Panduan Menjelajah Rimba Raya Kesusastraan

Ini merupakan ulasan atas buku non-fiksi saya, Senyap yang Lebih Nyaring (Circa, 2019), yang merupakan kumpulan jurnal di blog saya ini. Ulasan ini ditulis oleh Erwin Setia:

Buku teranyar Eka Kurniawan, Senyap yang Lebih Nyaring, boleh dikata memiliki kemiripan dengan brosur wisata. Tepatnya, ia adalah buku panduan menjelajah rimba raya kesusastraan.

“Panduan Menjelajah Rimba Kesusastraan”, Jawa Pos

Balzac dan Fantasi Global

Honoré de Balzac, salah satu penulis besar Prancis, pernah menulis sebuah catatan perjalanan berjudul Voyage de Paris à Java. Perjalanan dari Paris ke Jawa, tanpa pernah sekali pun menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Lho, maksudnya?.

Yang mengaku pernah pergi ke Hindia Belanda di masa itu, di abad kedelapan belas, adalah temannya. Balzac hanya mendengarnya. Mungkin temannya mengarang bebas alias ngibul atau Balzac sendiri yang berfantasi gila-gilaan.

Bagaimana tidak. Di dalam bukunya, ia berkisah tentang pohon upas yang tumbuh di tanah Jawa. Pohon beracun yang tumbuh di bekas gunung berapi. Saking beracunnya, kriminal yang dihukum mati hanya perlu disuruh membacok batang pohon itu.

Tak lupa fantasi seksual lelaki Eropa atas perempuan Jawa yang ”semua putih, hanya alis mereka yang hitam pekat dan mata cokelat mereka membentuk kontras atas wajah pucat ajaib ini”. Dan menambahkan, ”Sebagian besar perempuan ini kaya, banyak di antaranya janda.”

Di luar konteks soal watak orientalismenya, saya justru bertanya-tanya: kenapa orang senang berfantasi? Bahkan tiga abad kemudian, ketika kita di tanah Jawa membaca buku ini dan tahu isinya agak berlebihan, kita masih bisa terhibur oleh fantasinya.

Saya rasa itu alasan yang sama kenapa kita membaca novel-novel Jules Verne. Kita senang, mungkin juga penasaran, bagaimana rasanya bertualang ke perut bumi. Bagaimana rasanya berkeliling dunia dengan balon udara.

Fantasi, jelas berguna dalam urusan melemparkan diri kita dari kenyataan yang ada. Katakanlah dalam bayangan Balzac, ”Segera setelah datang, seorang lelaki Eropa bisa langsung kawin (dengan janda Jawa), menjadi kaya sebagaimana mereka impikan di malam-malam panjang dan dingin di negeri sendiri.”

Di luar itu, fantasi juga membantu manusia melakukan simulasi bagaimana dunia di waktu dan tempat yang berbeda. Barangkali terpesona oleh buku Balzac ini, penyair Prancis Arthur Rimbaud sampai mendaftar jadi tentara Belanda dan dikirim ke Jawa.

Apakah Jawa yang dialaminya sama dengan Jawa yang dibacanya, itu soal lain. Yang jelas, fantasi bisa menggerakkan manusia untuk menggapai apa yang ada dalam fantasinya. Tak hanya membebaskan diri dari kepahitan, tapi juga keluar dari kenyamanan hidup.

Di tengah suasana penuh kecemasan karena merebaknya virus korona hampir di seluruh dunia, saya teringat novel Jose Saramago, Blindness. Kita bisa menempatkan novel ini juga sebagai fantasi, ia menyimulasikan bagaimana jika terjadi wabah?

Di novel itu yang dimaksud adalah wabah kebutaan, yang dengan cepat menular dari satu manusia ke manusia lain. Penyakitnya dalam tingkat tertentu mungkin bisa diganti, tapi yang jelas, ia menggambarkan apa yang bakal terjadi dalam situasi seperti itu.

Mencoba menahan persebaran, pemerintah berusaha bertangan besi, menyeret siapa pun yang terkena wabah ke karantina. Korban memperoleh stigma. Masyarakat menjadi keos, panik. Makanan jadi rebutan, petugas kewalahan.

Bukankah itu yang terjadi sekarang? Pasta menghilang di supermarket beberapa kota di Australia. Barang-barang menghilang di toko-toko kelontong Kota Milan. Ibadah umrah dihentikan di Arab Saudi. Kota Wuhan, sumber wabah korona, sudah berminggu-minggu dikunci.

Novel-novel semacam itu, atau film-film sejenis, jelas (atau seharusnya) mengajari kita bagaimana bereaksi jika hal demikian terjadi dalam kehidupan nyata. Kita sudah membayangkannya, melakukan simulasi, dan itu sisi baik dari fantasi.

