kekuasaan yang memencar dan terus-menerus mencari perimbangan dalam dirinya. Sebagian merupakan kelompok-kelompok kuat, baik karena jumlah, uang, maupun teknologi.

Kelompok-kelompok kecil pun bukan berarti gampang dihadapi. Sering kali mereka lebih berisik, mengganggu. Mati satu tumbuh seribu.

Penyebaran ini tak hanya menyangkut siapa yang mengawasi siapa, juga tidak berhenti di siapa mengingatkan siapa, tapi sering kali berakhir dengan kekerasan. Verbal maupun fisik. Kekerasan verbal seorang warga negara kepada kekuasaan bisa berakhir dengan kekerasan fisik atau penahanan.

Jika harus dibayangkan, dunia Orwellian itu seperti dunia di mana moncong senapan ada di mana-mana, dikendalikan kekuasaan. Dunia sekarang, kita seperti menghadapi situasi di mana semua orang diberi senapan dan senapan-senapan itu bisa mengarah ke siapa pun.

Dalam konteks warga negara menghadapi negara atau kekuasaan yang terpusat, situasinya mungkin jauh lebih mudah dipetakan, meskipun tak bisa dibilang mudah. Solidaritas warga bisa sama-sama melawan atau menghadapi kekuasaan serupa itu.

Yang merepotkan adalah jika seorang warga harus menghadapi sekelompok warga lain. Kasus bagaimana seseorang yang memutuskan berpindah agama, kemudian dirundung banyak orang, bisa menjadi gambaran. Orang tak lagi hanya mengingatkan, tapi banyak juga yang menghujat, atas nama keyakinan dan nilai-nilainya sendiri.

1984 mengajari kita bagaimana kekuasaan Saudara Besar bisa mengatur dengan siapa kita boleh menikah, seks semacam apa yang harus dilakukan, dan sejarah mana yang boleh dianggap benar. Dunia Orwellian ini percaya keyakinan bisa diciptakan, melalui berbagai cara: persuasi maupun teror.

Di dunia kita hari ini, banyak orang (jika tak bisa mengatakan semua orang) masing-masing merasa sebagai Saudara Besar. Percaya bisa menjejalkan keyakinan kepada orang lain, dengan berbagai cara. Mereka merasa berhak untuk menjadi pengawas, untuk menjadi mata-mata yang melaporkan, dan dalam kasus-kasus tertentu menjadi polisi yang melakukan penindakan.

Media sosial di dunia pasca-Orwellian pada dasarnya sedang mengajari kita, semua orang, bagaimana rasanya memiliki “kekuasaan”. Itu kata magis yang di masa lalu hanya dinikmati orang-orang terpilih.

Seperti orang-orang di masa lalu, kekuasaan sering terlalu liar bagi pemiliknya.

Siapa pun bisa merasa menjadi ahli arsitektur dan membuat tafsir tentang bentuk sebuah masjid. Bisa pula merasa menjadi ahli ekonomi dan membaca data dengan caranya sendiri.

Di media sosial, siapa pun kamu, kamu adalah Saudara Besar. Yang risi melihat orang pamer belah dada. Risi orang Jakarta ngomong keminggris. Tanpa sadar, orang juga risi dengan kelakuanmu dan terus mengawasimu. Saya hanya mengingatkan.

Diterbitkan pertama kali di Jawa Pos, 20 Juli 2019.

Serigala Berbulu Domba

Tentu kita sering mendengar perumpamaan “serigala berbulu domba”. Itu bukan sekadar orang jahat yang berperilaku manis, tidak juga sekadar niat busuk yang dibungkus kata-kata indah. Terutama, bagi saya, bagaimana muslihat dilakukan melalui penampilan permukaan.

Itu bisa berlaku bagi iklan di televisi yang menjanjikan hal-hal hebat, tapi kenyataannya ia hanya menjual barang ala kadarnya. Bisa juga berlaku untuk politisi yang menjanjikan angin surga di masa kampanye, tapi memberi neraka dunia di waktu menjabat.

Berjanji tak akan melakukan penggusuran? Tak akan mereklamasi pantai? Tunggu sekitar dua tahun setelah menjabat. Perilaku sesungguhnya akan terlihat, menggantikan kata-kata indahnya. Sebagaimana semua berjanji tak akan menjarah uang rakyat, tapi sebagian dari mereka berakhir menggunakan seragam oranye Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk urusan itu, apa boleh buat, kita memang gampang tertipu. Tak hanya sekali, bahkan bisa berkali-kali. Siapa sih yang tak tertipu oleh penampilan seekor domba? Dengan bulu lebat yang lembut, wajah menggemaskan, dan kita tahu tak akan menjadi predator karena kita tahu mereka hanya memakan rumput?

Mungkinkah kita mencurigai seluruh domba di dunia ini? Masak kita akan menangkap semua domba dan menyibak bulunya satu per satu?

Juga, apakah mungkin mencurigai semua orang yang berperilaku baik? Bagaimana jika skenarionya dibalik: Ada seekor domba yang lahir dengan wajah dan penampilan mirip serigala? Ia akan menjalani hidup sial, saya yakin.

Sebenarnya, siapa yang sedang ditipu oleh muslihat serigala? Kita? Para petani pemilik gerombolan domba? Sesama serigala? Meskipun siapa pun bisa ikut tertipu, tentu saja tujuan paling utama adalah menipu gerombolan domba itu sendiri. Agar serigala bisa masuk ke kerumunan domba, ia harus berperilaku dan berpenampilan sebagai serigala. Hanya dengan cara itulah dengan mudah ia bisa diterima.

Saya jadi ingat satu cerita rakyat dari negeri Tiongkok yang kemudian menjadi film Disney, Mulan. Di masa itu, setiap keluarga dimintai satu orang lelaki untuk maju berperang.

Karena ayahnya sudah tua dan adiknya masih kecil, Mulan maju untuk menggantikan mereka. Selama dua belas tahun dia berperang demi bangsa dan rajanya. Tapi, dia hanya bisa melakukan itu dengan menyamar menjadi lelaki.

