Saya baru mengikuti Pancasila Interaktif, sebuah aplikasi yang bisa menentukan posisi nilai politik kita dengan cepat di situs Budiman Sudjatmiko. Aplikasi ini pada dasarnya berupa kuis, dimana kita menentukan sikap kita atas beberapa pilihan dalam satu dan beberapa isu/masalah. Dan setelah mengisi kuis tersebut, inilah hasil “Nilai Politik” saya terlihat dalam bagan:

Di gambar pertama, rupanya saya termasuk penganut “progresif etis”. Di bagan kedua, sebagai interpretasi alternatif, saya berada di irisan “nasionalisme radikal” dan “sosialisme demokrat”. Hmmm. Dan apakah itu “progresif etis”? Ini penjelasan dari Spektika.com, pengembang aplikasi tersebut: 

Progresif Etis

Sistem nilai ini memberikan penekanan yang kuat prinsip kebebasan individu untuk mengembangkan potensi dirinya yang seluas-luasnya. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha mengejar apa yang diinginkannya dan oleh karena itu berhak untuk menikmati hasil yang diperolehnya.

Dengan demikian, segala bentuk intervensi yang berasal dari luar diri individu tidak dapat ditolerir. Bahwa setiap individu memilliki kemampuan yang beragam dalam memanfaatkan hak-hak kemanusiaannya merupakan sesuatu yang natural dan tidak boleh dipertentangkan dengan semangat kebebasan dan persamaan itu sendiri.

Sistem nilai ini memahami negara sebagai entitas organis yang muncul dari keinginan dan aspirasi bersama warganya. Oleh karena itu, keberadaan negara semata-mata adalah merealisasikan tujuan etisnya yakni menjamin agar tidak ada pelanggaran terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu untuk mengembang dirinya. Namun demikian, negara sama sekali tidak boleh mencampuri terlalu jauh urusan rakyatnya. Untuk mencegah agar kekuasaan negara tidak melampaui batas kewenangannya maka diperlukan konstitusi yang menjamin hak-hak kewarganegaraan.

Sistem nilai ini mempunyai kedekatan dengan ideologi liberalisme yang memberikan penekanan pada prinsip kebebasan sebagai nilai kemanusiaan yang utama. Variannya bisa berupa gerakan aktivisme yang mengadvokasi kebebasan dan hak-hak sosial politik individu.

Aplikasi ini mungkin tak sepenuhnya menggambarkan posisi politik dan ideologis kita, mengingat terbatasnya isu/masalah yang dipergunakan sebagai sampel kuis. Tapi bolehlah untuk sekadar mengukur di mana kira-kira posisi seseorang secara ideologis. Hasil di atas, untuk saya sendiri, rasanya tak terlalu mengejutkan. Lah, ya iyalah, kan saya sendiri yang mengisi kuisnya? Hehehe …

Dan tentu saja kitsch yang paling tak disukainya adalah kitsch gaya estetika Komunis Rusia. Sudah menjadi rahasia umum, Kundera membenci hampir segala hal mengenai Rusia. Bahkan tak jarang ia menolak wawancara jika diketahuinya wartawan tertentu berasal dari Rusia. Sebagaimana umum diketahui, ia harus meninggalkan negerinya (Ceko) tak lama setelah negeri itu diinvasi tentara Rusia, dan tinggal di Paris sampai hari ini. Tema mengenai invasi itu, bahkan sudah muncul sejak novel pertamanya, The Joke.

Estetika kitsch meniadakan segala hal yang tak dikehendaki. Dalam kaca mata Kundera, estetika Komunis Rusia tak lain adalah kitsch: mereka meniadakan segala yang tak dikehendaki (oleh mereka). Tapi buru-buru Kundera mengingatkan: Kitsch merupakan estetika ideal untuk semua politikus dari berbagai partai politik maupun gerakan. Jika Anda melihat seorang politikus di depan kamera televisi dan buru-buru mendekati seorang anak, lalu mencium pipinya, itulah kitsch.

Membaca novel ini saya jadi ingat dengan apa yang diperbuat calon presiden dan wakil presiden kita belakangan hari. Susilo Bambang Yudoyono dan calon wakilnya, Boediono, mendeklarasikan pencalonan mereka dalam suasana megah di Sasana Budaya Ganesha, Bandung. Deklarasi itu, semua orang tahu, meniru-niru penetapan pencalonan Obama-Biden akhir tahun lalu. Warna biru memenuhi ruangan (ya, itu warna Partai Demokrat), dengan selingan warna merah dan putih (itu warna bendera kita). Tepuk tangan tertata. Iringan lagu dari paduan suara. Poster-poster didesain mengilap. Semua itu apa lagi jika bukan kitsch?