Saya ingin kembali ke buku Balzac. Selain menggambarkan eksotisme dunia Timur yang asing, saya rasa buku ini juga merupakan bagian dari fantasi tentang dunia global. Tentang petualangan ke negeri-negeri asing, membuka batas-batas. Tentang pertemuan.

Fantasi itu telah menjadi kenyataan hari ini. Orang dengan mudah bepergian dari satu negeri ke negeri lain. Barang yang kita miliki didesain di California, dirakit di Vietnam, dan bahan bakunya dari Nigeria. Anak saya bisa ”berjalan-jalan” ke Menara Eiffel dengan Street View Google berkat jaringan serat optik lintas benua.

Fantasi yang dibawa buku semacam Voyage de Paris à Java telah membawa dunia sejauh ini. Sekaligus pada akhirnya ia membawa kecemasan baru. Gerakan anti-imigran merebak di mana-mana, diikuti politik identitas yang sektarian, hingga di beberapa tempat menjurus ke kekerasan.

Tentu ia juga memberi kita kejutan, yang tak terbayangkan sebelumnya, termasuk wabah korona yang menyebar dalam skala global. Persebaran luas ini hanya bisa terjadi karena adanya pergerakan manusia dan barang lintas negara, lintas benua. Apakah kita harus mengutuk fantasi Balzac? Tidak.

Kita hanya perlu memiliki fantasi lain, harapan lain, rasa penasaran lain dan tergerak olehnya. Setidaknya dari Blindness, kita bisa mencegah wabah tak berujung menjadi situasi anarkistis di mana, siapa yang punya uang lebih, bisa memborong masker dan mi instan lebih banyak.

Diterbitkan pertama kali di Jawa Pos, 7 Maret 2020.

Twisted Stories

Another review for my short story collection Kitchen Curse (Verso Books, 2019), by Intan Paramaditha, author of two acclaimed works, Apple & Knife (Harvill Secker, 2018) and The Wandering (Harvill Secker, 2020):

Eka Kurniawan’s characters are weird, and their encounters with events that are strange, unfortunate, or magical (sometimes all of them at the same time) further spotlight their moral ambiguity.

Intan Paramaditha, Singapore Unbound

Serius tapi Ringan

Tadi sore, seperti biasa saya singgah ke kedai kopi langganan. Seperti biasa pula, saya ambil koran dari rak. Hanya membaca judul berita, halaman demi halaman dibuka secara cepat, hingga terhenti dan melihat foto sendiri. Kompas, 26 Februari 2020. Inti beritanya, nantikan pemutaran Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, tahun depan, ya!

Lempar Kuasa

”Kalau itu terjadi pada adik perempuanku, akan kucari anak-anak itu. Kugampar bersama bapaknya sekalian.” Begitu seseorang berkomentar mengenai video perundungan tiga anak lelaki atas satu anak perempuan.

Memang bikin kesal, bahkan emosi, melihat video, berita, atau bahkan sekadar omong-omong perundungan, terutama yang menyangkut anak-anak di sekolah. Setiap orang tua atau kakak pasti memahami rasa kesal sekaligus kecemasan semacam itu.

Perundungan hanya terjadi terutama jika pihak yang melakukannya merasa memiliki kuasa lebih daripada korbannya. Lihat video peristiwa perundungan yang dialami seorang siswi SMP di Purworejo. Tiga anak lelaki menghadapi satu anak perempuan.

Itu merupakan pertunjukan kekuasaan. Kekuasaan dengan dasar machoisme, yakni kekuasaan fisik yang lebih kuat atas yang lemah. Juga kekuasaan secara kuantitas, pengeroyokan. Dalam gerombolan, seorang pengecut sekalipun akan merasa punya kuasa lebih.

Bahkan dengan merekam adegan perundungan itu, secara sadar mereka ingin memperlihatkan pertunjukan kekuasaan tersebut ke wilayah lebih luas. Meskipun tentu saja rekaman yang sama malah bisa menjadi serangan balik untuk mereka.

Yang menarik adalah bagaimana pertunjukan kuasa itu kerap kali juga dilawan dengan pertunjukan kuasa lain. Ya, kuasa mengenal hierarki. Jika tiga lelaki merasa berkuasa atas satu anak perempuan, jumlah pengguna media sosial yang tak terhitung bisa jauh merasa lebih kuasa atas tiga anak lelaki itu.

Demikianlah dengan mudah kita menemukan ancaman-ancaman kekerasan seperti itu. Media sosial memungkinkan kita merasa memiliki kuasa lebih. Terutama karena jumlah dan distribusi.