Kisah tentang Mulan dan perumpamaan tentang serigala berbulu domba bagi saya memiliki irisan yang menarik. Keduanya mengasumsikan satu hal ini: Jika ingin diterima dengan mudah di satu kelompok, jadilah sebagaimana kelompok itu, meskipun harus berpura-pura. Dalam perilaku maupun dalam wujud. Itu bukan semata-mata soal tipu muslihat kejahatan yang berbungkus kebaikan, tapi juga memiliki sisi lain yang mungkin jarang dibicarakan.

Tentu, sebagai mekanisme pertahanan diri, domba akan berkumpul dengan domba lagi. Paling banter, mereka berkumpul dengan sesama binatang ternak. Mereka hanya percaya kepada sesama domba dan tentu tak percaya kepada binatang predator macam serigala. Bagaimana jika ada domba tapi sialnya berwajah dan berbulu serigala? Tidak, mereka tak akan memercayainya.

Begitu juga Mulan. Dia hanya mungkin diterima karena kenyataan semua prajurit adalah lelaki. Bahkan, dalam kasus Mulan, dia bukanlah orang yang menyamar dengan niat jahat. Meskipun begitu, jika diketahui dia seorang gadis, sudah jelas Mulan akan dikeluarkan.

Dari sini, kita bisa melihat dua sisi perumpamaan itu. Di satu sisi, kita melihat kejahatan yang menyamar dalam tipu muslihat rupa yang baik dan manis. Di sisi lain, ada mekanisme pertahanan diri yang hanya percaya kepada sesama kelompok dan curiga terhadap segala yang berbeda. Apalagi jika tertanam di dalam pikiran, kelompok berbeda dianggap berbahaya.

Kita melihatnya dalam bentuk yang lebih ekstrem, itu menjadi cikal bakal rasialisme. Juga menjadi awal mula dari kelompok-kelompok nasionalis radikal, yang anti-imigran. Termasuk juga prasangka atas dasar orientasi seksual, kelas ekonomi, agama, maupun etnis.

Ada sebuah karakter di novel The Plotters karya Kim Un-su, yang saya rasa menarik untuk melihat fenomena tentang itu. Novel tersebut berkisah tentang pembunuh bayaran, dan si pembunuh bayaran selalu dipasok informasi mengenai target pembunuhannya oleh seseorang dengan nama alias Shadow.

Suatu hari dia ditanya, “Bagaimana kamu bisa menyamar mengumpulkan berbagai informasi tanpa ketahuan?” Jawabannya, kurang lebih, jadilah orang biasa. Sebab, hanya dengan jadi orang biasa, berbaur, kamu tak akan dicurigai. Hanya orang-orang unik, orang yang berpenampilan berbeda, yang menarik perhatian.

Benar, kita harus selalu waspada kepada siapa pun yang tiba-tiba berperilaku dan berwujud seperti kita. Pura-pura kere atau pura-pura religius.

Pada saat yang sama, tentu kita juga harus belajar melihat bahwa dunia tidak sesederhana rupa dan kulit luar. Agar kita tahu serigala berbulu domba tetaplah serigala dan yang berwajah serigala, siapa tahu, hanyalah seekor domba yang manis.

Diterbitkan di Jawa Pos, 15 Juni 2019.

Menerima Kekalahan

Salah satu penutup novel yang banyak diingat orang dalam kesusastraan Indonesia, saya yakin, berasal dari novel Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia: “Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”

Kalimat itu diucapkan Nyai Ontosoroh kepada Minke setelah mereka berjuang keras mempertahankan Annelis dari tangan kuasa kolonial Belanda. Dalam perjuangan itu, mereka harus menelan kenyataan pahit. Kalah. Meskipun begitu, Nyai Ontosoroh menghadapinya dengan tegar. Dan, yang terpenting, penuh harga diri.

Mengenai kekalahan, ada kisah menarik dari novel Jerman karya Stefan Zweig berjudul Schachnovelle (“Kisah Catur”). Diceritakan tentang Dr. B, seorang ahli keuangan yang ditahan isolasi oleh Nazi. Untuk mengisi waktu, ia belajar catur di dalam kepalanya. Ia memecah dirinya menjadi Si Putih dan Si Hitam.

Karena keseringan bermain catur di kepala, ia mulai menderita maniak dan itulah yang membuatnya kemudian dibebaskan dari isolasi. Hingga satu hari, ia naik kapal dan bertemu seorang juara dunia catur yang masih muda. Seorang genius dengan bakat alami bernama Czentovic. Diprovokasi oleh para petaruh, Dr. B akhirnya menantang juara dunia itu.

Dr. B sangat percaya diri, karena ia sudah tahu semua langkah para master di luar kepala. Otaknya sudah demikian terlatih sehingga ia bisa memikirkan beberapa langkah ke depan. Tak hanya untuk bidaknya sendiri, tapi juga untuk bidak lawannya. Benarlah, begitu bertanding, Czentovic dengan mudah dikalahkan. Ia semakin percaya diri.

Tapi, dua hal tidak disadarinya. Pertama, si juara dunia kenyang makan asam-garam beragam pertandingan yang tak melulu urusan teknis, tapi juga mental. Kedua, ia sedang digerogoti kepercayaan-dirinya sendiri. Maka ketika si juara dunia mengalahkannya dalam tanding ulang, ia tak bisa menerima. Bukan cuma itu, ia bahkan tak percaya.

Di kepalanya terbayang adegan-adegan bidak catur ketika ia menang, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ia mulai hidup di realitas semu, menghasilkan delusi.

Kegilaannya kumat. Sebab, ia tak bersiap untuk kalah. Ia hanya melatih dirinya terus-menerus untuk menang. Lupa bahwa kekalahan juga merupakan sesuatu yang alamiah.

Kompetisi memang merupakan roh kehidupan, dan dalam kompetisi selalu diandaikan adanya pemenang. Bahkan, sejak manusia masih berbentuk spermatozoa, kita sudah berkompetisi dengan sesama untuk berebut membuahi sel telur.