Calon lain, Jusuf Kalla dan Wiranto, mendeklarasikan diri mereka di tugu proklamasi. Ini kitsch yang lain: mereka ingin mengambil ideal dari gambaran mengenai Soekarno dan Hatta, para proklamator itu, seolah-olah mereka mewarisi semangat tersebut. Bahkan kalimat terkenal dari naskah proklamasi, “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”, mereka adopsi. Ketika citra ideal dan yang tak dikehendaki ditutupi, itulah kitsch.

Setelah melihat deklarasi dua pasangan calon sebelumnya, pasangan lain, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, membuat gebrakan mengejutkan. Mereka mendeklarasikan pencalonan mereka di tempat paling kotor di seputaran Jakarta: tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Apakah mereka sedang menunjukkan sejenis estetika anti-kitsch?

Tunggu dulu. Megawati dan Prabowo tidak sedang mempertunjukan sampah. Mereka bahkan menutupi sampah itu dengan pasir, kerikil dan konblok. Dan bukit sampah ditutup dengan bendera merah-putih raksasa yang konon memecahkan rekor sebagai bendera terbesar versi Muri. Bahkan seandainya tidak mereka tutupi, tetap saja yang ingin mereka perlihatkan bukan sampah itu. Inilah yang dengan tegas ingin mereka sampaikan: kepedulian kepada rakyat jelata, nasionalisme (mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan dari awal hingga akhir acara) sekaligus patriotisme, dan jelas itu semua bukan sampah.

Benarlah kata Kundera, kitsch tak mengenal ideologi dan partai politik.

***

Saya ingat di sekitar tahun 1998, sekelompok demonstran mengenakan ikat kepala yang sama, bertuliskan nama komite mereka. Laki-laki dan perempuan. Tentu saja ikat kepala semacam itu tak ada hubungannya dengan apa pun yang mereka perjuangkan. Keseragaman itu hanya sejenis pertanda eksplisit mengenai sejenis ikatan persaudaraan di antara mereka, hal lumrah di semua gerakan politik. Pada dasarnya mereka sedang merayakan estetika kitsch ini, terutama aspeknya yang paling penting: sentimentalitas.

Ikat kepala dan persaudaraan yang terbentuk olehnya membuat mereka merasa sentimentil. Nostalgia.

Perkaranya juga sama dengan sekelompok demonstran lain yang selalu mengacungkan tangan kiri yang terkepal, bukan tangan kanan. Sebagaimana ikat kepala, tangan kiri yang terkepal mestinya tak ada hubungan apa-apa dengan politik kiri (yang mereka yakini). Ideologi seolah-olah ditentukan apakah Anda mengepal dengan tangan kiri atau tangan kanan. Estetika kitsch menunjukkan bahwa apa yang berada di permukaan, jauh lebih penting daripada apa yang mengendap di dalam.

“Identitas kitsch tak datang dari suatu strategi politik, melainkan dari citra, metafor dan kosakata,” demikian Kundera menambahkan, masih di novel The Unbearable Lightness of Being.

Tak perlulah kita membicarakan mengenai pencitraan partai politik atau kandidat melalui iklan di televisi maupun surat kabar. Tanpa itu pun, mereka (sadar tidak sadar) sudah mempergunakan estetika kistch secara tepat guna untuk mendulang suara. Demikianlah mengapa partai politik, misalnya, merasa harus memiliki warna dominan partai, di luar lambang, nama dan anggaran dasar. Lebih dari itu, Partai Demokrat menciptakan bahasa tubuh berupa jempol dan telunjuk yang terbuka dan digabungkan antara tangan kanan dan kiri, membentuk segitiga. Dengan kata lain, cukup lakukan hal itu untuk menunjukkan Anda simpatisan Partai Demokrat. Cukup membuat isyarat jari membentuk moncong banteng, untuk memperlihatkan Anda simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (dan ya, pakailah jas warna merah).