Sisi baiknya, kita menemukan bahwa kuasa di media sosial bisa dipergunakan untuk memberikan tekanan kepada praktik-praktik penyalahgunaan kuasa. Sebagaimana kasus perundungan akhirnya menarik perhatian polisi, bahkan gubernur.

Pertunjukan kuasa juga bisa terjadi di wilayah birokrasi. Kita tentu mengenal lelucon lama, ”Jika bisa dibikin susah, kenapa dibikin mudah?” Saya rasa itu muncul dari mentalitas merasa berkuasa. Korupsi salah satu bagiannya. Ia merasa berkuasa, maka ia merasa berhak atas sesuatu yang sebenarnya bukan haknya.

Franz Kafka merupakan salah satu novelis yang sangat cerdas memperlihatkan parabel tentang pertunjukan kuasa itu. Terutama, bagi saya, terlihat di novel terakhirnya yang tak terselesaikan, The Castle.

Dikisahkan, K seorang juru ukur tanah datang ke sebuah kastil untuk melakukan survei atau pengukuran. Sebagai orang asing, dia dipermainkan oleh pemilik penginapan. Ketika tahu bahwa dia diundang oleh kastil, pemilik penginapan langsung mengkeret, apalagi ketika datang anak pegawai kastil. Kini kuasa berada di tangan si anak pegawai kastil, yang kemudian merasa berhak merundung K.

Yang terjadi, K dirundung oleh sebuah kekuasaan, terbebaskan dengan cara jatuh ke perundungan kekuasaan yang lebih besar. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalaminya?

Berapa kali dalam hidup kita dibuat repot oleh urusan di rumah pak RT hanya untuk dilempar dan dibuat repot di kantor kelurahan? Kemudian dilempar dan dibikin repot lagi di kantor kecamatan? Dilempar ke kantor kependudukan?

Dalam tingkat tertentu, disrupsi kuasa itu kadang muncul dalam bentuk yang aneh. Belum lama beredar pula video viral petugas polisi lalu lintas memperoleh ancaman fisik dari pengemudi yang kena tilang. Itu aneh dalam dua tingkat.

Pertama, polisi merupakan alat negara yang berhak menggunakan kekerasan. Jika terancam, dia seharusnya melawan balik dan langsung memborgol si penyerang. Kedua, si pengemudi akhirnya ditangkap selepas video itu menyebar. Bahkan polisi pun menunggu dukungan kuasa masyarakat?

Banyak orang akhirnya mengapresiasi kesabaran polisi. Apakah polisi lebih mementingkan apresiasi kesabaran daripada penindakan atas sebuah ancaman fisik?

Jelas saya malah khawatir kita sudah terjerumus ke sikap, jika urusan satu hal bisa dilemparkan ke warga internet di media sosial, kenapa harus diurus sendiri? Jika itu dilakukan oleh korban yang tak berdaya, kita bisa mengerti.

Tapi, jika dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa formal? Jangan-jangan, selain mempertunjukkan kuasa, ternyata pura-pura tak berkuasa kadang ada enaknya juga, lho.

Diterbitkan sebelumnya di Jawa Pos, 15 Februari 2020.

Merasa Benar dan Merasa Salah

Ketika saya berkunjung ke Ho Chi Minh tempo hari, saya melihat lalu lintas di kota itu jauh lebih semrawut daripada Jakarta. Tapi, pada saat bersamaan, jarang saya mendengar keributan karena kekacauan itu.

Saking semrawutnya, pernah taksi daring yang saya pakai terjebak di pertigaan.

Lalu lintas terkunci karena dari semua arah kendaraan saling menyerobot. Sepeda motor naik ke trotoar, juga terjebak saling berhadap-hadapan dengan sesamanya yang melawan arus.

Dari balik kaca mobil, saya memandangi kesemrawutan itu dengan takjub. Tak ada pengemudi yang keluar dan ngomel-ngomel ke mobil di depannya. Hanya satu dua yang memijit klakson, itu pun terdengar malas. Tak ada pak ogah maupun polisi yang datang untuk mengurai keadaan.

Taksi daring saya berhasil keluar dari jebakan tersebut dengan memutar ke kanan, melawan arus, padahal niatnya belok ke kiri. Itu pun nyaris serempetan dengan bus. Sopir bus tetap melajukan busnya dengan pelan. Taksi daring saya pun tetap melaju, hanya menyisakan cukup ruang untuk kaca spion saja.

Penasaran, saya bertanya kepada si pengemudi taksi daring itu, ”Kenapa kalian tidak marah? Ada orang menyerobot lampu merah. Ada yang melawan arus. Ada yang naik trotoar. Saya heran kenapa kalian tenang-tenang saja?”