Di sekolah, kita berkompetisi untuk menjadi yang lebih pintar atau cerdas dari yang lain. Di tempat kerja, kita berkompetisi untuk memperoleh jabatan dan upah terbaik.

Kompetisi semakin nyata terlihat di bidang-bidang yang memang sangat kompetitif. Olahraga, misalnya. Demikian juga di politik, sebab tak mungkin ada dua bupati di satu wilayah, sebagaimana tak mungkin ada lebih dari satu presiden di sebuah negara.

Kita dididik untuk bisa menghadapi kompetisi ini, secara sadar maupun secara insting. Yang kerap kali lupa, kita tidak belajar untuk menerima kekalahan. Kasus Dr. B di novel Stefan Zweig memberikan ilustrasi semacam itu. Ia bisa saja memang cerdas, tapi soalnya, ia hanya berlatih untuk menang.

Ia tidak berpijak pada realitas, tidak pernah melanglang-buana dalam kompetisi sesungguhnya. Ribuan pertandingan catur yang dimainkannya hanya ada di kepalanya dan melulu merupakan latihan atau pertandingan untuk menang.

Saya rasa, di sinilah soalnya. Banyak orang, jangan-jangan, terlalu dijejali tuntutan untuk menang dan hanya bisa menerima realitas kemenangan.

Lihat, di begitu banyak film, kita menyaksikan para kekasih berjuang untuk memperoleh pujaan hati. Kita diajari film-film ini bahwa kita akan bahagia bersama sang kekasih. Ini menciptakan ilusi, bahkan di kalangan anak baru gede, begitu gagal dalam bercinta, kesedihannya berlarut-larut dan dunia seolah menjadi tamat.

Tak ketinggalan di banyak novel, kita juga diajari untuk menang. Istilah from zero to hero menjadi mantra yang ampuh.

Kita melihat kisah-kisah semacam ini: orang miskin, di lingkungan yang hanya menyediakan sekolah sederhana, tapi dengan perjuangan keras bisa menjadi sukses, misalnya. Kita belum menyebut para pahlawan lain di berbagai film maupun novel yang mengglorifikasi kemenangan.

Padahal, yang harus disadari, kekalahan merupakan hal yang jauh lebih umum. Dalam liga sepak bola, hanya ada satu pemenang dan ada sembilan belas klub yang “kalah”.

Apakah sembilan belas klub itu tamat riwayatnya? Tidak. Justru kompetisi di olahraga banyak mengajari kita bagaimana pemenang tidak menjadi penindas dan yang kalah tak harus kehilangan hak hidup.

Kita harus membuka mata lebih lebar untuk melihat bahwa dunia dipenuhi oleh orang kalah. Novel-novel John Steinbeck banyak mengisahkan orang-orang kalah.

Novel The Trial Franz Kafka memperlihatkan kepada kita tentang sosok yang dikalahkan oleh sistem. Tak hanya kesusastraan, buka surat kabar, kita akan menyaksikan kisah-kisah mereka di sana.

Belajar menerima kekalahan tak hanya mengajari kita secara mental untuk tetap berdiri di waktu jatuh. Kita juga belajar untuk bergandengan tangan dengan yang lain.

Lebih penting lagi adalah mengasah empati untuk melihat berbagai rupa kekalahan di saat kita berhasil. Untuk tidak menciptakan watak penindas karena arogansi kemenangan.

Sebab, seperti kata Chairil Anwar, bukankah “Hidup hanya menunda kekalahan?” 

Diterbitkan di Jawa Pos, Sabtu 11 Mei 2019.

Intelektual Publik

Apa rasanya jika kamu telah menyelesaikan pendidikan bertahun-tahun di bidang tertentu, kemudian pandanganmu didebat habis-habisan oleh orang awam yang bahkan belum lulus sekolah?

Apa rasanya jika kamu seorang ahli penuh pengalaman di pekerjaan tertentu, tapi keputusan-keputusanmu dipertanyakan oleh orang yang bahkan penganggur?

Jika pandangan mereka memang menantang nalar atau memberi sudut pandang baru, mungkin kita akan tercengang. Akan tetapi, yang lebih sering terjadi, kadang-kadang pendapat itu tak hanya ngawur, bahkan tak memiliki dasar argumen yang kuat, tak memiliki referensi yang dipercaya, tapi orangnya ngeyel tak mau kalah. Saya yakin, dalam situasi kedua itu, kita lebih sering jengkel dan mungkin frustrasi untuk menjelaskan panjang lebar.

Apa boleh buat, kita telah, tengah, dan akan terus menghadapi hal seperti itu di masa kita, terutama dengan penetrasi luar biasa media sosial. Pendidikan, pengalaman, dan bahkan kepakaran seseorang tiba-tiba terasa tidak ada artinya.

Yang lebih penting, tampaknya, siapa yang bisa lebih ribut dan kemudian memiliki pendukung lebih banyak. Mereka menciptakan kor untuk semakin ribut dan akhirnya menenggelamkan suara ahli.

Bayangkan pula, suatu hari tiba-tiba seseorang bicara di akun media sosialmu. Mungkin itu kenalan jauhmu atau teman lamamu. Dia mengajakmu untuk hijrah, untuk beribadah lebih sering, untuk menutup auratmu lebih rapat, sementara kamu tahu hidupnya juga tak saleh-saleh amat. Ketika kamu merasa tak nyaman dengan khotbahnya, dia hanya akan berkata, “Maaf, cuma mengingatkan.”

Sementara itu, seseorang yang benar-benar memiliki kapasitas di bidang hukum, sosial, atau agama ketika mencoba mengingatkan sesuatu dengan mudah diledek sebagai SJW. Social justice warrior. Meskipun istilah itu mungkin baik, ledekan tersebut lebih sering merupakan upaya membungkam dan meremehkan.

Sekali lagi, sialnya, hal itu tak terelakkan. Internet dengan berbagai produk terkininya menciptakan dunia yang lebih terbuka. Nyaris tanpa sekat. Selama memiliki akses terhadap layanannya, siapa pun bisa bertemu di sana. Tanpa memandang kelas ekonomi, suku, bangsa, agama, dan tentu saja tingkat keilmuan.