Dan cukup mengatakan “lebih cepat lebih baik”, untuk menunjukkan simpati Anda kepada Jusuf Kalla dan Wiranto. Juga cukup mengatakan kata “neoliberal”, untuk membuat sepasang calon bagai kebakaran jenggot, sekaligus ampuh untuk menjadi peluru. “Neoliberal” menjadi sejenis kotoran di negara miskin seperti Indonesia dalam parade kitsch politik mereka.

Anda tak perlu menjadi komunis untuk membuat polisi marah, cukup mengenakan kaus oblong dengan gambar palu dan arit.

Pada dasarnya kita semua korban kitsch. Kita marah ketika lagu “Rasa Sayange”, kesenian reog, batik, diaku negara lain, sebab kita merasa hal-hal itulah yang membuat kita menjadi Indonesia. Ya, negara pun membutuhkan kitsch. Negara membutuhkan lambang-lambang itu, lagu-lagu perjuangan itu, untuk menciptakan rasa haru. Sentimentil. Nostalgia. Ketika Indonesia dimasukkan sebagai salah satu negara paling korup, kita berusaha menampiknya, meskipun faktanya korupsi dimana-mana. Mengapa? Sebab korupsi adalah kotoran. Ia tak cocok untuk parade, tak menimbulkan haru. Begitulah kitsch dalam politik bekerja dan dipekerjakan.

Beruntunglah kita hidup di negara dengan keragaman tendensi politik, meskipun jauh dari sempurna. Dalam situasi semacam itu, novel Milan Kundera yang saya sebut di atas mengindikasikan bahwa, “(kita) kurang-lebih dapat membebaskan diri dari inquisisi kitsch: individu bisa menjalani individualitasnya, seniman bisa menciptakan karya yang tak biasa.” Semoga memang benar begitu.

Tapi bisakah politik keluar dari kitsch? Selama politik adalah mengumpulkan massa, dengan parade dan arak-arakan dan lambang-lambang, sejujurnya saya meragukan itu akan terjadi. Bukankah tidak ada individualitas dalam politik semacam itu? Sebaliknya, mereka merayakan kebersamaan, persaudaraan, bahkan keseragaman. “Kitsch merupakan pemberhentian di antara keberadaan (being) dan ketidaksadaran (oblivion),” kembali ditegaskan Kundera dalam novelnya. Dan bukankah di titik itu pada dasarnya politik berada?

Saya merupakan warga negara yang baik. Saya belum pernah dihukum karena tindakan kriminal. Penghasilan saya dipotong pajak. Umur saya lebih dari cukup. Saya juga memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah. Tapi entah kenapa, negara tiba-tiba menghilangkan nama saya dari Daftar Pemilih Tetap yang berhak memilih wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat.

Lebih dari itu, ini tidak hanya menimpa saya. Kompas menulis: Hak Pilih Warga Dilanggar Secara Masif. Bisa dibilang, ini Pemilu paling kacau jika tidak bisa diilang Pemilu paling bejat dikarenakan kriminalitas yang dilakukan oleh Negara. Kriminal? Merampas hak dasar warga negara, yakni hak untuk memilih wakilnya di pemerintahan, bukankah tindakan kriminal? Dan ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang merupakan alat Negara?

Ketika saya menelepon ke rumah dan kepada adik saya bertanya, “Hey, apakah namaku ada di daftar Pemilih?” dan adik saya menjawab, “Tidak ada.”, saya merasa seperti kekasih yang diputus cinta. Seperti pegawai yang diputus kerja.

Sejujurnya, meski saya tidak terlalu suka dengan kecenderungan pemerintah SBY-JK yang terlalu neo-liberal, saya masih menganggapnya cukup baik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Saya menganggapnya lebih baik dari pemerintahan Megawati. Saya tak menghitung pemerintahan Gus Dur dan Habibie yang singkat (tapi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan di waktu singkat: referendum Timor Timur, pengakuan Konghucu sebagai agama resmi, dan penghilangan diskriminasi bagi warga keturunan China). Dan tentu saya menganggapnya lebih baik dari Orde Baru (saya tak punya pengalaman dengan Orde Lama).

Di luar pengakuan itu, mereka merusaknya dengan penyelenggaraan Pemilu yang buruk. Dalam hal pemberian hak memilih kepada warga negara, saya pikir malah lebih buruk daripada Orde Baru (saya dua kali memperoleh hak pilih di masa Soeharto).