Jawaban sopir taksi daring itu mengejutkan saya, meskipun dikatakannya sambil tertawa: ”Karena semua orang tahu dirinya salah.”

Tiba-tiba saya membayangkan skenario yang berbeda. Bayangkan jika para pengemudi itu semuanya merasa benar. Yang bergerak selepas lampu hijau akan keluar dari mobil dan memaki mobil yang menerobos lampu merah. Tapi, si penerobos lampu merah merasa benar juga, karena lampunya ”terlalu cepat ganti”.

Perang mulut dan perang klakson akan terjadi. Bahkan gebrak-gebrakan di kaca mobil. Itu sering saya lihat di jalanan Jakarta, di mana mantra baru diciptakan: ”Lo yang salah, lo yang marah.”

Kalau dipikir-pikir, betul juga. Konflik sering kali terjadi ketika dua pihak atau lebih sama-sama merasa benar, atau mengklaim diri/kelompoknya lebih benar dari yang lain. Klaim kebenaran sering kali tak memerlukan bukti, tapi orang bisa memperjuangkannya, mengorbankan apa pun, demi klaim tersebut.

Mereka bersedia adu jotos di jalanan, jika menyangkut orang per orang. Atau saling lempar rudal, jika itu terjadi antarnegara.

Di kisah Mahabharata, konflik antara keluarga Pandawa dan Kurawa juga bisa disederhanakan karena kedua pihak sama-sama mengklaim kebenaran versi masing-masing. Keluarga Kurawa merasa berhak sebagai ahli waris kerajaan karena ayah mereka adalah raja. Keluarga Pandawa juga merasa berhak karena ayah keluarga Kurawa buta dan tak berhak jadi raja.

Siapa yang lebih benar? Mereka harus memutuskannya dalam perang besar yang penuh tragedi dan pertumpahan darah. Sebuah perang yang nyaris menyerupai perang dunia, karena melibatkan begitu banyak sekutu di kedua pihak.

Begitu juga dalam kisah legenda dua murid Aji Saka. Kedua muridnya bertengkar karena sama-sama merasa benar. Yang pertama merasa benar karena bersikukuh pada perintah sang guru untuk diam menjaga pusaka. Yang kedua merasa benar karena juga bersikukuh pada perintah sang guru untuk pergi menemui guru mereka. Keduanya akhirnya bertarung hingga maut menjemput.

Siapa di antara mereka yang benar? Bahkan jika ternyata keduanya berada dalam kebenaran masing-masing, apa gunanya ketika keduanya sudah berkalang tanah? Kematian mereka pada akhirnya menjadi sejenis tragedi, yang tentu disesali sang guru. Perkelahian mereka, saya rasa, tak akan terjadi jika keduanya merasa bersalah.

Tapi, tunggu. Sikap merasa bersalah mungkin akan mengurangi banyak konflik atau pertengkaran, bahkan peperangan. Kita sering mendengar di perbincangan sesama kawan atau pasangan, ”Sudahlah, kita sama-sama salah.” Lalu, perdamaian tercipta. Atau, setidaknya mereka sama-sama terdiam dan menyesali kesalahan masing-masing.

Meskipun begitu, sikap untuk selalu sama-sama merasa salah seperti yang saya saksikan di pertigaan Ho Chi Minh adalah kesemrawutan. Kesalahan dinormalisasi. Orang menjadi permisif kepada kesalahan. Orang merasa bebas berbuat salah, karena tahu orang lain juga berbuat salah, dan tak ada yang merasa berhak untuk memperbaikinya.

Saya tak merasa sikap merasa salah merupakan antitesis yang baik untuk sikap merasa benar.

Dalam hal ini, kita bisa belajar dari tradisi dan praktik keilmuan di mana sikap merasa benar dan salah diberlakukan bersamaan. Tanpa sikap merasa benar, kita tak akan menemukan perdebatan sengit saling merontokkan argumen. Tapi, tanpa sikap merasa salah, kita juga tak akan menyaksikan ilmu pengetahuan terus mengoreksi dirinya sendiri, menguji dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung argumennya.

Merasa benar dan salah hanya bisa terjadi dengan sehat jika ia memiliki batas. Dan batas itu sangat sederhana: sebuah kerendahan hati untuk berhenti di titik ”jika terbukti sebaliknya”. Silakan merasa benar, sampai terbukti sebaliknya. Silakan merasa salah, juga sampai terbukti sebaliknya.

Dengan begitu, kita tak juga perlu menciptakan mantra baru, ”Gue yang bener, gue yang minta maaf.”

Diterbitkan pertama kali di Jawa Pos, 1 Februari 2020.