Situasi itu pada dasarnya anugerah. Jika di dunia nyata orang terkotak-kotak oleh kategori-kategori itu (kecil kemungkinan seorang janitor di sebuah perusahaan berdebat dengan direktur utama, bahkan mengenai kebersihan toilet sekalipun), internet memungkinkan kita menghapus sekat-sekat tersebut. Siapa pun bisa bicara.

Saya mengatakan anugerah karena di bidang lain, ruang itu menampilkan wajah yang hampir sama tapi dengan efek yang berbeda. Jika media sosial diganti dengan layanan pasar bersama semacam Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, hasilnya: Pedagang rumahan kadang bisa bersaing serius dengan pemilik brand ternama. Bahkan, beberapa perusahaan ritel mulai menutup banyak toko karena serbuan pemain-pemain kecil di pasar daring.

Bisa dibayangkan para pemain besar itu juga jengkel sebagaimana para pakar. Mereka sudah berinvestasi bertahun-tahun di sebuah produk, melakukan riset yang lama, tiba-tiba industri rumahan hanya dengan modal kecil dan coba-coba malah menggerus omzet mereka. Biaya iklan yang jor-joran tiba-tiba terasa tiada artinya.

Tentu saja korban pemain kecil juga berlimpah. Para penjual pulsa telepon merupakan orang-orang yang menjerit oleh kemudahan membeli pulsa melalui ATM maupun layanan toko digital. Demikian juga ojek pangkalan, kena hantam layanan berbasis aplikasi. Pasar hotel tergerus layanan Airbnb, di mana kamar rumah pun bisa disewakan.

Di bidang ekonomi itu, internet membuat para pemain besar maupun kecil bisa berjaya sekaligus bisa tumbang. Pokok soalnya, menurut saya, ada di lingkungan yang berubah. Ada yang beradaptasi dengan baik, ada yang tidak.

Ibu rumah tangga di kompleks rumah saya salah satu yang beradaptasi dengan baik. Tanpa punya warung, kini dia bisa berjualan pempek. Pelanggannya datang dari radius 10 kilometer hanya karena aplikasi layanan antar.

Bagaimana dengan dunia media sosial, dengan kejengkelan para pakar menghadapi gerombolan orang-orang awam yang ribut dan sok tahu? Pertama, bisa saja para pakar itu merupakan pemain lama yang juga kaget dengan lingkungan baru. Seperti perusahaan-perusahaan besar yang brand-nya tak lagi dilirik karena orang beralih untuk berbelanja di toko daring.

Kedua, meskipun kejengkelan mereka bisa dimengerti, seperti di bidang ekonomi, bukankah dunia internet dan digital juga memungkinkan kita memperoleh gagasan-gagasan baru dan hebat yang datang bukan dari “pakar” secara tradisional? Persis sebagaimana kita menemukan penjual kue pisang di layanan antar, yang enak luar biasa meskipun tak punya merek?

Kita tak bisa melupakan kenyataan bahwa tak semua orang memiliki akses terhadap pendidikan sebagaimana tak semua orang punya akses pada modal. Yang terpenting justru bagaimana memperbaiki situasi ini.

Sebagaimana komunitas ekonomi (pemerintah, bank, bahkan konsumen) bahu-membahu mendidik pelaku ekonomi kecil untuk meningkatkan kualitas produk dan akses pasar, komunitas intelektual bisa melakukan hal yang sama. Pendidikan dan para pakar tak lagi harus dijalankan dan dihasilkan melalui sekolah maupun perguruan tinggi.

Seperti banyak bisnis, artis, selebriti, bermunculan melalui dunia internet dan digital. Saya yakin dunia intelektual juga seharusnya demikian. Apa yang disebut sebagai intelektual publik, yakni intelektual atau pakar yang tidak berasal dari lingkungan akademis, justru sangat mungkin lahir dalam kultur tersebut.

Orang bisa belajar pemrograman dan bahkan merakit mesin melalui internet. Jadi, kenapa tidak belajar sosial, politik, agama, juga filsafat? Sekarang pokok soalnya, bagaimana kita menciptakan pakar-pakar baru sama baiknya melalui perguruan tinggi maupun YouTube atau layanan lain. Itu seharusnya menjadi tantangan baru dunia intelektual kita.

Diterbitkan di Jawa Pos, 6 April 2019.

Sastra yang Mendefinisikan Indonesia

Diskusi panas terjadi mengiringi pernyataan yang ditulis Pamela Allen dan diterbitkan National Center for Writing, Inggris, berjudul ”Where are all the Indonesian writers?”.

Esai itu diterbitkan dalam rangka menyambut Indonesia sebagai Market Focus dalam perhelatan London Book Fair yang berlangsung minggu depan. Ia antara lain menulis:

“Bahkan sejak ‘permulaan’ kesusastraan Indonesia modern pada awal abad ke-20, para penulis terlibat dengan proyek menciptakan dan mendefinisikan identitas Indonesia, sebuah upaya yang berkembang dari gerakan nasionalis. Kesusastraan dipandang tak sekadar produk konsumsi dan hiburan, tapi juga bagian penting dari proyek pembangunan nasional.”

Esai tersebut sebetulnya sudah terbit beberapa waktu di jurnal In Other Words dengan judul berbeda. Selepas memancing polemik dan mengundang beberapa esai bantahan, entah kenapa, National Center for Writing menghapus esai tersebut dari lamannya semula.

Tulisan itu kurang lebih mencoba menjawab kenapa kesusastraan Indonesia tak begitu tampil di dunia. Melanjutkan pernyataan di atas, ia mencoba menjawab, “… apresiasi penuh atas banyak karya sastra Indonesia bergantung pada pemahaman atas konteks sosial-politik”, yang akhirnya, “untuk beberapa pembaca, ‘keliyanan budaya’ ini terlalu menantang, terlalu kompleks, atau memang terlalu sulit.”