Tiba-tiba saya merasa, setelah sebelas tahun Reformasi, bayangan saya bahwa kehidupan politik negara ini perlahan (ya, sangat perlahan) mulai membaik, ternyata mungkin hanya ilusi. Jangan ditanya mengenai kelakukan anggota Dewan yang tidur saat sidang, merampok uang negara, main perempuan, rapat maunya di hotel. Mungkin memang tidak ada kemajuan berarti?

Dengan alasan-alasan semacam itu, pada dasarnya mungkin jika memperoleh hak pilih, saya tak akan mempergunakannya. Meskipun begitu, bukan berarti saya harus kehilangan hak memilih, kan? Saya kan tak bisa memilih seseorang, atau sekelompok orang (partai politik) yang saya tahu sejak awal, tak akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi saya? Memangnya partai mana yang akan memperjuangkan nasionalisasi pertambangan? Memangnya partai mana yang akan memperjuangkan pembatasan hak milik atas tanah? Memangnya partai mana yang akan memperjuangkan pajak progresif? Mereka ribut mengenai pendidikan dan kesehatan gratis, tapi tak pernah menjelaskan darimana mereka memperoleh uang untuk mewujudkan itu? Bagaimana saya bisa percaya jika mereka saja tidak bisa membuat hitungan rinci alokasi anggaran belanja yang direncanakan?

Bagaimanapun, Pemilu tak perlu diulang. Terlalu besar ongkosnya. Saya hanya berharap kembali memperoleh hak pilih saya (terlepas saya mempergunakan hak itu atau tidak) dalam pemilihan presiden. Demokrat yang secara (menurut saya tidak) mengejutkan memperoleh 20% lebih suara, memenangi partai lain, sudah pasti akan kembali mencalonkan SBY. Saya tak akan memilih dia. Partai lain yang mungkin mengajukan calon presiden hanya Golkar dan PDIP. Jika Golkar mencalonkan JK, saya juga tak akan memilih dia. Jika PDIP mencalonkan Megawati, saya juga tak akan memilih dia.

Tapi saya tetap mencintai negara ini. Viva Indonesia.

Foto oleh: A National Acrobat, Some rights reserved.

Malam ini, dengan terpaksa saya mendownload semua file yang saya simpan selama sepuluh tahun terakhir di Yahoo Briefcase. Sambil melakukan itu, saya browsing dan menemukan satu tulisan lucu di sebuah blog. Saya kutipkan kembali di sini, sebab ini mengingatkan saya kepada peristiwa yang saya alami sekitar dua belas tahun lalu.

US/Canada Border Officer: “Are you coming for business or pleasure sir?”
Me: “Business”
Officer: “What is the nature of your stay?”
Me: “I’m a web developer and I’m meeting with a client in Oregon to discuss a project.”
Border Officer: “What’s the name of the client?”
Me: “pMachine.”
Officer: “Are you bringing any websites with you?”
Me: Blank stare
Officer: “Do you have any websites in the car, sir?”
Me: “Ummm… no, websites are on servers; I’m not bringing anything physical with me.”
Officer: “Then how do you bring them to your client?”
Me: “Umm… I’m actually just going to meet with the client to discuss a website, I’m not bringing them anything.”
Officer: “Okay, then, enjoy your stay.”
( 30 seconds of silence )
Heather: “Next time, you say, ‘For pleasure.’”

Tentu tak perlu saya jelaskan dimana lucunya. Mengenai pengalaman saya dua belas tahun lalu: itu terjadi tahun 1997, sekitar dua atau tiga bulan sebelum Pemilihan Umum dimana Soeharto terpilih kembali. Saya ikut demonstrasi menolak Soeharto dan bersama beberapa teman, tertangkap (oleh tentara, bukan polisi). Ini adalah transkip interogasi (saya panggil dari ingatan) yang juga bikin saya “blank stare“.

Interogator: Nama?
Saya: Eka Kurniawan
Interogator: (sambil mencatat dengan mesin ketik) Tanggal lahir?
Saya: 28 November 1975
Interogator: Alamat asal?
Saya: (menyebutkan alamat orang tua di Pangandaran, tak ada alasan untuk berbohong sebab KTP sudah diminta lebih dulu)
Interogator: (sok ramah) Jadi orang Sunda? Ngapain ikut-ikutan demo?
Saya: (membuka mulut, bersiap memberi banyak alasan kenapa ikut demo menolak Soeharto)
Interogator: Nggak usah ngomong. Aku tahu kamu pinter, kamu bisa debat.
Saya: (mengangkat bahu)
Interogator: Kita lanjutkan. Apa ada keluargamu yang tersangkut PKI?
Saya: Enggak ada.
Interogator: Terus, apa yang kamu lakukan tahun 1965?
Saya: (Blank stare)
Interogator: (mengulang) Apa yang kamu lakukan bulan Oktober 1965?
Saya: (Tambah blank stare!)