Di sinilah saya kira masalahnya muncul. Pertama, adakah yang salah dengan proyek menciptakan dan mendefinisikan identitas nasional? Hampir sebagian besar kesusastraan negara-bangsa di dunia, langsung tidak langsung, terlibat dalam proyek semacam ini.

Amerika tak hanya dibangun oleh para pemburu emas, tapi juga oleh The Adventures of Huckleberry Finn dan Moby-Dick. Bahkan Cien años de soledad tak hanya disebut memberikan imajinasi bagi Kolombia, tapi bahkan bagi Amerika Latin.

Kedua, apakah “keliyanan budaya” membuat sebuah karya jadi sulit dibaca? Tentu saja saya akan sedikit bersusah payah untuk membaca Shakespeare dengan konteks sosial dan bahasa Inggris abad ke-16.

Saya juga harus susah payah membaca novel-novel Hungaria, Ceko, atau Polandia pada masa cengkeraman komunisme, sesuatu yang tak terpikirkan oleh pembaca Indonesia di mana orang-orang komunis justru dibantai habis.

Dengan segala kesusahpayahan tersebut, apakah kedongkolan harus ditujukan kepada Shakespeare, László Krasznahorkai, Bohumil Hrabal, atau Witold Gombrowicz beserta kesusastraan nasional mereka? Saya kira tidak.

Setiap karya sudah pasti memberikan tantangan bagi pembaca. The Tin Drum karya Günter Grass sudap pasti berkaitan erat dengan Jerman di antara dua Perang Dunia. Demikian pula Midnight’s Children Salman Rushdie memiliki keterkaitan dengan sejarah dan nasionalisme India.

Kita tak hanya menghadapi keliyanan budaya, tapi juga kelas, sejarah, agama, termasuk gender. Dalam tingkat tertentu, semua karya bisa menyulitkan bagi sembarang pembaca. Justru di situlah salah satu fungsi kesusastraan, untuk menjembatani dinding-dinding pemisah keliyanan tersebut.

Ketiga, tanpa menampik keberadaan “keliyanan budaya” yang sama, kita juga sebaiknya curiga dengan apa itu proyek penciptaan dan pendefinisian identitas Indonesia ini. Kenapa ia cenderung mengabaikan kesusastraan yang “sekadar” produk konsumsi dan hiburan? Lihat, misalnya, bagaimana periodisasi kesusastraan Indonesia secara umum sejalan dengan lini masa peristiwa sosial-politik besar.

Banyak hal menarik dalam esai Pamela Allen. Satu hal yang menjadi perdebatan panas adalah kenapa pertanyaan mengenai kesusastraan Indonesia itu justru dijawab pengamat luar -meski ia telah sangat lama mempelajari dan menerjemahkan karya sastra Indonesia.

Saya tak akan masuk ke pembicaraan tersebut, yang telah banyak diperbincangkan para penulis dengan baik, dan akan kembali ke masalah proyek menciptakan dan mendefinisikan identitas Indonesia.

Telaah-telaah semacam Novel Populer Indonesia karya Jacob Sumardjo, misalnya, seberapa sering memperoleh tempat yang baik? Juga karya-karya yang dibahasnya, di mana tempatnya dalam kesusastraan Indonesia?

Proyek-proyek penerjemahan karya sastra, sebagaimana mengiringi perhelatan semacam Frankfurt dan London Book Fair, lebih sering meng-kelas-dua-kan mereka.

Tentu banyak masalah di luar sana. Dalam konteks kesusastraan global, rezim dan selera penerbit-penerbit asing yang bisa jadi sangat “Barat” merupakan satu masalah. Dominasi bahasa Inggris adalah masalah lain. Mentalitas kolonialisme sebagai struktur dunia, yang pengaruhnya tetap kuat hampir seabad setelah Perang Dunia II, juga menjadi catatan.

Namun, jejaring-jejaring di dalam kesusastraan Indonesia sendiri, saya rasa, perlu memperoleh sorotan. Jejaring seperti Lontar Foundation jelas memberikan banyak pengaruh kuat terhadap ilusi mengenai identitas Indonesia dalam karya sastra ini. Tentu beserta akibatnya: pengabaian terhadap kecenderungan-kecenderungan kesusastraan yang lain.

Pengaruh itu bisa jadi karena posisi mereka dalam distribusi karya sastra maupun kekuatan kapital yang mampu menggerakkan aktivitas mereka secara berkesinambungan. Lontar, sebagai salah satu contoh, memperoleh momentum yang penting di antara pergelaran Frankfurt dan London Book Fair, di mana karya-karya sastra Indonesia dalam terjemahan menjadi produk yang dipamerkan.

John McGlynn, editor penerbit Lontar, dalam wawancara dengan The Jakarta Post pada 2017 mengatakan, “Penerbit (asing) tak mencarimu, mereka mencari Indonesia.”

Jika dia percaya dengan apa yang dikatakannya, lantas seperti apa “Indonesia” yang dia maksud? Bukankah dia tak perlu mencari genius-genius kesusastraan? Dia hanya perlu mencari para penulis yang cocok dengan bayangannya tentang Indonesia –dan tepat di titik seperti inilah salah satu masalah kesusastraan Indonesia berawal.

Diterbitkan di Jawa Pos, 9 Maret 2019.

Menyapu Sampah ke Bawah Permadani

Apa yang terjadi jika saya duduk di warung rokok, lewatlah seorang gadis yang pada dasarnya tidak saya kenal, kemudian saya memanggilnya, ”Neng, temenin sini, dong,” atau ”Hey, kamu manis, deh”?

Si gadis mungkin melengos dan bapak penjual rokok di warung akan tertawa atau malah ikut menggoda. Peristiwa itu dianggap kejadian biasa. Sebab, saya lelaki, tak peduli dengan apa pun yang dirasakan si gadis.

Sekarang bayangkan saya penulis terkenal, lalu seorang mahasiswi sastra ingin belajar atau sekadar penasaran karena dia kagum pada tulisan saya. Saya pergunakan kesempatan itu untuk mengajaknya bicara siang dan malam.

Di satu titik, saya membujuknya datang ke kamar dan menidurinya, kalau perlu dengan cekokan minuman sambil mengintimidasi, “Masak anak sastra enggak berani?”