Susah kan menghadapi para officer begini?

Baiklah, mengenai download file, baru-baru ini Yahoo merilis pengumuman di situs Yahoo Briefcase seperti ini:

Briefcase will be closing on March 30, 2009.
You must download or delete your files before this date.

Saya mempergunakan layanan Briefcase bahkan sejak saya mengenal Yahoo. Lumayan, bisa nyimpan file di internet, sehingga bisa saya ambil dari mana pun. Seluruh tulisan saya, dari cerpen, esai dan novel (dua novel dengan berbagai draftnya) saya simpan di sana. Eh, sekarang mau ditutup. Sambil mendownload, saya mencoba mencari tempat baru yang memberi layanan storage seperti itu. Kalau ada yang tahu tempatnya, saya akan berterima kasih jika diberitahu.

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society’s ills on the West — know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.

- Obama’s Inaguration Quote

Jawaban Pramoedya adalah kembali ke akhir abad 19 hingga awal abad 20. Itulah memang masa subur benih-benih nasionalisme Indonesia mulai disemai dan bertunas. Dalam hal ini, Pramoedya berhasil menemukan tokoh ideal anak kandung semangat ini: Tirto Adhi Soerjo. Bukan politikus yang kelak menjadi presiden pertama semacam Soekarno, atau aktivis kiri yang bergerak tanpa batas geografis semacam Tan Malaka, tapi seorang wartawan sekaligus penulis roman.

Tirto Adhi Soerjo (Blora, 1880-1918) merupakan perintis suratkabar dan kewartawanan nasional. Melalui Tirto, Pramoedya bisa mencomot simbol-simbol nasionalisme Indonesia. Terutama karena Tirto merupakan pendiri suratkabar pertama berbahasa Melayu, Medan Prijaji. Tirto ini pula yang mengerti fungsi organisasi sebagai motor gerakan nasional, dengan membentuk Sarekat Dagang Islam.

Begitulah Pramoedya kemudian mempergunakan Tirto sebagai model untuk tokoh Minke dalam tetralogi Buru. Karya ini terdiri dari empat rangkaian novel, yang saling bersambung sekaligus masing-masing bisa dianggap karya terpisah: Bumi Manusia (1980), Anak Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1985), dan Rumah Kaca (1988).

Sekaligus melalui karya tersebut, Pramoedya memperlihatkan betapa nasionalisme Indonesia pada dasarnya merupakan anak kandung yang sah dari modernisme (sekali lagi modern-isme) Indonesia. Barangkali bahkan bisa dikatakan, tetralogi Buru sebagai sebuah karya modern dalam makna yang sesungguhnya: di sana lah “identitas” menjadi penting dan manusia serta kemanusiaan menjadi perkara utama di atas segalanya. Dengan kata lain, modernisme merupakan tema pokok karya ini dan dari sanalah bagaimana nasionalisme Indonesia dibentuk.

Digambarkan Minke merupakan protagonis dengan latar belakang anak priyayi, feodal Jawa. Itu menjadi latar belakang yang kontras karena kemudian Minke bicara mengenai pencerahan, revolusi Prancis, serta kesetaraan (misalnya dikisahkan bagaimana ia lebih suka memilih bahasa Melayu yang tak mengenal strata daripada bahasa Jawa yang berjenjang-jenjang).

Tokoh ini bukan tanpa karakter tragik sama sekali: di satu sisi ia mencoba membebaskan diri dari kungkungan feodalisme, di sisi lain ia demikian terpukau oleh modernisme yang dibawa oleh orang Eropa; keterpukauan yang kadang harus diingatkan oleh teman-teman Eropanya juga. Di satu sisi ia belajar dari orang-orang Eropa untuk membebaskan diri dari belenggu tradisinya, namun sekali lagi, di sisi lain ia harus melawan orang-orang Eropa ini demi merebut kembali tafsir akan kepribumiannya. Jangan dilupakan pula: ia jatuh cinta kepada gadis Indo, gadis Cina, dan puteri Maluku. Di sini ada sejenis kritik tersembunyi: semuanya dilihat dari kepala orang Jawa (Minke), dan menjadi “modern” seolah-olah sekadar menjadi “tidak Jawa” (atau menikah dengan bukan orang Jawa).

“Modern” tak hanya layak dimateraikan kepada novel-novel ini menyangkut temanya, melainkan juga atas bagaimana karya ini ditulis Pramoedya. Ditulis dalam bentuk sejenis memoar, tetralogi Buru memperlihatkan karakter utama dari apa yang disebut modern: segala sesuatu dipersonifikasikan ke dalam diri, subyek. Begitulah bagaimana Indonesia, tepatnya sejarah Indonesia yang sedang bergerak di pergantian abad itu, dilihat dari cara pandang Minke. Meskipun begitu, di beberapa tempat kita bisa menemukan bagaimana subyek ini bergerak dari tokoh satu ke tokoh lain (misalnya Nyai Ontosoroh), hanya untuk menemukan semesta tetap dilihat dengan cara dipersonifikasi.

Secara mengejutkan, di novel keempat, Rumah Kaca, kita menemukan apa yang selama ini menjadi subyek, tak lebih dari obyek. Hanya dengan cara mengetahui apa itu “modern” bisa mengerti permainan ini.

Di novel ini, tafsir mengenai ke-indonesia-an jelas bukan sesuatu proyek gemilang yang berakhir bahagia. Minke meninggal di masa ketika kebanyakan orang justru mulai melupakannya, sendirian dan terasing. Demikian pula penafsiran ini tak juga kunjung gemilang ketika novel tersebut mulai dipikirkan pengarangnya. Barangkali Pramoedya tak akan pernah menuliskan tetralogi Buru seandainya apa yang disebut Indonesia telah terang-benderang dan tak ada masalah. Kenyataannya di awal tahun 60an keadaan demikian gawat: persaingan antara Partai Komunis dan militer nyata terlihat; Soekarno memimpin dengan demokrasi yang “terpimpin”; perang dingin merongrong di luar dan di dalam perbatasan. Tetralogi Buru bisa dikatakan merupakan usaha lebih lanjut Pramoedya dari apa yang telah dilakukan Tirto Adhi Soerjo setengah abad sebelumnya.

Novel ini seolah melengkapi nasib tragik untuk menemukan tafsir menjadi Indonesia yang diangankannya. Meskipun telah direncanakan sejak akhir tahun 50an, tetralogi Buru baru ditulis sekitar dua belas tahun kemudian, di dalam tahanan.

Inilah yang diperoleh Indonesia dalam usahanya menjadi “modern” di tahun 65. Pemberontakan yang gagal oleh segerombolan orang yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September, menjadi awal perburuan orang-orang Komunis dan simpatisannya. Pramoedya yang dikenal sebagai salah satu ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organ kebudayaan Partai Komunis Indonesia, menjadi salah satu yang kemudian ditangkap oleh tentara. Itu kali ketiga ia masuk tahanan: pertama kali dijebloskan ke penjara oleh Belanda di masa agresi militer karena ketahuan membawa selebaran gelap, kedua ditahan A.H. Nasution di masa Soekarno karena menerbitkan buku Hoa Kiau di Indonesia, yang membela keberadaan etnis Cina.

Ia sempat ditahan di penjara Salemba, kemudian dipindahkan ke Nusakambangan. Pada tanggal 16 Agustus 1969, Pramoedya memulai hari-hari pembuangannya yang terentang hingga 10 tahun di Pulau Buru, sebuah pulau di bagian selatan Maluku. Bersama ribuan tahanan politik lainnya, ia menebang kayu, membuka lahan, berternak ayam, dan dilarang menulis. Izin untuk menulis baru ia terima empat tahun kemudian, dan dari sanalah ia menulis beberapa karya penting, di antaranya empat serangkai novel yang kemudian lebih banyak dikenal sebagai Karya Buru, mengacu ke tempat novel-novel itu ditulis dan pengarangnya ditahan.