Apa yang akan terjadi? Sangat mungkin masyarakat akan bilang, “Salah si cewek. Ngapain dia datang ke kamar buaya?” Sebab, saya lelaki, punya sedikit kuasa, tidak apa-apa jadi buaya pemangsa.

Skenario ketiga. Saya mahasiswa KKN dan teman mahasiswi saya terjebak hujan di pondokan saya. Saya mengizinkannya tidur di kamar. Bukannya tidur di kursi atau menjagai dia, saya malah ikut masuk ke kamar.

Saat dia tidur, saya mulai meraba tubuhnya. Teman saya terbangun dan marah. Ketika dia bersuara, apa yang akan terjadi?

Kampus sangat mungkin akan memanggil kami, menyuruh kami berdamai. Sebab, saya lelaki, dan kampus yang dipenuhi lelaki tak pernah mau berpikir bahwa lelaki memang bisa sebrengsek dan sejahat itu. Mereka akan mendorongnya menjadi tindak asusila.

Kasus-kasus semacam itu bukan kisah khayalan, juga bukan omong-kosong. Yang terkini terjadi pada seorang mahasiswi UGM bernama Agni (bukan nama sebenarnya) dan rektorat UGM malah memilih jalan damai.

Sebuah insentif dari institusi pendidikan bagi para predator seks. Sebuah keputusan memalukan bagi institusi pendidikan yang seharusnya berada di garis terdepan untuk melindungi civitas academica-nya dari segala jenis kekerasan.

Permakluman atas para predator seks, yang umumnya lelaki ini, memang sangat mengkhawatirkan di tengah masyarakat yang masih memuja maskulinitas, bahkan machoisme, di dalam budaya patriarki. “Kamu lelaki keren kalau kamu bisa memangsa perempuan”, “Ikan asin di meja, wajar dimakan kucing garong.”

Korban kekerasan seksual, umumnya perempuan, sering kali bungkam juga karena tekanan budaya semacam itu. Tekanan bahkan bisa datang dari sesama perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan #MeToo yang dipelopori para perempuan penyintas bangkit melawan budaya kekerasan seksual ini. Gerakan tersebut merebak dari Amerika, Asia, Eropa, dan tentu termasuk Indonesia meski situasinya masih tertatih-tatih.

Mengikuti gerakan tersebut, jelas kita tahu bukan hal mudah bagi para penyintas untuk bersuara. Dari sana kita juga bisa belajar satu hal yang sangat penting: mereka tak hanya menghadapi pelaku, tapi juga masyarakat yang buta dan penuh permakluman. Sering kali para lelaki, meskipun bukan predator, menjadi beban tambahan karena kita memutuskan diam, didera rasa sungkan yang tak patut.

Lihat, misalnya, kasus di Akademi Swedia. Pada awalnya mereka berusaha menutupi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Jean-Claude Arnault, yang memiliki kerja sama dengan akademi. Bayangkan, bahkan anggota akademi itu sebagian adalah perempuan, termasuk istri si pelaku.

Pertemuan-pertemuan berakhir buntu, sebagian mungkin karena solidaritas sesama budayawan. Hal itu membuat beberapa anggota yang kritis akhirnya memutuskan keluar.

Perlu desakan masyarakat, termasuk kepada institusi-institusi otoritatif, untuk mengakhiri kekerasan seksual ini. Akademi Swedia bahkan akhirnya memutuskan tindakan ekstrem tidak menganugerahkan Nobel Kesusastraan tahun lalu. Itu dilakukan untuk membereskan dan mendefinisikan ulang peran-perannya sebagai institusi.

Kita juga bisa belajar dari tindakan Gereja Katolik beberapa hari terakhir. Rumor tentang perbudakan seks atas para biarawati sudah menjadi konsumsi publik bertahun-tahun lamanya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya para biarawati bicara tentang hal ini, sebagaimana sulitnya bagi Gereja Katolik membuka kenyataan tersebut. Ini tak hanya menyangkut reputasi lembaga, tapi bahkan kesuciannya.

Meskipun begitu, Paus Fransiskus akhirnya berdiri di depan dan secara terbuka mengakui masalah ini. Itu langkah yang sangat besar bagi Gereja Katolik dan lebih besar bagi para korban serta penyintas secara umum.

Maka melihat apa yang dilakukan rektorat UGM atas kasus Agni, saya anggap sebagai kemunduran, terutama jika melihat tren yang sangat baik di belahan dunia lain. Ketika institusi-institusi berusaha berdiri bersama para korban dan penyintas, UGM justru memberikan insentif buruk bagi pelaku. UGM terkesan menyembunyikan sampah di bawah permadani indah, memastikan kampus sebagai tempat damai dengan segala perdamaiannya.

Jika kamu mahasiswa dan memukuli adik angkatanmu hingga babak belur, jangan khawatir, rektorat mungkin akan mengusahakan perdamaian. Jika kamu dilecehkan atau diperkosa, sebaiknya kamu diam tak bersuara. Hal-hal seperti inikah yang ingin dibangun UGM atau mungkin kampus-kampus lain di Indonesia?

“Benar,” kata Paus Fransiskus, “Ada pastor dan uskup yang melakukannya.” Sikap demikianlah yang seharusnya ditiru Rektorat UGM, sebab mengatakan kebenaran mestinya menjadi darah daging di lembaga intelektual semacam universitas.

Diterbitkan di Jawa Pos, 9 Februari 2019

Tempat Terbaik Bagi Buku

Di manakah tempat terbaik untuk menyimpan buku? Di rak buku? Rak buku tempat yang sangat terbatas, kecuali rumahmu bisa terus berkembang. Seiring bertambah jumlah bukumu, rak bukumu akan menjadi tempat yang sempit, dan buku-buku mulai menjajah meja kerjamu, sofa tempatmu bersantai, bahkan tempat tidurmu.