Novel pertama, Bumi Manusia, terbit setahun setelah Pramoedya dibebaskan tahun 1979, melalui penerbitan yang didirikannya bersama teman sesama veteran Pulau Buru, Hasta Mitra. Disusul novel kedua, Anak Semua Bangsa enam bulan kemudian. Meskipun memperoleh sambutan penuh antusias dari pembaca, kedua novel ini ditanggapi dengan sinis oleh pemerintah: dibreidel. Seorang mahasiswa bahkan harus masuk penjara karena menjual novel ini. Melalui Hasta Mitra, dengan gigih Pramoedya terus menerbitkan karya-karya burunya, dan dengan gigih pula, Kejaksaan Agung terus membreidelnya.

Inilah harga yang harus dibayar novel “modern” di Indonesia yang konon “modern”.

Screenshot: presidensby.info.

Silakan lihat di laman situsnya sendiri: presidensby.info 7 November 2007. Jika dengan ajaib halaman itu dihapus (gampang lah menghapus halaman web), saya mempunyai screenshotnya di sini. Sekarang, mari kita tunggu, apakah presiden kita tukang ingkar janji atau tidak? Atau masih mau menyangkal janji yang sudah diucapkan?

Dengan memposting ini, apakah kemudian daya menjadi pendukung Wiranto? Tidak. Selain fakta dia mantan militer (saya tak akan pernah memilih mantan — apalagi masih — militer), apa yang ia lakukan bulan-bulan terakhir ini menyebalkan: Wiranto memasang iklan di berbagai koran seolah-olah ia membela orang miskin. Hmmm … jika memang begitu, bukankah lebih baik uang untuk pasang iklan tersebut (yang pastinya mahal), dikasih saja untuk makan malam banyak orang?

Tidak. Jelas orang semacam ini tak mengerti menentukan prioritas: mana yang lebih penting, memberi makan orang miskin atau memasang iklan yang membela orang miskin?

Update 1, 11:41

Baru tahu dari kompas.com, ternyata judul “Pemerintah Terus Cari Solusi Terbaik” di situs presidensby.info merupakan judul baru. Judul asli artikel tersebut (diganti oleh pengelola website) adalah: “Pemerintah Tidak Akan Naikkan Harga BBM”.

Update 2, 11:48

Soetrisno Bachir dari Partai Amanat Nasional, juga pasang iklan di koran dan televisi. Dan lewat plaza semanggi, saya melihat baliho besar Rizal Malarangeng. Saya berpikir, politikus-politikus ini sedang mengecerkan diri sendiri … serupa Coca Cola saja!

Saya promosikan edisi ini karena saya menulis salah satu artikel di dalamnya (he2). Saya menulis mengenai Tetralogi Buru Pramoedya Ananta Toer dalam tulisan berjudul “Tetralogi Buru dalam Indonesia ‘Modern’”. Selamat membaca dan berjanji, mari menulis buku yang jauh lebih baik lagi, juga lebih banyak lagi, untuk Indonesia satu abad mendatang!

Sebagai bocoran, beberapa buku yang dibahas antara lain: Demokrasi Kita, karya Wakil Presiden Pertama Indonesia, Mohammad Hatta (1966). Hmm, wakil presiden kita sekarang, juga barangkali presiden yang sekarang, nulis buku tidak, ya? Ah, jangan maksa! Tak semua orang dilahirkan sama (cerdas), kan? Dan buku Hatta yang diulas bukan cuma itu. Masih ada yang lain: Dasar Politik Luar Negeri Indonesia (1946) serta Beberapa Fasal Ekonomi (1954).

Dan Soekarno sendiri? Ya, tentu saja. Selain dikenal sebagai orator yang luar biasa, presiden kita ini juga penulis yang produktif. Tidak hanya propaganda politik, tapi juga puisi dan cerita pendek. Majalah Tempo mengulas mengenai karya puncaknya, Di Bawah Bendera Revolusi (1959) yang terdiri dari 5 jilid.

Juga jangan dilupakan karya tokoh yang menurut saya paling layak disebut sebagai Bapak Bangsa Indonesia: Tan Malaka. Ia salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia, pejuang dan pemikir yang tangguh, bisa dikatakan orang pertama di negeri ini yang berpikir dan menulis tentang kata “merdeka” (alas, dengan cara yang jahat, kita melupakannya!). Ia menulis banyak buku, salah satunya buku pedoman pergerakan: Massa Actie in Indonesia (1926). Tak hanya itu, Tempo juga mengulas bukunya yang lain: Dari Penjara ke Penjara (1948), serta mahakarya filsafatnya: Madilog (1943).