Bicara tentang rak buku, bahkan rak-rak di toko buku yang ada sekarang seringkali tak sanggup menampung kedatangan buku-buku baru dari penerbit. Toko buku bukannya semakin meluas untuk mengakomodasi pendatang-pendatang baru, yang ada semakin menyempit, berbagi dengan alat-alat tulis dan pertokoan.

Rak di toko buku bahkan mulai dilihat sebagai aset properti. Luasnya, atau daya tampungnya, harus dihitung dengan berapa banyak yang bisa dihasilkan dari sana per bulan atau per tahun. Maka buku-buku yang dianggap lambat menghasilkan, dengan cepat digusur oleh buku-buku yang dianggap lebih cepat laku. Rak di toko buku bukan gudang, apalagi lemari arsip.

Kondisi ini memang sangat menjengkelkan untuk banyak penerbit, terutama penerbit-penerbit kecil. Apalagi jika penerbit-penerbit itu menerbitkan buku yang serius, atau agak serius, yang tak terjual cepat dalam satu-dua bulan. Memangnya buku penting macam The Origin of Species karya Charles Darwin bisa mendadak bestseller? Demikian pula buku macam biografi pelukis Basoeki Abdullah?

Untunglah kesulitan kadang memberi peluang bagi jiwa-jiwa yang kreatif. Iklim yang tidak menguntungkan bagi perkembangan literasi ini didobrak oleh munculnya toko-toko buku alternatif. Pertama, tentu saja toko-toko daring di internet. Mereka tak dihadapkan oleh sewa tempat yang mencekik rekening usaha mereka yang tak seberapa. Ini membuat mereka bisa menampung segala jenis buku, dari yang super laris hingga buku yang pembacanya mungkin hanya puluhan orang.

Toko-toko buku daring ini bisa dimiliki nyaris siapa pun. Ada yang benar-benar serius berbisnis, bahkan dengan mendirikan perusahaan secara resmi. Mereka tak hanya membuka situs penjualan, tapi juga hadir dalam bentuk aplikasi. Ada pula ibu rumah tangga, atau mahasiswa, yang melakukannya secara sambilan. Berjualan melalui laman media sosial mereka seperti Facebook atau Instagram.

Kedua, saya rasa imbas dari menjamurnya toko buku daring, juga bermunculan toko-toko buku kecil secara fisik. Mereka mungkin tak ditemukan di mal-mal yang benderang, tapi di lingkungan kampus atau komunitas-komunitas. Sama seperti toko buku daring, toko-toko ini juga menjadi tempat lain, bahkan lebih baik, bagi banyak jenis buku menunggu pembelinya. Mereka menjadi berkah bagi banyak penerbit, dan akhirnya bagi literasi di negeri ini.

Akan tetapi keadaan yang penuh optimisme ini dirusak oleh beberapa peristiwa razia buku yang datang beruntun. Pertama terjadi di Kediri, disusul peristiwa serupa di Padang. Terakhir, juga terjadi di Tarakan.

Ketiganya dilakukan oleh prajurit TNI, juga dengan kesamaan alasan: menyita buku-buku yang diduga mengandung ajaran komunisme. Dengan menduga-duga, jelas mereka belum membaca buku-buku itu. Terbukti bahkan buku-buku Soekarno, salah satu proklamator kita, juga ikut disita. Mereka mengabaikan hukum yang melarang pengambilan paksa buku tanpa izin dari pengadilan.

Ada yang mencoba berspekulasi razia ini ada hubungannya dengan politik menjelang pemilu. Apakah itu benar atau tidak, yang jelas ini merupakan pukulan bagi dunia literasi. Peristiwa-peristiwa itu menciptakan rasa takut. Takut menerbitkan buku, takut menjual buku, dan akhirnya takut membaca buku. Bahkan saking ketakutannya, dan mungkin rasa frustasi, penjual buku di Padang memutuskan mengobral bukunya dalam rangka menutup toko.

Salah satu cita-cita fundamental kita sebagai bangsa, tercantum dalam UUD 1945, adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa, jika kita didera rasa takut berhubungan dengan buku? Beberapa dekade lalu, di bawah Orde Baru, buku-buku tak hanya dilarang. Orang yang tertangkap menjualnya bahkan masuk penjara. Apakah kita akan kembali ke masa itu?

Bagi saya, jelas itu bukan pilihan. Ketakutan ini harus dilawan, dan cara melawannya adalah persis melakukan apa yang mereka tak ingin kita melakukannya. Razia buku, sebagaimana pelarangan dan sensor, merupakan puncak dari ekspresi “kalian jangan membaca buku”. Maka untuk melawannya, ya baca buku-buku itu. Undang-undang paling tinggi di negara ini menjamin hak kita untuk cerdas, antara lain melalui buku.

Tentu saja teror bagi pembaca buku mungkin tak akan berakhir begitu saja. Razia dari toko-toko buku itu mungkin hanya awal. Diskusi-disukusi buku beberapa kali digerebek. Hal lebih buruk mungkin akan terjadi: buku ditarik dari toko. Orang yang menjual buku tertentu ditangkap. Dari sejarah runtuhnya peradaban, kita bahkan tahu, perpustakaan pun bisa dibakar.

Akan tetapi, sekali kita membaca sebuah buku, buku memperoleh tempat terbaiknya. Buku bisa dirampas, bisa lapuk, bisa dibakar, bisa dipinjam, dan bisa hilang, tapi gagasan yang tertanam di kepala hanya bisa dihapus oleh gagasan yang lain. Bagi kekuasaan yang menghendaki bangsa yang bodoh, buku menjadi berbahaya karena ia mengandung gagasan. Mereka takut gagasan itu masuk ke kepala pembaca.

Lawanlah, dengan menyimpan buku-buku itu di kepalamu. Dengan membacanya.

Diterbitkan di Jawa Pos, 12 Januari 2019.

Max Havelaar dan Dosa Kolektif

Kenapa novel seperti Max Havelaar begitu penting, terutama dalam konteks kolonialisme Belanda di Indonesia? Pertama, tentu karena novel itu memberi sejenis inspirasi kaum pribumi. Kedua, sebenarnya ini kekuatan terbesarnya: Ia juga memberi pengaruh besar bagi pembaca Belanda sendiri.