Di deretan karya sastra, selain buku Tetralogi Buru yang saya ulas, juga ada karya Pramoedya yang lain: Di Tepi Kali Bekasi (1951); Siti Nurbaya (1920) karya Marah Rusli; Belenggu (1940), karya Armijn Pane; serta salah satu favorit saya karya Idrus, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma (1948).

Selain mengulas buku, Tempo juga mengulas teks-teks penting yang mengiringi perjalanan bangsa Indonesia. Tentu saja teks pertama yang terpenting adalah Naskah Proklamasi. Naskah yang hanya beberapa baris kalimat itu, tak perlu diragukan arti pentingnya, merupakan pondasi negara ini. Secara literer saya mengagumi teks ini, pendek tapi efektif: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pendek dan efektif, kan? Saya membayangkan penulis teks ini dan orang-orang sezamannya memang terlatih dalam bahasa.

Tak hanya politik. Ada juga ulasan teks Nurcholish Majid, “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” (orasi, 1970). Dan masih banyak buku serta teks lagi: tentang puisi, komik, dekrit presiden, kamus, buku sejarah, bahkan buku mengenai tata bahasa (karangan Sutan Takdir Alisjahbana). Rasanya saya tak mungkin mendaftar semua buku dan artikel Tempo itu di sini. Silakan membaca sendiri, menurut saya ini sangat penting.

Jujur saja, setelah mengetahui deretan penulis dan naskah-naskah tersebut, ada juga rasa bangga saya di tengah harga gorengan tempe yang terus naik (Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat, nggak usahlah menulis buku, cukup turunkan saja harga-harga, saya sudah senang!). Cheers dan selamat membaca! Terima kasih Tempo, terima kasih para penulis hebat!

Foto dari Salon.com

Saya hanya ingin menengok beberapa film yang ternyata, barangkali sudah menjadi harapan rakyat Amerika sejak lama, menampilkan presiden yang diperankan aktor hitam:

Head of State (2003)

Film komedi yang memiliki tag: “yang putih cuma rumahnya” (maksudnya, ‘white house’ yang berisi orang-orang kulit hitam). Chris Rock berperan sebagai Presiden Mays Gilliam. Ia juga menulis dan menyutradarai film ini.

Foto dari Cyberpunkreview.com

The Fifth Element (1997)

Diperankan oleh Bruce Willis dan Gary Oldman, film ini menampilkan Presiden Lindberg, seorang presiden hitam yang dibintangi oleh Tommy ‘Tiny’ Lister. Disutradarai Luc Besson, film ini berlatar masa depan yang tak karuan. di mana presiden, sopir taksi dan bintang rock saling berseliweran di plotnya.

Foto dari Virtual-History.com

Deep Impact (1998)

Di sini, Morgan Freeman berperan sebagai Presiden Tom Beck. Juga dibintangi oleh Robert Duvall dan Elijah Wood. Ada nama besar Steven Spelberg dalam jajaran produser. Kisahnya mengenai sebuah komet yang meluncur dalam kecepatan tinggi menuju bumi …

Setahu saya, masih ada beberapa film yang menampilkan presiden hitam. Jika Anda ingat, silakan menambahkannya. Oh ya, jangan lupakan juga film yang presidennya perempuan, banyak dijumpai di serial televisi.

Ya, ya, ya, waktu posting ini ditulis, semua orang sedang melihat ke persaingan memperebutkan nomanasi presiden Amerika dari partai Demokrat: antara Barack Obama yang hitam dan Hillary Clinton yang perempuan. Jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, well, itu sejarah buat Amerika.

Ngomong-ngomong, apa hubungannya pemilihan presiden Amerika dengan saya? Entahlah. Yang jelas, saya kok tampaknya lebih tertarik melihat perkembangan mereka daripada perkembangan siapa yang akan jadi presiden Indonesia. Rasa-rasanya, siapa pun presiden Indonesia, tak akan ada bedanya. Tapi presiden Amerika? Ah, pasti kerasa bedanya ke seluruh dunia.

Ngomong-ngomong lagi, sebagai negara adidaya, kalau semua kebijakannya mempengaruhi seluruh dunia, ada baiknya dipikirkan bagaimana kalau presiden Amerika juga dipilih oleh penduduk bumi? Hehehe … pasti seru.