Setidaknya itulah yang saya sadari beberapa waktu lalu, ketika duduk satu meja dengan seorang Belanda. Dia lelaki berumur enam puluhan tahun. Mengaku pernah jadi diplomat, jadi penulis, bekerja sebagai bos penerbitan, dan pernah belajar kesusastraan Belanda.

“Terutama kesusastraan yang ada hubungannya dengan Hindia.”

Saat itulah dia bicara tentang novel-novel kesukaannya. Dari novel karya Hella Haasse, De Stille Kracht karya Louis Couperus yang versi panggungnya selalu terjual habis dalam setiap pementasan di Amsterdam, dan berakhir dengan membicarakan Max Havelaar karya Multatuli. Dia menyebutnya sebagai karya terbesar kesusastraan Belanda.

Satu jilid novel itu bahkan selalu tersimpan di gedung parlemen, dan itu bukan tanpa arti sama sekali. Menurut dia, “Novel itu membuka kesadaran kami bahwa kami melakukan kesalahan di tanah kolonial.”

Tentu tidak sekaligus, tapi bisa dibilang novel tersebut membuka kesadaran seperti keran air. Makin lama semakin membesar dan menguat.

Perbincangan tersebut kembali mengingatkan saya kepada sejenis keyakinan lama tentang karya yang hebat. Sebuah karya menjadi sangat berarti tak semata-mata karena ia membuka realitas, katakanlah memperlihatkan ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan. Banyak novel atau karya lain melakukan itu, termasuk Max Havelaar.

Ada kekuatan dahsyat lain yang terkandung di dalamnya. Apa? Menurut saya, kekuatan untuk membuka borok diri. Kekuatan yang membuat si pembaca sadar betapa brengsek dirinya, betapa jahat bangsanya. Sebuah refleksi diri bahwa untuk ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan itu, salah satu pelakunya adalah kita sendiri.

Itulah kehebatan novel itu, kata kawan saya. Kekuatan yang membuatnya jadi cermin. Kekuatan yang menerbitkan rasa malu tak terkira, tapi juga membuat banyak orang Belanda bersedia melewati perasaan tersebut. Tidak semua seperti itu, memang. Namun, para pembaca Max Havelaar atau De Stille Kracht yang tersadarkan juga tidak sedikit.

Lantas, apa arti kisah pertemuan saya dengan orang Belanda dan omong-omongan kami tentang kesusastraan Belanda di Hindia untuk Indonesia di masa sekarang?

Saya punya sedikit kenangan kecil bertahun lampau dengan sebuah buku. Judulnya Saksi Mata karya Seno Gumira Ajidarma. Sampai hari ini saya masih menganggap buku itu sebagai kumpulan cerpen terbaik di Indonesia. Selain karena kisah-kisahnya, gaya menulisnya, terutama karena pengaruhnya (sastra maupun politik) terhadap saya pribadi.

Seperti banyak orang tahu, buku tersebut berisi cerita-cerita tentang pendudukan (militer) Indonesia di Timor Leste. Terutama selepas insiden Santa Cruz, Dili, 1991.

Jujur saja, sebelum membaca buku itu, saya tak tahu-menahu tentang Timor Timur (nama yang kita kenal waktu itu). Dan, menganggapnya sebagai provinsi bungsu (ke-27) yang sah. Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia.

Namun, selepas membaca buku tersebut ketika masih mahasiswa, pikiran saya perlahan mulai berubah. Yang sangat mengganggu saya terutama bukan para klandestin yang disiksa, kepala manusia yang ditancapkan di pagar depan rumah, melainkan orang-orang yang melakukan penyiksaan itu.

Kenapa? Sebab, saya melihat wajah sendiri. Kita. Tentu kita tak melakukannya langsung. Namun, bagaimanapun, mereka mewakili kita: Indonesia.

Saya yakin banyak mahasiswa naif seperti saya terbuka matanya dengan buku tersebut, setidaknya di masa sebelum 1998. Tuntutan turunnya Soeharto berkelindan waktu itu dengan simpati dan dukungan untuk kemerdekaan Timor Leste. Saya rasa, penting bagi kita mengakui kebiadaban diri, didera rasa malu karena pengakuan itu, dan melewatinya.

Dengan mengingat pengalaman itu, saya bisa mengerti penjelasan kawan saya mengenai pengaruh Max Havelaar bagi pembaca Belanda di masa lalu. Bukan hanya itu, saya yakin ini bisa juga berlaku untuk dosa-dosa kolektif kita lainnya sebagai sebuah bangsa.

Bahkan, mungkin kita tak perlu menunggu ada buku dahsyat semacam buku-buku itu. Daya gugah tersebut bisa kita peroleh dari mana pun: film, berita, buku penelitian, atau lainnya. Yang terpenting adalah kehendak untuk membuka diri, kemudian mengakui kesalahan-kesalahan kolektif kita, bahkan meskipun kita tak terlibat secara langsung.

Maukah kita, misalnya, mengakui dosa-dosa kita sebagai bangsa atas penculikan dan penghilangan aktivis di masa reformasi, sebagaimana pembunuhan Munir juga dosa kita? Dan barangkali sama sulitnya dengan yang lain-lain bagi sebagian besar bangsa Indonesia, bersediakah mengakui dosa-dosa kita di Papua?

Dalam sejarah banyak negeri, pengakuan sebuah bangsa secara kolektif atas dosa-dosa mereka akan menjadi penggedor bagi langkah-langkah besar mereka di masa selanjutnya. Para elite politik sering kali merupakan orang terakhir yang memiliki rasa malu atas dosa-dosa mereka. Namun, sekumpulan warga biasa bisa bergerak lebih dulu untuk kemudian memaksa mereka. Mulailah membaca tentang reformasi, Munir, dan Papua sekarang juga. Itu akan mempermalukan kita, memang, seperti orang Belanda merasa malu saat membaca Max Havelaar. Tapi, kita harus melewatinya.

Diterbitkan di Jawa Pos, 15 Desember 2018.